Situs Disusupi Judi Online, Pemerintah Diminta Menata Infrastruktur & Keamanan Siber
Merdeka.com - Pakar IT Pratama Dahlian Persada ikut menanggapi prihal mudahnya situs pemerintah disusupi judi online. Menurutnya, selama ini lembaga pemerintah adalah sasaran utama para peretas dengan berbagai faktor pendorong.
"Yang paling utama adalah faktor politik dan mencari popularitas. Peretas ingin menunjukkan bagaimana mudahnya menembus fasilitas pemerintah pusat di dunia maya, namun kali ini adalah faktor materi," kata Pratama dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Jumat (15/10) malam.
Laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyebutkan ada sebanyak 291 website yang kena retas dan disusupi konten-konten judi online. Ratusan situs pemerintah yang telah disusupi oleh judi online dikarenakan kelemahan pada sistem web sehingga pelaku mudah sekali masuk dan menanamkan iklan.
-
Kenapa situs Pemda sering diretas untuk judi online? Sebagaimana diketahui, situs-situs Pemda maupun instansi pemerintah lain kerap dijadikan promosi judi online setelah diretas.
-
Siapa saja yang terjebak judi online? Berdasarkan data dari Desk Pemberantasan Perjudian Daring yang mencatat periode 4-19 November 2024, sekitar 8,8 juta warga Indonesia telah terjebak dalam judi online.
-
Bagaimana Menkominfo memberantas judi online? 'Kementerian Kominfo juga sudah memberikan peringatan kepada seluruh platform media sosial, operator seluler, dan penyedia layanan internet untuk tidak memfasilitasi segala bentuk promosi judi online. Semua yang dalam wewenang Kominfo sudah kita lakukan,' jelasnya.
-
Bagaimana cara Satgas Judi Online memberantas judi online? Pembentukan satgas judi online bertujuan melakukan percepatan pemberantasan kegiatan perjudian daring secara tegas dan terpadu dalam rangka melindungi masyarakat.
-
Kenapa Menkominfo berantas judi online? Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi telah menerbitkan Instruksi Menteri No.1/Thn 2023 Tentang Pemberantasan Judi Online Dan/Atau Judi Slot.
-
Kenapa pemerintah diklaim bagi-bagi bansos di situs judi? '𝐕𝐈𝐑𝐀𝐋 𝐁𝐀𝐍𝐒𝐎𝐒 𝐘𝐀𝐍𝐆 𝐃𝐈 𝐁𝐄𝐑𝐈𝐊𝐀𝐍 𝐏𝐄𝐌𝐄𝐑𝐈𝐍𝐓𝐀𝐇 𝐌𝐄𝐋𝐀𝐋𝐔𝐈 𝐒𝐈𝐓𝐔𝐒 𝐈𝐍𝐈🔥𝐒𝐀𝐋𝐃𝐎 𝐊𝐄𝐌𝐁𝐀𝐋𝐈 𝐉𝐈𝐊𝐀 𝐓𝐈𝐃𝐀𝐊 𝐓𝐄𝐑𝐁𝐔𝐊𝐓𝐈 𝐖𝐃!' narasi dalam unggahan Facebook.
"Peretas memanfaatkan situs pemerintah karena bisa menaikkan rating iklan judi online yang sehari-harinya sering dibuka oleh masyarakat umum entah itu untuk mencari suatu informasi atau pelayanan publik," katanya.
Katanya, dari keterangan Dittipidsiber Bareskrim Polri diberitahukan bahwa pelaku memakai serangan XSS alias cross site scripting untuk meretas situs web pemerintah dan perguruan tinggi tersebut. Pelaku mengakses lalu menempelkan backlink secara ilegal ke website pemerintah karena tidak akan mungkin di blokir url nya.
"Tidak mungkin domain go.id akan diblokir, jika diblokir maka semuanya akan down, tidak cuma page judinya saja. Pelaku menjual akses link untuk menyusup page judi di domain pemerintah yaitu go.id," tegasnya.
