Skenario gagal Jokowi hendak jegal komjen BG lewat tangan DPR

Merdeka.com - Tidak dilantiknya Komjen Budi Gunawan pasca lolosnya BG dalam sidang praperadilan lalu telah menuai tanggapan oleh berbagai pihak. Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo malah membuka rahasia mengapa Budi Gunawan terkesan mudah diloloskan di DPR.

"Sejak awal kami sadar jadi alat. Presiden tidak kehendaki Budi Gunawan tapi karena ada desakan khusus, desakan utama yang harus diakomodir calon Kapolri tunggal BG," kata Bambang, Sabtu (21/2).

Alasan itulah, yang membuat DPR melempar balik bola yang dilempar oleh Jokowi terkait putusan BG menjadi kapolri. Para legislator tahu bahwa Jokowi mengharapkan BG ditolak oleh DPR.

"Kami melihat itu bahwa (Jokowi) berharap gayung bersambut, ditolak (oleh DPR). Makanya bola ditendang lagi ke Istana, mau lantik atau tidak urusan dia, maju kena mundur kena," tukasnya.

Pernyataan blak-blakan Bambang Soesatyo dinilai membuka misteri apa latar belakang DPR hingga dengan 'mudahnya' meloloskan BG dalam fit and proper test.

"Saya kira bagus, dan tidak ada yang salah dari pernyataan Bambang, karena publik berkepentingan harus dilibatkan, jadi publik tahu dan bisa kasih masukan, semua proses pemilihan harus transparan," ungkap Arya kepada merdeka.com, Minggu (22/2)

Permasalahan selanjutnya saat BG batal dilantik sebagai kapolri oleh Jokowi, juga menuai kecaman oleh pihak yang menginginkan BG sebagai Kapolri, terutama partai berlogo banteng merah tersebut.

Nama baru seperti Badrodin Haiti dinilai publik sebagai terobosan baru. Namun Komjen BG dan partai pengusung belum tentu 100% menerima. Arya menilai Presiden Jokowi akan bisa meluruskan kisruh yang terjadi terkait hal ini. Salah satunya dengan memberikan Jabatan lain untuk BG selain Kapolri.

"Jokowi akan mencari solusi tengah bagi BG, solusi tengah ini penting agar tidak merusak hubungan beliau dengan BG mau pun dengan PDIP, bagaimana pun PDIP ingin BG dapat posisi tertentu, solusinya bisa diakomodasi dalam jabatan atau posisi lainnya," tambahnya.

Tentang buah simalakama atau bola panas yang malah berbalik lagi ke Jokowi menyangkut aksi 'lempar-melempar' dinilai Arya sebagai suatu proses yang memang wajar terjadi dalam politik. Skenario Jokowi untuk menjegal BG melalui DPR telah gagal. Sebuah hal biasa pula menang kalah dalam dunia politik.

"Jadi memang DPR dalam proses fit proper test, lalu memang presiden diamanatkan untuk meminta persetujuan dewan, proses gampang atau tidaknya itu proses politik", tutupnya.

Pengamat Politik LIPI Siti Juhro menilai jika Jokowi sejak awal tidak mendukung Komjen Budi sebagai Kapolri, seharusnya Jokowi dengan tegas menolak permintaan tersebut. Menurutnya, Jokowi berhak menentukan dan mengajukan nama Kapolri yang sesuai dengan persyaratan. Karena keputusan yang diambil Jokowi adalah keputusan yang sakral dan bukan main-main.

"Sebagai presiden harus menunjukkan leadership-nya, harus menentukan keputusannya yang dianggap benar. Walaupun salah itu wajar, tapi kan tidak merugikan orang lain," kata Siti.

Jokowi sendiri akhirnya batal melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Dia mengajukan nama baru Komjen Badrodin Haiti sebagai calon baru ke DPR. Kini tinggal menunggu, akankah DPR memberikan dukungan untuk Badrodin.