Sidang Lanjutan Praperadilan Rizieq, Pengacara & Polri Bergantian Serahkan Bukti

Merdeka.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang praperadilan penetapan tersangka Habib Rizieq Syihab. Ia ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan pelanggaran protokol Covid-19.

Sidang ketiga ini dengan agenda penyerahan bukti dari pihak pemohon dan juga pihak termohon, yang dimulai sekitar pukul 13.30 Wib pada Rabu (6/1), dipimpin oleh Hakim tunggal Akhmad Sayuti.

"Sesuai dengan sidang kemarin, hari ini adalah untuk bukti surat dari kedua belah pihak. Pertama sekali kami minta dari pihak pemohon," kata hakim usai membuka sidang.

Berdasarkan pantauan merdeka.com di lokasi, pihak pemohon dan termohon secara bergiliran atau bergantian menyerahkan sejumlah bukti yang sudah dipersiapkan ke Hakim Akhmad Sayuti.

Sebelumnya, Salah satu tim kuasa hukum Rizieq, Alamsyah mengatakan, bukti yang akan dibawanya nanti berupa bukti tertulis sebanyak 38. Sidang ini sendiri akan berlangsung sekitar pukul 13.00 Wib.

"Bukti tertulis dan saksi pemohon, bukti tertulis ada 38," kata Alamsyah saat dihubungi, Rabu (6/1).

Secara terpisah, salah satu tim kuasa hukum Rizieq lainnya, Muhammad Kamil Pasha menjelaskan, bukti yang dibawanya nanti terkait penetapan tersangka Rizieq yang dinilainya tidak sah.

"Detailnya nanti akan kami sampaikan di persidangan, intinya bukti-bukti tersebut membuktikan bahwa penetapan tersangka klien kami Habib Mohommad Rizieq Syihab sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan oleh karenanya harus dibatalkan," jelas Kamil.

Ia mengungkapkan, sejumlah bukti yang akan ditunjukkan dalam persidangan nanti seperti Pasal 160 KUHP yang menjerat Rizieq tersebut.

"Bahwa terdapat kekaburan atau ketidaksinkronan Pasal-pasal antara penyelidikan dan penyidikan perkara pemohon atau klien kami. Diselipkanya Pasal 160 KUHP yang diduga semata hanya agar bisa menahan Pemohon atau klien kami sebagai orang yang kritis atas ketidakadilan," ungkapnya.

"Tidak adanya bukti materiil yang wajib ada bagi penyidik jika hendak mentersangkakan klien kami dengan Pasla 160 KUHP. Tidak adanya penetapan kedaruratan kesehatan oleh Pemerintah Pusat sbgm Pasal 48 ayat (3) UU Kekarantinaan Kesehatan, yang merupakan bukti kunci atau wajib ada jika penyidik hendak mentersangkakan klien kami dgn Pasal 93 UU Karantina Kesehatan," sambungnya.

Selain itu, ia juga menilai pemanggilan terhadap Rizieq dan juga sejumlah saksi lainnya tidak sah atau tidak sesuai dengan hukum acara.

"Adanya pemanggilan terhadap Pemohon dan saksi-saksi yang tidak sah atau tidak sesuai hukum acara sebagaimana KUHAP," ujarnya.

"Tidak tercapainya minimal 2 alat bukti untuk mentersangkakan Pemohon atau klien kami. Adanya 2 surat perintah penyidikan untuk 1 laporan terhadap klien kami, yang mana hal tersebut tidak ada dasarnya dalam KUHAP atau Hukum Acara Pidana," tutupnya.