Sidang Pansus Angket, BKN Nilai SK Pengangkatan Pejabat Pemprov Sulsel Cacat Hukum

Merdeka.com - Sidang pansus angket DPRD Sulawesi Selatan kembali digelar, Senin (15/7). Sidang kali ini menghadirkan ahli dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yakni kepala regional wilayah IV BKN Makassar Harun Arsyad.

Dalam sidang yang berlangsung di lantai 8 gedung DPRD Sulsel ini, pansus menelisik pro kontra penerbitan surat keputusan (SK) wakil gubernur dan pelantikan 193 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulsel.

Sesuai kapasitasnya selaku ahli, Harun Arsyad menekankan bahwa kewenangan pengangkatan pejabat sesuai peraturan BKN No 5 tahun 2019 dan PP No 11 tahun 2017 adalah pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Dalam hal ini adalah gubernur.

"SK pengangkatan itu (oleh wakil gubernur) cacat hukum. Ada kekeliruan di situ. Sesuai peraturan BKN No 5 tahun 2019 dan PP No 11 tahun 2017 menyebutkan kewenangan pengangkatan itu hanya ada pada PPK atau Gubernur," kata Harun Arsyad.

Ditemui saat jeda sidang, Ketua Pansus Angket Kadir Halid semakin yakin dugaan adanya pelanggaran, kesalahan prosedur dalam kebijakan pemutasian, pencopotan dan perpindahan ASN dari beberapa kota yang dilakukan Pemprov Sulsel.

"Dari poin pemutasian, pencopotan dan perpindahan ASN itu, ada pelanggaran dilakukan oleh PPK. Terang benderang tadi ahli mengatakan ada pelanggaran," ujar Kadir Halid.

Selanjutnya, sidang pansus angket akan digelar kembali akhir pekan ini. Sedangkan pada pekan depan pansus akan melakukan pemanggilan terhadap Wagub Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.

Saat sidang pansus angket berlangsung di lantai 8 gedung DPRD Sulsel, sekelompok pengunjuk rasa mendatangi DPRD Sulsel mengatasnamakan aliansi masyarakat peduli Sulsel.

Mereka menyerukan penolakan atas hak angket. Salah satunya karena pemakzulan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel. DPRD Sulsel melalui pansus angket yang diketuai Kadir Halid itu dinilainya sarat dengan politisasi. Menurutnya, saat gubernur berlari kencang membangun Sulsel, pihak DPRD Sulsel malah datang menghalang-halangi.

"Berhentilah mempolitisasi hak angket Jangan selalu atas namakan rakyat padahal untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Rakyat sudah bosan dengan sandiwara yang tidak elok," seru Sudirman, salah seorang orator dalam aksi.