Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sinyal kuat Jokowi tak akan lantik Budi Gunawan jadi Kapolri

Sinyal kuat Jokowi tak akan lantik Budi Gunawan jadi Kapolri Komjen Budi Gunawan. ©2015 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Hingga saat ini pucuk pimpinan Korps Bhayangkara masih kosong. Pasalnya, calon tunggal yang ada yaitu Komjen Budi Gunawan tersandung kasus dengan KPK.

Dia menjadi tersangka dugaan transaksi mencurigakan dan rekening gendut. Meski sudah direstui DPR, namun Presiden Joko Widodo tak kunjung melantik. Malah, buntut dari penetapan tersangka Budi Gunawan membuat kisruh antara Polri dan KPK.

Banyak pihak yang mendesak Jokowi untuk mengambil sikap, apakah akan melantik atau tidak. Namun, belakangan muncul sinyal-sinyal Jokowi tidak akan melantik mantan ajudan Megawati Soekarnoputri itu.

Berikut sinyal-sinyal Jokowi tak akan melantik Budi Gunawan:

Bahasa tubuh Jokowi sudah terlihat

Anggota Tim Sembilan, Komjen Pol (Purn) Oegroseno mengatakan, pihaknya sudah memberikan masukan terbaik untuk Jokowi.Menurut Oegroseno isyarat apakah Komjen Budi bakal dilantik atau tidak sebenarnya sudah dapat dilihat. Dia yakin Jokowi akan memberikan keputusan yang terbaik bagi institusi kepolisian dalam hal memilih pemimpin yang baik dan bersih."Pihak Istana tidak memberikan sinyal apa-apa terkait hal tersebut, atau memang saya saja yang nggak bisa lihat. Tapi saya rasa dengan bahasa tubuh presiden dan mimik wajah serta gesture nya, sebenarnya kita sudah paham lah apa nanti keputusan presiden. Mudah-mudahan keputusannya nanti adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara ini," kata Oegroseno di sebuah acara diskusi di Cikini, Jakarta, Selasa (3/2)."Saya rasa teman-teman wartawan juga sudah tahu bagaimana keputusan presiden nanti. Namun kalian kan hanya butuh siapa yang berbicara ini. Dan kebetulan sekarang saya yang berbicara, jadi biar bisa ditulis 'kata Oegroseno', begitu kan," katanya menambahkan.

Mensesneg: Sangat indah kalau BG mundur

Pihak Istana sudah memberi isyarat agar Komjen Polisi Budi Gunawan berinisiatif mengundurkan diri dari pencalonan Kapolri. Meski dalam proses politik di DPR, Komjen Polisi Budi Gunawan sudah lolos seleksi, namun Presiden mempertimbangkan gejolak yang terjadi di masyarakat karena calon Kapolri berstatus tersangka."Tentu saja sangat indah kalau misalnya justru, misalnya Pak BG mundur. Itu kan selesai. Kalau tidak mundur berarti dilema antara politik dan hukum ini harus diselesaikan," ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2).Pratikno mengatakan Presiden menghadapi realita politik bahwa pencalonan Budi Gunawan didukung oleh parlemen dan sudah disetujui oleh parlemen. Namun juga, Presiden mempertimbangkan realita politik di masyarakat bahwa calon terpilihnya berstatus sebagai tersangka."Nah dua dilema ini kan tidak mudah dicari solusinya. Memang pada akhirnya presiden harus segera memutuskan dan pada harapannya ini segera diputuskan," ujarnya.

Buya sebut Jokowi tak bakal lantik Budi Gunawan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan tidak akan jadi melantik Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri. Kabar itu diamini oleh Ketua Tim Independen Syafii Maarif."Nampaknya benar. Sudah ya demikian dulu," kata pria yang akrab disapa Buya Syafii ini kepada merdeka.com melalui sambungan telepon, Selasa (3/2).Seperti diketahui, Kisruh antara KPK dan Polri bermula dari dicalonkannya Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sesaat setelah dicalonkan, Komjen Budi Gunawan ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan rekening gendut.