Dilaporkan, lanjutnya, peretasan itu terdiri dari 23 persen perguruan tinggi negeri (68 situs), 13 persen sekolah (38 situs), pemerintahan (37 situs), dan 51 persen situs milik pemerintah lainnya. Menurutnya, bisa disimpulkan bahwa situs web perguruan tinggi yang menjadi sasaran utama dari peretasan untuk dijadikan situs judi online.
Dengan kondisi situasi seperti saat ini, lanjutnya, sudah semestinya pemerintah memberikan perhatian lebih kepada penataan infrastruktur cyber dan keamanannya. Pasalnya, setiap saat akan menjadi sasaran empuk peretas luar maupun dalam negeri dengan berbagai alasan.
"Sebenarnya ada banyak faktor yang menyebabkan situs milik pemerintah cukup mudah ditembus oleh para peretas. Satu belum menggunakan secure coding, kedua belum memakai secure hosting, ketiga awareness SDM masih kurang, dan keempat jarang melakukan Pentest," ujarnya.
Maka dari itu, Dahlian berharap perlu segera disahkannya UU PDP, yang isinya tegas dan ketat seperti di Uni Eropa. Pasalnya, ini menjadi faktor utama terkait dengan banyaknya peretasan besar di Tanah Air.
"Dan juga karena berkaitan dengan kewajiban proses audit terhadap pengelola data yaitu para penyelenggara sistem transaksi elektronik (PSTE), termasuk instansi milik pemerintah yang akan mewajibkan pengelola data untuk menerapkan sistem pencegahan kebocoran data," pungkasnya.
Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dit Tipidsiber) Bareskrim Polri menangkap 22 orang terkait aktivitas judi online di sebuah situs institusi pemerintahan. Tiga orang di antaranya adalah perempuan.
Kabagpenum Div Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan, mengatakan semuanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka menyusup masuk ke situs pemerintah melalui script dari Google yang kemudian dibuatkan back-link situs judi online. Motifnya ingin meningkatkan rating sekaligus mempromosikan aktivitas ilegal mereka.
"Dengan tujuan meningkatkan rating serta promosi dari situs perjudian online, serta dengan sengaja mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi yang memiliki muatan perjudian, serta praktik perjudian online melalui website," kata Ramadhan kepada wartawan, Kamis (14/10).
Ia menyebut, sebanyak 12 website milik pemerintah telah disusupi oleh para terduga pelaku.
"Dan 43 website lainnya dengan cara membuat script dan back-link situs perjudian online yang ditanam pada website yang dimaksud, serta melakukan praktik perjudian online melalui website," sebutnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BSSN mengatakan, fenomena itu terjadi karena pengamanan siber terhadap aplikasi-aplikasi itu lemah.
Baca SelengkapnyaAda jutaan domain website pemerintah yang dicatut para pengelola judi online.
Baca Selengkapnya“Judi online sudah merusak ke semua sendi kehidupan. Karena itulah, ini sudah tidak bisa lagi ditolerir," kata Budi
Baca SelengkapnyaKasus judi online akan terus ditindak dengan maksimal, termasuk melalui patroli siber.
Baca SelengkapnyaMenteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan mengatakan saat ini judi online sudah masuk kategori darurat.
Baca Selengkapnya"Sindikat tersebut masuk ke dalam jaringan judi online Kamboja," kata Andri
Baca SelengkapnyaKemenkominfo menyatakan konten judi online (judol) menjadi masalah serius di tengah bertebarannya konten hoaks di dunia digital.
Baca SelengkapnyaData PPATK tahun 2023, transaksi judi online mencapai Rp327 triliun, dan di kuartal pertama 2024, angkanya sudah menyentuh Rp100 triliun.
Baca SelengkapnyaBudi mengatakan, langkah tegas itu dijalankan untuk memberantas praktik judi online di Indonesia.
Baca SelengkapnyaBG menyebut, judi online sudah sangat meresahkan, mengkhawatirkan, dan darurat.
Baca SelengkapnyaAde Ary menjelaskan staf ahli kementerian tersebut menyewa rumah di kawasan Bekasi, Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaPolri membongkar modus baru pelaku judi online dengan menawarkan berbagai janji manis untuk menjerat para pemain.
Baca Selengkapnya