Sindir Arief Hidayat, Fadli Zon tegaskan hakim MK tak boleh berpolitik
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menginginkan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi tidak berpolitik keputusan yang mereka ambil. Karena keputusan mereka merupakan keputusan tertinggi yang bersifat final dan mengikat.
Pernyataan ini disampaikan Fadli Zon menyikapi dugaan lobi yang dilakukan Arief Hidayat kepada anggota Komisi III agar bisa kembali menjadi hakim MK.
"Kita juga ingin hakim MK ini benar-benar tidak berpolitik dan mengambil keputusan di dalam karena keputusan ini keputusan tertinggi," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12).
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Siapa hakim MK yang berbeda pendapat? Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra berbeda pendatan (dissenting opinion) terhadap putusan batas usia capres-cawapres 40 tahun atau pernah menjabat kepala daerah untuk maju di Pemilu 2024.
-
Bagaimana MKMK putuskan Arief Hidayat tak melanggar etik? Putusan tersebut dibacakan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Kamis (28/3).'Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang terkait penyampaian pendapat berbeda (dissenting opinion) dari Hakim Terlapor dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023,' ujar Ketua MKMK I Gede Dewa Palguna dalam amar putusannya, Kamis (28/3).
-
Apa yang diputuskan MKMK terkait Arief Hidayat? Hakim Konstitusi, Arief Hidayat dinyatakan tidak melanggar etik terkait jabatannya sebagai ketua umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI).
-
Siapa yang menilai MK tidak bisa jadi objek hak angket? 'Tentu saja hak angket merupakan hak anggota DPR untuk mengajukannya. Hanya saya lihat, perlu ketepatan objek hak angket. Kalau objeknya putusan MK atau lembaga MK, tentu tidak bisa,' ungkap pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari kepada wartawan, Rabu (1/11).
-
Mahfud hindari fitnah saat Pilpres 2024? 'Saya sengaja ke berbagai kampus tidak datang, kecuali dalam kampanye terbuka yang sengaja diselenggarakan kampus seperti Unair, kampanye terbuka, semua kontestan diundang tapi kalau kuliah saya tidak, berhenti selama musim kampanye,' ujar pria yang diketahui sebagai pakar hukum tata negara ini.
Meski tak boleh berpolitik, kata Fadli, namun ada juga oknum hakim MK yang melakukan hal tersebut. Catatan ini diharapkan menjadi masukan bagi hakim-hakim agar menjaga marwah MK.
"Walaupun praktiknya kadang-kadang tidak seperti itu tapi dalam keputusan yang sifatnya konstitusional ini kita membutuhkan hakim-hakim yang punya integritas, hakim-hakim yang betul menjaga marwah konstitusi kita," terangnya.
Diketahui, Fraksi Gerindra walk out dari fit and proper test calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat. Mereka walk out setelah mendengarkan pandangan fraksi tentang kelanjutan fit and proper test calon tunggal Arief.
Wakil Ketua Komisi III Desmon J Mahesa merasa ada yang janggal dari proses pengadaan fit and proper test. Fraksi tidak dilibatkan secara langsung dalam pemilihan panelis untuk uji kelayakan itu.
"Fraksi-fraksi tidak dilibatkan khusus Gerindra usulan-usulan dari berbagi fraksi yang ada di komisi III siapa pakar itu siapa yang mengusulkan ini ada keanehan ini harus dijelaskan," ucap Desmond.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cawapres Mahfud Md buka suara terkait tugas Mahkamah Konstitusi yang sebenarnya
Baca SelengkapnyaMahfud tegas mengatakan tidak akan ikut campur urusan Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie
Baca SelengkapnyaPalguna mengatakan, berkaitan dengan jabatan Hakim Arief di GMNI, yang bersangkutan telah meminta izin terlebih dulu ke Dewan Etik.
Baca SelengkapnyaPutusan tersebut dibacakan dan diputus oleh I Dewa Gede Palguna di ruang sidang MKMK
Baca SelengkapnyaMoeldoko pun mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga suasana politik agar tetap damai, dengan tidak mencampuri urusan hukum.
Baca SelengkapnyaMajelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhakn sanksi pemberhentian dari posisi ketua MK kepada Anwar Usman.
Baca SelengkapnyaMahfud menanggapi sikap Anwar Usman yang seyogyanya mundur sebagai hakim MK.
Baca SelengkapnyaPermintaan Mahfud ini lantaran putusan MKMK hanya memecat Anwar Usman dari posisi Ketua MK. Bukan dari hakim MK.
Baca SelengkapnyaPenegakkan hukum harus terbebas dari segala bentuk pengaruh politik dan kekuasaan.
Baca SelengkapnyaMajelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menggelar sidang putusan dugaan pelanggaran etik oleh hakim konstitusi, Kamis, 28 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaSyarifuddin menyebut, para pejabat MA juga saling mengingatkan untuk menjaga netralitas.
Baca SelengkapnyaDemokrasi tanpa hukum akan menjadi liar. Sebab, semua orang bisa merasa benar sendiri.
Baca Selengkapnya