Kompolnas sudah siapkan nama pengganti BG

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) terus mengumpulkan nama calon kapolri jika Komjen Budi Gunawan batal dilantik. Tak tanggung-tanggung nama-nama yang tengah dikumpulkan menyerempet jenderal-jenderal bintang dua."Kita coba menginventaris dulu, kita masukkan juga bintang dua yang memiliki prestasi. Jika bintang dua ada kesempatan job bintang tiga baru maka ada kesempatan itu (jadi calon Kapolri)," ujar Komisioner Kompolnas Hamidah Abdurrahman saat dihubungi merdeka.com, Selasa (3/2).Hamidah pun menyebut nama-nama jenderal bintang dua tersebut. Para jenderal itu dicatat Kompolnas sebagai jenderal berprestasi dan penguasa wilayah penting di Indonesia."Kemarin kami menyebut Budi Waseso (Kabareskrim), Pak Tito (Asrena Polri), Pak Anas Yusuf (Kapolda Jatim), Pak Iriawan (Kapolda Jabar) dan Pak Unggung (Kapolda Metro)," sambung Hamidah lagi.Menurut Hamidah, kelima jenderal tersebut telah membuktikan kinerja mereka yang bagus. "Tito memang dari termuda dari angkatannya tapi dia ahli di bidang pemberantasan teroris dan pemikirannya, Anas unggul di bidang reserse dan Iriawan pun punya kelayakan," pungkas dia.Kendati demikian, Hamidah melanjutkan, nama-nama tersebut belum masuk ke Istana atau masih berada di tangan komisioner Kompolnas. "Kami belum melakukan interview. Belum, selesai baru pendataan. Belum ada keputusan presiden melantik jadi kita belum bisa mendahului masih inventaris," tutup dia.

(mdk/tyo)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Budi Gunawan Jawab Kabar Bakal Diganti dari Kepala BIN
Budi Gunawan Jawab Kabar Bakal Diganti dari Kepala BIN

Notabene Budi Gunawan disebut-sebut merupakan 'pihak' Megawati Soekarnoputri.

Baca Selengkapnya
PDIP Tanggapi Isu Kepala BIN Diganti: Kalau Ada Pergantian Minimal Setara dengan Budi Gunawan
PDIP Tanggapi Isu Kepala BIN Diganti: Kalau Ada Pergantian Minimal Setara dengan Budi Gunawan

PDIP menanggapi isu pergantin Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG).

Baca Selengkapnya
Jejak Mantan Wakapolri, dari Dunia Intelijen Kini Jadi Kandidat Terkuat Menterinya Prabowo
Jejak Mantan Wakapolri, dari Dunia Intelijen Kini Jadi Kandidat Terkuat Menterinya Prabowo

Sebelum menjabat Wakapolri, dia pernah menjadi ajudan presiden.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Saya Tidak Ada Intervensi Seleksi Capim KPK
Jokowi: Saya Tidak Ada Intervensi Seleksi Capim KPK

Jokowi menegaskan tak mengintervensi seleksi calon pimpinan (capim) KPK.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Wajah Santai Jokowi Berubah Jengkel Dituding Dalang Penjegalan Anies di Pilkada
VIDEO: Wajah Santai Jokowi Berubah Jengkel Dituding Dalang Penjegalan Anies di Pilkada

Presiden Jokowi buka suara terkait tudingan menghambat dan menjegal langkah politik Anies Baswedan di Pilkada Serentak, Jumat (30/8).

Baca Selengkapnya
VIDEO: Respons Presiden Jokowi Rebut Posisi Ketua Umum PDIP & Golkar, Menteri Sampai Tertawa Geli
VIDEO: Respons Presiden Jokowi Rebut Posisi Ketua Umum PDIP & Golkar, Menteri Sampai Tertawa Geli

Presiden Jokowi menanggapi santai kabar ingin merebut kursi Ketua Umum PDIP, yang masih diemban Megawati Soekarnoputri

Baca Selengkapnya
Kaesang Respons Isu Jokowi Jadi Ketum Golkar: Tidak Masalah
Kaesang Respons Isu Jokowi Jadi Ketum Golkar: Tidak Masalah

Kaesang mengaku tak ingin mencampuri urusan sang ayah.

Baca Selengkapnya
Sambil Tertawa, Jokowi Jawab Isu Jadi Ketum Golkar: Ketua Indonesia saja
Sambil Tertawa, Jokowi Jawab Isu Jadi Ketum Golkar: Ketua Indonesia saja

Isu Jokowi masuk dalam bursa ketua umum Partai Golkar semakin kencang. Jokowi akhirnya merespons isu tersebut.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Johan Budi Keras Sebut KPK Sedang Tak Baik-Baik Saja, Bongkar Respons Megawati PDIP
VIDEO: Johan Budi Keras Sebut KPK Sedang Tak Baik-Baik Saja, Bongkar Respons Megawati PDIP

Johan Budi merespons rasa penasaran awak media tentang sikap Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri perihal tersebut.

Baca Selengkapnya
Jokowi Endorse Ridwan Kamil, PDIP: Beliau Sudah Bukan Kader Partai, Langgar AD/ART
Jokowi Endorse Ridwan Kamil, PDIP: Beliau Sudah Bukan Kader Partai, Langgar AD/ART

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dukungan kepada Cagub-Cawagub Ridwan Kamil dan Suswono untuk Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya
TOP NEWS: Koalisi Besar Prabowo, Campur Tangan Jokowi? | Siapa Kuat Calon Kasad TNI?
TOP NEWS: Koalisi Besar Prabowo, Campur Tangan Jokowi? | Siapa Kuat Calon Kasad TNI?

Ia juga menegaskan, bahwa Jokowi tidak pernah mendikte soal sikap tiap partai politik

Baca Selengkapnya