Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sidang praperadilan jadi ajang tersangka korupsi sebar tudingan

Sidang praperadilan jadi ajang tersangka korupsi sebar tudingan Sidang Praperadilan Udar Pristono. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Para tersangka korupsi ramai-ramai mengajukan gugatan praperadilan ke pengadilan negeri. Mereka mempermasalahkan status disandang sama seperti yang dilakukan Komjen Budi Gunawan.

Tetapi dalam beberapa kali persidangan, sidang ini justru menjadi tempat buat para tersangka melakukan tudingan. Ada yang membeberkan harta kekayaan jaksa, dan menyebut beberapa pihak mendapatkan fasilitas.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono membawa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) beberapa jaksa. Kuasa hukum Udar, Tonin Tachta Singarimbun menerangkan LHKPN yang dibawa atas nama penyidik Victor Antonius, Kasubdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Sarjono Turin, dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Widyo Pramono.

Orang lain juga bertanya?

Dalam LHKPN Victor Antonius, Tonin menunjukan jumlah kekayaan yang dimiliki oleh penyidik tersebut sejumlah Rp 1 miliar pada tahun 2011. Pada tahun 2012, jumlah kekayaan Victor meningkat hingga Rp 2,4 miliar.

"Kekayaannya meningkat sebesar Rp 1,4 miliar dalam setahun dan bilangnya perolehan sendiri. Sedangkan Pak Udar kekayaannya perolehan sendiri tapi tetap disita," ungkap Tonin di PN Jakpus, Rabu (1/4).

Lebih lanjut Tonin menjelaskan akan memberikan LHKPN tersebut kepada hakim. Sementara itu, Udar berharap dengan adanya bukti tersebut, hakim bisa menunjukkan kepada Jaksa Agung HM Prasetyo untuk memeriksa para jaksa yang terlibat dalam kasusnya.

"Saya memohon kepada Jaksa Agung HM Prasetyo untuk turun tangan memeriksa para penyidiknya, karena ada penyidik yang menjadi penuntut umum. Apakah betul menyidik orang seperti itu sedangkan uang kotornya tidak ada buktinya. Surat dakwaan saya yang menandatangani itu jaksa penyidik yang juga menjadi jaksa penuntut umum," imbuh Udar.

(mdk/did)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Arteria PDIP Bilang Ngeri & Gelap Gulita, Suruh Anak Buah Menag Istirahat saat Pansus Haji
VIDEO: Arteria PDIP Bilang Ngeri & Gelap Gulita, Suruh Anak Buah Menag Istirahat saat Pansus Haji

Anggota Pansus Angket Haji DPR, Arteria Dahlan dari PDIP tajam mencecar Jaja

Baca Selengkapnya
Kemenag Minta Pansus Buktikan Tuduhan Korupsi Kuota Haji
Kemenag Minta Pansus Buktikan Tuduhan Korupsi Kuota Haji

Hilman mengatakan kuota haji khusus yang diambil dari kuota tambahan adalah ketentuan dari Arab Saudi.

Baca Selengkapnya
Pansus Haji Temukan Manipulasi Data Siskohat, Berdampak ke Jadwal Keberangkatan Tak Sesuai Ketentuan
Pansus Haji Temukan Manipulasi Data Siskohat, Berdampak ke Jadwal Keberangkatan Tak Sesuai Ketentuan

Siskohat merupakan sistem aplikasi untuk mengelola data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji.

Baca Selengkapnya
Anggota Pansus Haji Mengaku Terima Tekanan Hebat dari Pihak Tak Bertanggungjawab
Anggota Pansus Haji Mengaku Terima Tekanan Hebat dari Pihak Tak Bertanggungjawab

Anggota Pansus Angket Haji DPR RI Wisnu Wijaya mengungkapkan ada pihak tak bertanggungjawab yang memberikan tekanan kepada para anggota pansus angket haji.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Tajam Pansus Haji DPR ke Anak Buah Menag Yaqut Ingatkan Ancaman Pidana Hingga Akhirat
VIDEO: Tajam Pansus Haji DPR ke Anak Buah Menag Yaqut Ingatkan Ancaman Pidana Hingga Akhirat

Pansus Angket Haji 2024 menggelar sidang dengan menghadirkan Kasubdit Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag

Baca Selengkapnya
Pansus Angket Haji Sebut Ada Konspirasi Terkait Pemberangkatan dan Pembayaran Jamaah
Pansus Angket Haji Sebut Ada Konspirasi Terkait Pemberangkatan dan Pembayaran Jamaah

Marwan Jafar menilai adanya konspirasi terkait kuota jamaah haji 2024

Baca Selengkapnya
Jokowi: Pansus Angket Haji 2024 Hak DPR
Jokowi: Pansus Angket Haji 2024 Hak DPR

Jokowi mengatakan pansus haji merupakan kewenangan DPRI RI.

Baca Selengkapnya
Pansus Angket DPR Temukan Indikasi Korupsi Haji, Modusnya Alihkan Kuota Regular ke Khusus
Pansus Angket DPR Temukan Indikasi Korupsi Haji, Modusnya Alihkan Kuota Regular ke Khusus

Pansus Angket Haji menemukan indikasi korupsi dalam penyelenggaraan haji terkait dengan pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.

Baca Selengkapnya
Ada 4 Laporan kepada Menag dan Wamenag di KPK
Ada 4 Laporan kepada Menag dan Wamenag di KPK

Selama pada proses telaah, KPK bakal mengecek dokumen terkait.

Baca Selengkapnya
Duduk Perkara Kasus Suap Pejabat DJKA Seret Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Duduk Perkara Kasus Suap Pejabat DJKA Seret Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Kasus berawal dari operasi tangkat tangan pejabat DJKA tahun lalu

Baca Selengkapnya
KPK Bakal Jemput Paksa Anggota DPR RI Anwar Sadad Jika Mangkir Pemeriksaan
KPK Bakal Jemput Paksa Anggota DPR RI Anwar Sadad Jika Mangkir Pemeriksaan

KPK mengingatkan agar mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur itu bersikap kooperatif.

Baca Selengkapnya
Komisi VIII Ingatkan Dirjen PHU soal Kuota Tambahan Haji: Jangan Sampai Dipanggil KPK dan Kejagung
Komisi VIII Ingatkan Dirjen PHU soal Kuota Tambahan Haji: Jangan Sampai Dipanggil KPK dan Kejagung

Kemenag dan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi telah menandatangani suatu MOU soal kuota haji.

Baca Selengkapnya