Sindiran Fahri ke ketua KPK: Mungkin frustasi tak ngerti cara kerja

Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan bakal mundur dari jabatannya bila Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 disetujui untuk direvisi. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menanggapi santai ancaman dan menduga bila Agus sedang frustasi.

"Saya mengerti Pak Agus mungkin karena dia frustasi, dia enggak ngerti cara bekerja," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/2).

Fahri menegaskan, seharusnya yang berada di garda depan dalam pemberantasan korupsi adalah Presiden Joko Widodo. Sebab, Presiden dipilih oleh rakyat dan diberi amanah untuk menggunakan APBN yang angkanya ribuan triliun.

‎"Jadi yang punya proposal dan harus memimpin pemberantasan korupsi itu bukan Agus Rahardjo, memang Pak Jokowi. Dia harus memimpin kita semua memberantas korupsi. Jadi jangan di balik ini situasinya," jelasnya.

Lebih lanjut, Politikus PKS itu menambahkan, idealnya revisi UU KPK diajukan oleh pemerintah sebagaimana usulan awal. Apalagi pemerintah memiliki kepentingan yang sangat luar biasa terhadap pemberantasan korupsi.

Menurutnya, ribut-ribut soal revisi UU KPK ini tak seharusnya diumbar ke publik. Andai kata Presiden Jokowi cepat bersikap, kata Fahri, hal itu tak seharusnya terjadi.

"Jadi seharusnya Presiden sebagai yang dipilih oleh rakyat lah yang punya proposal. Sebab tidak boleh kita ini dijebak oleh soal-soal yang bukan persoalan inti. Sensasi, ribut-ribut, tarik ulur, tapi ayo bahwa seluruh bangsa Indonesia tidak ada perbedaan pendapat bahwa korupsi adalah kejahatan yang harus diberantas," jelas Fahri.

"Itu sepakat dulu, tapi persoalan kemudian kan bagaimana dia memberantas, nah bagaimana dia memberantas korupsi itu proposal Presiden. Karena waktu rakyat dulu milih di TPS itu dia ingin Presiden yang dipilih ini dan sudah terpilih namanya Jokowi JK, mereka lah yang memimpin pemberantasan korupsi," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan siap mundur dari jabatannya apabila Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) direvisi. Dia dengan tegas menolak revisi itu karena menilai bakal melemahkan KPK.

"Kalau revisi berjalan orang KPK harus mundur. Saya orang pertama yang menyatakan itu," kata Agus saat menghadiri diskusi bertajuk korupsi yang dihadiri sejumlah tokoh lintas agama di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Minggu (21/2).