Sindir aparat, politisi PKS sebut Santoso lebih hebat dari TNI-Polri
Merdeka.com - Satuan petugas gabungan TNI dan Polri dalam operasi Tinombala hingga saat ini belum berhasil menangkap Santoso alias Abu Wardah. Aparat terus melakukan pengejaran kelompok Santoso di Poso, Sulawesi Tengah.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) UU Terorisme, Muhammad Nasir Djamil menilai, perlu adanya pengawasan lebih ketat terhadap aparat dalam memberantas terorisme di Tanah Air. Sebab, selama ini penegak hukum justru terlihat lebih lemah ketimbang pelaku terorisme.
"Bisa memahami serius hadapi terorisme, keanggotan Santoso menunjukkan lebih hebat dari TNI dan Polri," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (31/5).
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Apa yang diminta DPR ke Polisi? 'Pokoknya wajib dijatuhi hukuman pidana, biar jera orang-orang nekat itu. Dan sebagai sebagai warga Jakarta, kami tentunya berharap pihak kepolisian bisa menjadikan ini bahan evaluasi.' 'Bahwa saat CFD dan di jam-jam olahraga pagi, sebetulnya sangat rawan terjadi tindak kejahatan. Jadi mungkin polisi bisa meningkatkan intensitas pemantauan cctv dan menempatkan aparat tambahan di titik-titik tertentu. Agar masyarakat bisa berolahraga dengan lebih tenang,' tambah Sahroni.
-
Apa saja permintaan DPR RI ke polisi? 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4). Di sisi lain, Sahroni juga memberi beberapa catatan kepada pihak kepolisian, khususnya terkait lama waktu pengungkapan kasus. Ke depan Sahroni ingin polisi bisa lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak.'Dari yang saya lihat, rentang pelaporan hingga pengungkapan masih memakan waktu yang cukup lama, ini harus menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian. Ke depan harus bisa lebih dimaksimalkan lagi, diprioritaskan untuk kasus-kasus keji seperti ini. Karena korban tidak akan merasa aman selama pelaku masih berkeliaran,' tambah Sahroni.
-
Apa yang diminta DPR dari polisi? Sahroni meminta kepolisian mengusut tuntas dugaan penganiayaan setelah ditemukannya mayat remaja laki-laki bernama Afif Maulana (AM) di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang yang diduga dianiaya kepolisian.
-
Bagaimana DPR meminta polisi usut kasus? Sahroni meminta polisi menjawab pertanyaan publik dengan hasil penyelidikan yang objektif.
-
Dimana DPR ingin polisi pantau? 'Saya jadi khawatir momentum mudik kemarin dijadikan sebagai jalur transaksi oleh para pengedar. Dia bawa narkoba ntah dari luar negeri atau suatu daerah, masuk ke daerah lainnya. Untuk itu setiap Polda, Polres, hingga Polsek, wajib pantau wilayahnya masing-masing. Pastikan tidak ada lonjakan narkoba,' tambah Sahroni.
Politisi PKS ini menambahkan, saat ini DPR tengah melakukan pembahasan Revisi UU Terorisme. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan dalam membentuk UU tersebut.
"Tapi memang disepakati jangan sampai isu terorisme menyasar ideologi, lalu keseimbangan bisa terwujud dalam konteks, karena kami RUU menyeimbangkan aspek keamanan dan hak asasi manusia dari ancaman terorisme," jelas Nasir.
Diantara poin penting dalam Revisi UU Terorisme adalah soal pertimbangan mengenai pengawasan bagaimana negara mengatasi terorisme. Dalam hal ini, operasi militer terhadap terorisme nantinya harus dilaporkan kepada DPR.
"Punya kewenangan operasi militer dan mereka negara meminta TNI wajib melapor ke DPR, dan memberikan tenggang waktu 24 jam artinya DPR harus mendapatkan informasi, soalnya kita tidak menerima informasi yang utuh contoh Santoso," ungkapnya.
Operasi gabungan Densus 88, TNI dan Brimob dalam operasi Tinombala mengejar kelompok Santoso sudah berjalan hampir empat bulan. Sejauh ini sang teroris yang sudah menjadi DPO Amerika itu masih belum dapat diringkus hidup atau mati. (mdk/sho)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Agar tindakan segelintir oknum tidak merusak citra Mabes TNI.
Baca SelengkapnyaPensiunan Jenderal TNI Ini Jelaskan Aturan Peradilan Militer buntut kasus Kepala Basarnas
Baca SelengkapnyaSehingga, Agung menegaskan tidak perlu bagi KPK memandang dalam operasi senyap atau OTT takut informasinya bocor.
Baca SelengkapnyaKalau kasus KPK menyangkut militer seharusnya diserahkan dan kerjasama dengan pihak Puspom TNI.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin mengecam penyerangan puluhan prajurit TNI ke sebuah desa di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
Baca SelengkapnyaKPK menyatakan dalam operasi tangkap tangan prajurit TNI telah melibatkan Puspom. Puspom disebut telah terlibat saat proses OTT dilaksanakan.
Baca SelengkapnyaMelalui tim koneksitas ini, KPK terus memproses tersangka sipil. Sementara POM TNI memproses tersangka perwira aktif TNI.
Baca SelengkapnyaGaduh Kabasarnas Tersangka Suap, Ini Aturan Hukum KPK Sebenarnya Bisa Tangani Korupsi di TNI
Baca Selengkapnya“Mengapa Bu Mega menyampaikan hal itu, sebenarnya memang karena rasa sayang terhadap institusi TNI dan Polri," kata Hasto
Baca SelengkapnyaPenetapan Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh KPK memicu protes keras dari Danpuspom TNI. Simak selengkapnya!
Baca SelengkapnyaAlexander mengatakan, saat melakukan tangkap tangan, tim dari KPK sudah mendapatkan setidaknya dua alat bukti.
Baca SelengkapnyaPuspom TNI memastikan pihaknya, sesuai arahan Panglima Yudo Margono, akan terus memberantas korupsi di institusi.
Baca Selengkapnya