'Silakan berdebat di media sosial selama informasinya benar'
Merdeka.com - Pilkada Serentak digelar di 171 daerah. Para elite politik diingatkan tidak menghalalkan berbagai cara untuk meraih kekuasaan. Masyarakat pun diimbau tak mudah terpancing dengan berbagai isu yang muncul.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengkhawatirkan informasi hoax seliweran di media sosial. Untuk itu dia mengingatkan agar semua pihak memiliki pengetahuan sebagai benteng untuk memberantas hoax.
"Kita harus melakukan cek dan ricek ulang terhadap setiap informasi yang dinilai janggal atau memiliki citra negatif. Bila hal ini terbiasa dilakukan, hoax otomatis bisa diatasi," ujar Hendri dalam keterangannya, Selasa (9/1).
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Apa saja yang diatur dalam aturan Pilkada Serentak? Pilkada serentak diatur oleh undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
-
Bagaimana Pilkada Serentak diadakan? Dalam sistem presidensial, pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat, yang menciptakan akuntabilitas dan legitimasi bagi pemimpin daerah.
-
Kenapa Pilkada Serentak dilakukan? Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemilihan, serta mengurangi biaya penyelenggaraan.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
Dia tak memungkiri medsos memunculkan sisi positif dan negatif. Menurutnya, masyarakat perlu terus diedukasi agar bisa bijak memanfaatkannya. Jangan sampai Medsos justru dipakai untuk melakukan ujaran kebencian.
"Demokrasi memang masuk ke ranah baru, era medsos. Perdebatan di medsos dipersilakan selama menggunakan informasi yang benar dan tidak menggunakan isu SARA," tuturnya.
Menurut Hendri, masyarakat harus mampu menahan diri dari pengaruh buruk medsos. Intinya, setiap individu pemilik akun media sosial dituntut dewasa dalam mengelola pesan yang diterimanya.
"Kuncinya adalah selektif dalam menilai setiap pesan yang beredar dan dewasa dalam menyikapi pesan yang beredar," tegas Jubir Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) ini.
Selain itu, lanjutnya, budaya instan yang disukai masyarakat tidak boleh digunakan pada era keterbukaan informasi. Semua informasi harus disaring dan ditelaah sebelum disimpulkan.
"Kebiasaan menyebarkan atau meneruskan berita negatif atas dasar eksistensi atau biar eksis juga harus dihilangkan," tandasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Agar semua pihak menghindari penyebaran isu SARA yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
Baca SelengkapnyaPolisi mengingatkan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh isu-isu provokatif
Baca SelengkapnyaMasyarakat diminta untuk bijak dalam menyaring informasi untuk menghindari provokasi.
Baca SelengkapnyaPolisi meminta masyarakat ikut menjaga situasi aman selama Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaFenomena ini dikhawatirkan akan berdampak buruk pada kualitas proses demokrasi hingga berpotensi menimbulkan konflik antar pendukung calon kepala daerah.
Baca SelengkapnyaPolisi memberikan edukasi ke warga agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memicu konflik sosial politik.
Baca SelengkapnyaSetelah selesai pemilihan masyarakat diingatkan untuk tetap menjaga persatuan
Baca SelengkapnyaPolri bersama stakeholder kini fokus pada tanggung jawab pengamanan pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPersonel gabungan ini bergerak menyusuri jalan setapak menuju permukiman
Baca SelengkapnyaPerlu adanya pernyataan bersama antar-elit politik dan para calon kepala daerah untuk memperkuat narasi kebangsaan dan menekankan persatuan bangsa
Baca SelengkapnyaDia ingatkan, agar menghindari fitnah demi mendukung capres tertentu
Baca SelengkapnyaPegiat Mafindo Niken Setyawati berharap berita palsu dapat diminimalisasi mengingat calon-calon peserta pilkada kali ini jauh dari kontroversi.
Baca Selengkapnya