Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sindiran Ahmad Dhani supaya Jokowi dan PDIP tak lupa sejarah

Sindiran Ahmad Dhani supaya Jokowi dan PDIP tak lupa sejarah Ahmad Dhani. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Kisruh di tubuh Partai Golkar antara kubu Agung Laksono dengan Aburizal Bakrie (Ical) semakin meruncing setelah Kemenkum HAM mengesahkan kepengurusan Golkar Munas Ancol. Keputusan tersebut ditentang keras oleh kubu Aburizal Bakrie (Ical), yang sedang melakukan proses hukum baru di pengadilan.

Strategi yang diambil kubu Ical saat ini adalah menyerang melalui tiga sisi, yaitu langkah hukum di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, langkah politik melalui Koalisi Merah Putih (KMP) yang tetap solid memberikan dukungan, dan melalui proses pidana di Mabes Polri.

Keputusan kementerian pimpinan Yasonna Hamonangan Laoly itu tidak hanya mendapat tentangan dari kubu Ical. Politikus Gerindra Fadli Zon turut mengecam langkah tersebut.

Menurutnya, apa yang terjadi pada Golkar saat ini mengingatkannya pada Orde Baru dalam memecah belah Partai Demokrasi Indonesia (cikal bakal PDI Perjuangan). Menurutnya, keputusan ini akan merugikan pemerintah sendiri.

Sementara itu, musisi Ahmad Dhani juga turut mengkritik keputusan tersebut. Menurutnya, pemerintah pimpinan Presiden Joko widodo tidak belajar dari sejarah, seperti yang dulu dialami PDI.

Seperti apa kritikan Ahmad Dhani. Berikut pernyataan pentolan grup band Dewa yang mengingatkan Jokowi untuk tidak lupa dengan sejarah:

Ingatkan Megawati soal PDI bentukan Soeharto

Keputusan Yasonna Hamonangan Laoly mensahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono mendapat kritikan musisi Ahmad Dhani. Musisi yang dekat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tersebut mengalamatkan kritikannya kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati, yang merupakan partai pemerintahan.Melalui akun @AHMADDHANIPRAST, Minggu (15/3), Ahmad Dhani menuliskan, "Mbak Mega pasti ingat betul PDI bentukan Soeharto...maka nya ada Golkar bentukan pemerintah sekarang...ADP."

Berharap tidak ada Golkar Perjuangan

Musisi Ahmad Dhani mengatakan, kondisi terpecahnya Golkar menjadi dua kubu mengingatkannya pada kondisi Partai Demokrasi Indonesia (cikal bakal PDI Perjuangan) zaman Orde Baru. Pada Kongres PDI di Medan pada tahun 1996, PDI dipecah dua saat pemerintah mendongkel Megawati Soekarnoputri dari kursi ketua umum dan memilih Soerjadi.Pernyataan tersebut ditulis Dhani melalui akun Twitter-nya, Selasa (17/3), "Semoga tidak ada skenario penyerangan terhadap kantor Golkar (kantor PDI 1996) dan akhirnya lahir Golkar Perjuangan...semoga tidak terulang."

Dhani minta pemerintah belajar dari sejarah

Dhani mengingatkan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang berasal dari PDIP untuk tidak melakukan aksi balas dendam. Pernyataan itu terkait penanganan kisruh Golkar yang sekarang menjadi dua kubu, antara Agung Laksono yang dipilih pemerintah dan Aburizal Bakrie.Sejarah buruk, lanjutnya, sebaiknya jangan sampai diulang."Ataukah ini hanya balas dendam semata???sejarah buruk seyogyanya jangan diulang...Jangan sekali2 mengulang sejarah buruk (JasMeRahBu)."

(mdk/siw)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ribka Tjiptaning Sindir Jokowi: Sudah Lupa PDIP, Salah Minum Obat atau Bagaimana?
Ribka Tjiptaning Sindir Jokowi: Sudah Lupa PDIP, Salah Minum Obat atau Bagaimana?

