Sikapi Konflik Sentul City dengan Warga, DPR Bentuk Pansus Mafia Tanah
Merdeka.com - Komisi III DPR RI menggelar kunjungan spesifik ke Desa Bojong Koneng dan Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/3). Kehadiran Komisi III untuk mendengar aspirasi masyarakat yang berkonflik dengan Sentul City terkait masalah pertanahan.
Rombongan Komisi III dipimpin Wakil Ketua Komisi III F-Golkar Adies Kadir. Hadir sejumlah Anggota Komisi III antara lain; Sarifudin Suding, Supriansa, Taufik Basari, Andi Rio Idris Pandjalangi dan sejumlah Anggota Komisi III DPR lainnya.
"Kami menindaklanjuti hasil rapat komisi III dengan warga Bojong Koneng dan Cijayanti, sebagai bentuk hasil rapat tersebut kami ingin langsung hadir di tengah masyarakat mendengar dan melihat langsung apakah yang disampaikan masyarakat itu benar adanya. Kami sudah mendengar langsung, kami melihat banyak sekali data-data serta masukkan yang kami dapat," kata Adies dikutip dari siaran pers, Kamis (17/3).
-
Apa yang diminta Komisi III kepada Polisi? Kebijakan Kapolri ini pun lantas turut mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Namun meski begitu, politikus Partai NasDem ini mewanti-wanti para jajaran yang bertugas saat Nataru 2024, agar tetap tegas dalam menegur masyarakat yang membahayakan dalam berkendara.
-
Siapa yang diminta Komisi III agar tegas? Namun meski begitu, politikus Partai NasDem ini mewanti-wanti para jajaran yang bertugas saat Nataru 2024, agar tetap tegas dalam menegur masyarakat yang membahayakan dalam berkendara.
-
Dimana pertemuan berlangsung? Kunjungan ini diterimanya di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) Jakarta, Senin (22/4) kemarin.
-
Apa tujuan dari stakeholder meeting di Palembang? Demikian dikemukakan Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Stakeholder Meeting mengenai Pendistribusian BBM Subsidi di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/9/2024).
-
Siapa yang terlibat dalam pertemuan tersebut? Kepala Badan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Hadi Tjahyanto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (5/3/).
-
Kapan Komisi III mengunjungi Banten? Komisi III melakukan kunjungan kerja ke beberapa instansi hukum dan HAM di Provinsi Banten pada 17 dan 18 Juli 2023.
Adies mengatakan, masyarakat merasa miris di era reformasi masih ada cara premanisme berkembang di suatu daerah.
"Kemudian hak-hak mereka untuk memiliki tanah yang sudah ditempati selama puluhan bahkan ratusan tahun itu juga tidak bisa difungsikan oleh keluarga mereka, bahkan ada intimidasi," ujar poltikus Golkar ini.
Komisi III akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dengan menginisiasi pembentukan panitia khusus (Pansus) mafia tanah.
"Dari sembilan fraksi yang hadir, hampir semua tadi yang berkesimpulan bahwa kami akan membentuk Pansus Mafia Tanah," jelas Adies.
Komisi III juga akan berkomunikasi dengan Komisi II yang memang membidangi masalah pertanahan untuk membentuk pansus ini.
"Kita akan bekerja sama dengan Komisi II," ungkap Adies.
Lebih lanjut, Adies menyampaikan pansus tak hanya fokus pada permasalahan sengketa tanah di Bojong Koneng dan Cijayanti. Permasalahan serupa juga dinilai terjadi di wilayah lainnya di Indonesia.
"Ini adalah role model, Bojong Koneng dan Cijayanti menjadi role model untuk kasus tanah di seluruh Indonesia. Kita akan mulai dari sini. Kami akan memulai dari sini. Dan semua Fraksi hampir menyetujui," tandas Adies.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi V DPR menggelar rapat membahas jalan rusak dengan perwakilan masyarakat Parung Panjang
Baca SelengkapnyaUsulan Pansus Polusi Jakarta muncul setelah menerima tuntutan dari warga
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mencecar tajam Jaksa Agung terkait aliran duit suap
Baca SelengkapnyaPolitisi PDIP Trimedya Panjaitan mengungkit bahwa Badan Pertanahan Negara (BPN) masih banyak terdapat mafia tanah di dalamnya
Baca SelengkapnyaTrimedya heran rapat sepenting ini tak dihadiri Kapolri
Baca SelengkapnyaPembentukan Badan Aspirasi disepakati dalam Rapat Pimpinan DPR sekaligus Rapat Konsultasi bersama pimpinan fraksi-fraksi yang digelar hari ini.
Baca SelengkapnyaMoeldoko menyadari ada komunikasi yang tak tepat dalam proses relokasi ini. Sehingga memancing emosi warga.
Baca SelengkapnyaSigit mengimbau dalam menyelesaikan masalah ini pihaknya juga akan mendorong adanya musyawarah. Sehingga kejadian bentrokan, seperti hari ini bisa dicegah.
Baca SelengkapnyaMeski begitu, dia mengingatkan terkait kasus judi online hingga masalah mafia tanah
Baca SelengkapnyaAda komunikasi tidak berjalan baik antara aparat mengawal proses relokasi dengan warga yang menolak pembangunan Proyek Rempang Eco City.
Baca SelengkapnyaPuan menyebut aspirasi tersebut telah diteruskan kepada Kelengkapan Dewan (AKD) terkait untuk ditindaklanjuti.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.
Baca Selengkapnya