Sikap Luhut soal Freeport dinilai memperkeruh keadaan

Merdeka.com - Pernyataan Menko Polhukam Luhut Panjaitan yang menyebut Menteri ESDM Sudirman Said aneh karena melaporkan kasus Ketua DPR Setya Novanto soal Freeport ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dinilai menunjukkan adanya konflik kepentingan. Luhut menuding langkah Sudirman dengan melaporkan ke MKD DPR belum mendapatkan restu Presiden Jokowi.

Pengamat politik dari Pusat Studi Keamanan dan Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi menilai, sikap Luhut terkesan meninggikan diri menunjukkan adanya pergesekan kekuatan yang belum selesai di internal kabinet.

"Sikap Luhut ini memperkeruh. Seharusnya dengan posisi dia yang bagus ke Presiden tidak membuat dia mengatakan (laporan Sudirman) itu tidak mendapat restu Presiden. Itu seharusnya bagian dari internal manajemen isu," ujar Muradi, Senin (23/11).

Seharusnya, kata dia, Luhut tak kontraproduktif mengenai kisruh perpanjangan kontrak Freeport. Luhut harusnya mendukung sikap Sudirman untuk membuktikan adanya mafia makelar perpanjangan kontrak Freeport.

"Pak Luhut BP jangan mentang-mentang karena dekat dengan Presiden lalu justru berbuat hal kontraproduktif. Saya apresiasi yang dilakukan SS, terlepas dia punya motif," jelasnya.

Lebih lanjut, Muradi menduga kuat bila sikap Luhut tersebut makin menunjukkan adanya konflik kepentingan. Termasuk antar menteri di internal kabinet itu sendiri.

"Kalau dia sudah bilang berkoordinasi dengan Presiden artinya itu harus didukung. Tak seharusnya Luhut merasa gagah lalu mengatakan ke publik tak ada. Yang seperti itu tak usah diungkapkan ke publik. Akhirnya publik membaca ada konflik interest terkait Freeport," jelasnya.

Muradi menjelaskan, setidaknya ada tiga faktor yang diduga melatarbelakangi sikap Luhut tersebut. Pertama karena Luhut merasa punya power dan di rekaman itu ada namanya sehingga merasa bersalah.

"Dan ketiga mungkin minder politik. Presiden harus mampu mengendalikan Luhut. Apa motif dia? Luhut ini memperkeruh. Dia mestinya banyak menahan diri," tutupnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi berpesan agar antar menteri tidak saling sikut dalam menjalankan kinerja pemerintah. Jokowi menekankan agar antar menteri dan lembaga saling bekerjasama agar program dan visi presiden dapat segera terealisasi.

"Saya tegaskan hindari tabrakan antara lembaga kementerian, tidak ada yang namanya polemik di publik yang menggambarkan perbedaan-perbedaan," kata Jokowi di Istana Bogor, Senin (23/11). (mdk/dan)