Follow
Sidang Perppu Ormas di MK, Mendagri putar video Muktamar Khilafah HTI
Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Dalam persidangan, pihak pemerintah diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Tjahjo memutarkan cuplikan video Muktamar Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Stadion Gelora Bung Karno pada 2013 silam. Video itu menegaskan HTI tidak sejalan dengan ideologi Pancasila.
Video yang berdurasi dua menit itu merupakan pengantar dirinya sebelum menyampaikan paparan selama persidangan berisi tentang orasi mengenai sistem khilafah dan ajakan agar kader HTI meninggalkan sistem pemerintahan selain yang diatur Islam juga terdengar. Selain itu, teriakan takbir bergema beberapa kali dalam video tersebut.
-
Apa yang dibantah oleh Hadi Tjahjanto? Dalam momentum tersebut, Mahfud MD sempat memberikan pernyataan bahwa belum ada satu pun sertifikat redistribusi tanah yang terbit selama era Jokowi. Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Apa yang diceritakan Hadi Tjahjanto? Hadi juga memberikan imbauan agar para orang tua membantu mempersiapkan anak dengan baik. Ia juga mengimbau untuk tidak memberikan handphone dengan mudahnya kepada anak. Takutnya, kalau sudah terbiasa sejak kecil nantinya saat dewasa bisa mencoba bermain judi online. Mengingat judi online belakangan semakin marak terjadi di masyarakat.
-
Kapan video gladi bersih TNI direkam? Unggahan tersebut ternyata merupakan rekaman yang diambil saat gladi bersih perayaan HUT TNI ke-78 pada 3 Oktober 2023 lalu.
-
Kapan PKI dibubarkan? Sampai pada akhirnya mereka berseteru hingga keberadaannya pun dibredel. Para anggota PKI pun dipecat dari kabinet dan partai merah tersebut dibubarkan.
-
Siapa yang menyebarkan video? NRA sebagai pengambil data dan penyebar.
-
Bagaimana Hadi Tjahjanto membantah klaim Mahfud? “Redistribusi tanah sudah dilaksanakan sejak 1961, setelah Undang-Undang Pokok Agraria keluar. Dari 1961 sampai 2014, kita (pemerintah) sudah mensertifikatkan sebanyak 2,79 juta bidang tanah,“ kata Hadi usai mendampingi Presiden Jokowi membagikan 3 ribu sertifikat tanah di Wonosobo, Jawa Tengah pada Senin (22/1/2024). “Kemudian, dilanjutkan oleh Pak Jokowi dari 2015 sampai 2023, itu sudah sertifikatkan 2,96 juta bidang dalam waktu 8 tahun. Sehingga, setiap tahun kita keluarkan 424 ribu bidang sertifikat. Ini artinya lebih baik dibandingkan selama 52 tahun dari 1961 sampai 2014, karena sistemnya juga lebih bagus,“ Dengan demikian, Hadi menyatakan bahwa data Mahfud MD tidak relevan. “Saya menyampaikan sesuai data dan masyarakat yang sudah menerima,“ ujar dia.
"Tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliyah dan tegakkan hanya syariat Islam saja. Yang kedua, ubah kekuasaan yang sekarang ini berada di tangan pemilik modal menjadi di tangan kita, di tangan umat. Arahkan perubahan ketiga, hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang memecah belah kita semua," bunyi orasi dalam video yang diakhiri dengan takbir.
Setelah memperlihatkan video tersebut, Tjahjo menjelaskan bahwa Perppu Ormas tidak melarang kebebasan berpikir masyarakat. Pembatasan hanya dilakukan terhadap penyebaran dan pengembangan paham, ideologi, serta ajaran yang bertentangan dengan Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945.
"Menyatakan bahwa pembentukan Perppu telah memenuhi tata cara pembentukan Perppu sebagaimana diatur UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," katanya.
Tjahjo menjelaskan pemutaran video ini sudah mendapatkan izin dari Ketua Majelis Hakim. Video tersebut merupakan satu kesatuan dari penjelasannya.
"Itukan sudah kita mintakan izin, bahwa video dengan apa yang saya bacakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai bukti keterangan. Jadi membuat perppu itu tidak semata-mata satu hari selesai, proses cukup yang panjang," ungkapnya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Apabila suatu organisasi telah dilarang oleh Pemerintah seharusnya segala penggunaan simbol atau atribut organisasi juga dilarang.
Baca Selengkapnya
BNPT menyebut sejak resmi dibubarkan pada tahun 2017, HTI bukan berarti telah tumbang. Gerakan ini terus melakukan kegiatan bawah tanah
Baca Selengkapnya
Menag mendukung polisi untuk mengusut acara Metamorfoshow itu
Baca Selengkapnya
Sri Yunanto mengingatkan kepada seluruh pihak bahwa pergerakan kelompok pro-khilafah masih tetap eksis di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan
Baca Selengkapnya
Unggahan tersebut merupakan hasil gabungan antara dua momen yang tidak saling berkaitan dengan narasi yang keliru.
Baca Selengkapnya
Hasto menilai museum nasional tidak boleh digunakan untuk kampanye atau aktivitas politik praktis.
Baca Selengkapnya
Pembakaran bendera itu terjadi saat demonstrasi yang digelar HMI.
Baca Selengkapnya
Hasto menerangkan, video viral yang dinarasikan pertemuan Megawati dengan Jokowi saat lebaran tidaklah benar.
Baca Selengkapnya
Hasto juga mengaku ditertawai oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti lokasi saat Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca Selengkapnya
Irjen Sandi Nugroho membantah isu Kapolri memerintahkan Dirbinmas untuk memenangkan paslon tertentu dalam Pemilu
Baca Selengkapnya