Sidang MK, Pemerintah Nilai Dewan Pengawas KPK Tak Bertentangan Kaidah Hukum

Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar uji formil UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang salah satunya diajukan oleh mantan Ketua KPK Agus Rahardjo cs. Uji formil digelar Senin (3/2).

Pemerintah menjelaskan soal adanya Dewan Pengawas KPK. Menurut pemerintah, kehadiran dewan pengawas tidak bertentangan dengan kaidah hukum anti korupsi.

Perwakilan pemerintah, yakni Staf Hukum dan HAM Agus Hariadi menjelaskan, dalam pembentukan UU Nomor 19 Tahun 2019, selain mengacu ke UUD 1945, juga berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi tahun 2003 atau Konvensi UNCAC.

"Sesuai ketentuan Konvensi UNCAC 2003, penambahan pada organ pemberantasan korupsi sebagai Dewan Pengawas sebagaimana Bab 5 a, secara yuridis tidak bertentangan dengan kaidah hukum anti korupsi. Namun, sebagai wujud negara pihak mengevaluasi dan meningkatkan upaya pemberantasan korupsi," kata Agus.

Dalam membentuk UU Nomor 19, pemerintah juga merujuk perubahan UUD 1945. Tidak ada lagi adanya lembaga tertinggi negara, namun menjadi lembaga tinggi negara. Sehingga, menurutnya, tidak ada lagi kekuasaan yang bersifat absolut.

Kehadiran dewan pengawas untuk menggambarkan bahwa kekuatan KPK tidak bersifat absolut. Tapi diarahkan sesuai UUD 1945. Karena itu, kata dia, dalil pemohon yang menyatakan pembentukan Dewan Pengawas melemahkan pemberantasan korupsi dinilai tidak beralasan.

"Bahwa para pemohon mendalilkan para pembentukan Dewan Pengawas bertujuan untuk melemahkan pemberantasan korupsi, merupakan dalil dan tidak memiliki landasan secara yuridis dan konstitusional," ucapnya.

Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com