Situs Setkab Diretas, Pakar Menilai Ada Dugaan Main Proyek 'Orang Dalam'
Merdeka.com - Pakar Ilmu Teknologi Abimanyu berkomentar, terkait peretasan terhadap situs Sekretariat Negara. Menurut Abimanyu, ada beberapa poin yang harus ditelaah sebelum aksi peretasan berhasil dilakukan.
"Dasarnya komputer itu menerima perintah, ada tiga hal, pertama tahu cara mengubah yang diminta, kedua, perintah yang masuk adalah perintah dikenal, ketiga, perintah tersebut dari orang berwenang," kata Abimanyu saat berbincang dengan Liputan6.com, Sabtu (31/7).
Abimanyu menilai, bila tiga perintah tersebut terlaksana, maka komputer prinsipnya akan menurut. Karenanya, perlu diketahui lebih dalam bagaimana sistem pengamanan diberikan pada situs terkait.
-
Apa itu Cyber Security? Mengutip dari beragam sumber, cyber security adalah sebuah sistem atau cara yang bertujuan melindungi komputer, jaringan, sistem, dan data dari akses yang tidak sah. Sederhananya, terserang hacker.
-
Siapa yang perlu menguasai keamanan siber? Kita menyiapkan putra-putri kita untuk menguasai sains, teknologi, AI, untuk menguasai cyber,' ungkap dia.
-
Bagaimana orang bisa melindungi diri dari serangan siber? Para ahli keamanan siber dari ESET menyarankan agar masyarakat menghindari penggunaan kode sandi yang terlalu sederhana, karena hal ini bisa membuat mereka lebih rentan terhadap serangan siber.
-
Bagaimana kejahatan siber dilakukan? Di balik layar monitor, para pelaku kejahatan siber beroperasi dengan kecanggihan yang semakin meningkat, menggunakan berbagai teknik seperti phising, malware, dan social engineering untuk mencuri data berharga atau merusak infrastruktur digital.
-
Bagaimana hacker menyerang? Mereka menggunakan aktor-aktor yang berpura-pura menjadi diplomat Barat dan pejabat Ukraina untuk mengakses akun, memahami kebijakan luar negeri Barat terhadap Ukraina, serta merencanakan serangan terhadap organisasi pemerintah Ukraina dan sektor-sektor penting di NATO.
-
Apa yang diminta hacker dari pemerintah? Atas serangan itu pelaku meminta tebusan senilai USD8 juta atau Rp131 miliar (kurs Rp16.360) ke pemerintah.
"Apakah pakai firewall? Apa sudah dual control? Maksudnya sistem utama dan mirroring untuk memeriksa, apakah sistem utamanya sama dengan dia, kalau tidak maka otomatis ditolak, kalau belum begitu siapa saja bisa (meretas)," kritik Abimanyu.
Namun demikian, Abimanyu menduga, bisa saja peretasan dengan tampilan apa pun hanyalah sebagai kambing hitam dari tujuan utamanya yakni proyek pengadaan. Dia menilai, hal itu lazim dilakukan sebagai celah membuka alasan untuk melakukan perbaikan terkait.
"Bisa jadi ini tindakan orang dalem itu sendiri. Ini dugaan, misal kalau sistemnya tidak cukup ampuh dan mau lagi ada proyek perbaikan server nah ya udah saja diretas kan jadi masukan proyek lagi, harus ganti ini itu dan segala macam," kata Abi.
Seperti diketahui, pagi ini Sabtu 31 Juli 2021, situs Sekretariat Kabinet diretas. Pengujung situs dihadirkan pesan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat dan tidak baik-baik saja.
Reporter: Muhammad RadityoSumber : Liputan6.com
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia dilanda serangan siber dalam beberapa tahun terakhir. Yang paling membuat geger adalah diserangnya Pusat Data Nasional.
Baca SelengkapnyaLangkah ini dilakukan demi mencegah kasus penyalahgunaan wewenang dalam memblokir situs judi online.
Baca SelengkapnyaMenurut Sigit, Polri perlu mempersiapkan seluruh jajaran untuk memperkuat pengamanan siber.
Baca SelengkapnyaBudi Arie akhirnya menjawab desakan agar mundur dari kursi Menkominfo.
Baca SelengkapnyaKementerian Komunikasi dan Informatika memblokir 2,1 juta website terkait perjudian online di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPelaku AK sebelumnya sempat dinyatakan tidak lolos dalam tes calon tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif Komdigi.
Baca SelengkapnyaPenggeledahan itu terkait dengan kasus judi online (Judol) dimana 11 orang telah ditetapkan menjadi tersangka.
Baca SelengkapnyaIndonesia kembali dihebohkan kabar kebobolan 204 juta Data Pemilih Tetap (DTP) Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca SelengkapnyaDirektur Cyber Intelligence PT Spentera, Royke Tobing mengatakan Indonesia sebenarnya tidak dapat terlepas dari ancaman perang siber
Baca SelengkapnyaMenko Polhukam, Hadi Tjahjanto blak-blakan, rencana strategi pemerintah usai pusat data nasional diserang oleh kelompok hacker.
Baca SelengkapnyaKPK telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus tersebut.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum (KPU) tengah menginvestigasi kasus dugaan kebocoran data pemilih 2024.
Baca Selengkapnya