Ribka Tjiptaning menilai Jokowi menampakkan kesombongan setelah berkuasa.

Baca Selengkapnya
Hasto soal Jokowi Dukung Luthfi-Taj Yasin di Pilgub Jateng: Wis Ora Njawani
Hasto soal Jokowi Dukung Luthfi-Taj Yasin di Pilgub Jateng: Wis Ora Njawani

Hasto mengklaim mendapatkan pandangan tersebut ketika menemui masyarakat Jawa Tengah yang menyampaikan penilaiannya soal Jokowi.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Reaksi Jokowi Jawab Ucapan Megawati Penguasa Seperti Orde Baru
VIDEO: Reaksi Jokowi Jawab Ucapan Megawati Penguasa Seperti Orde Baru

Presiden Joko Widodo atau Jokowi enggan menanggapi sindiran Megawati.

Baca Selengkapnya
Megawati Terang-terangan Kritik Jokowi di Depan Kader PDIP: Ini Persoalan Bangsa, Bukan Seorang!
Megawati Terang-terangan Kritik Jokowi di Depan Kader PDIP: Ini Persoalan Bangsa, Bukan Seorang!

Dalam arahannya, Megawati dua kali menyebut nama Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tak Beri Ucapan HUT untuk PDIP, Ganjar: Lupa Kali
Jokowi Tak Beri Ucapan HUT untuk PDIP, Ganjar: Lupa Kali

Ganjar menduga, Jokowi lupa dengan ulang tahun PDIP.

Baca Selengkapnya
Kaesang soal Jokowi Minta Maaf: Manusiawi, Habis Ini Pensiun
Kaesang soal Jokowi Minta Maaf: Manusiawi, Habis Ini Pensiun

Kaesang Pangarep menilai, bahwa seorang presiden juga tidak luput dari kesalahan.

Baca Selengkapnya
Ganjar Minta Maaf Jokowi Berubah: Di Ujung Ada yang Berbeda, Kita Tanggung Jawab
Ganjar Minta Maaf Jokowi Berubah: Di Ujung Ada yang Berbeda, Kita Tanggung Jawab

Ganjar mengakui PDI Perjuangan selama dua periode ini merupakan pengusung Jokowi sebagai Presiden.

Baca Selengkapnya
VIDEO: TPN Ganjar Mahfud Keras 'Serang' Jokowi, Singgung Langkah Politik yang Salah
VIDEO: TPN Ganjar Mahfud Keras 'Serang' Jokowi, Singgung Langkah Politik yang Salah

TPN Ganjar Mahfud menyindir langkah Presiden Jokowi sebagai politik yang salah.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Megawati PDIP Akui Bicara Dengan Jokowi, Keras Kritik: Mau Apa Lagi Sih?
VIDEO: Megawati PDIP Akui Bicara Dengan Jokowi, Keras Kritik: Mau Apa Lagi Sih?

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku pernah berbicara dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
Megawati Bicara Orde Baru Reborn, Gerindra Ungkit Pakta Integritas Pj Bupati Sorong
Megawati Bicara Orde Baru Reborn, Gerindra Ungkit Pakta Integritas Pj Bupati Sorong

Megawati Soekarnoputri yang menyinggung penguasa bertindak seperti rezim orde baru.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Maaf saat Sidang Tahunan, Djarot PDIP: Yang Penting Kebijakan Harus Dipertanggungjawabkan
Jokowi Minta Maaf saat Sidang Tahunan, Djarot PDIP: Yang Penting Kebijakan Harus Dipertanggungjawabkan

Menurutnya, hal penting yang harus dilakukan oleh Jokowi yakni mempertanggungjawabkan kebijakan.

Baca Selengkapnya
PDIP: Kebijakan Presiden Dipertanggungjawabkan di Hadapan Rakyat
PDIP: Kebijakan Presiden Dipertanggungjawabkan di Hadapan Rakyat

Hasto Kristiyanto pun mencontohkan soal data impor beras karena terbukti tahun ini harus impor 6 juta.

Baca Selengkapnya