SMRC: 44 Persen Warga Dukung PPKM Ketat Meskipun Penghasilan Menurun
Merdeka.com - Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) kembali merilis hasil survei soal pandangan warga mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro. Lewat hasil survei tersebut terekam bahwa pandangan masyarakat soal PPKM terbelah.
Direktur Riset SMRC Deni Irvani mengungkap, persentase mereka yang mendukung PPKM secara ketat dan yang menolak berimbang di kisaran 40-46 persen.
Dalam survei ini, responden diminta menilai apakah pemerintah perlu menerapkan PPKM secara ketat. Dihadapkan pada dua pilihan, warga ternyata terbelah.
-
Apa itu PKM? PKM adalah Program Kreativitas Mahasiswa, Ini Penjelasan Lengkapnya PKM membantu meningkatkan mutu mahasiswa agar optimal saat terjun ke masyarakat.
-
Bagaimana PKM dilakukan? PKM adalah perwujudan penelitian, pengabdian masyarakat, kewirausahaan, inovasi teknologi, atau karya tulis di kalangan mahasiswa.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Siapa yang berisiko PPOK? Secara umum, PPOK sering terjadi pada perokok aktif dan pasif.
-
Kenapa PKM dibuat? PKM adalah kegiatan untuk meningkatkan mutu peserta didik (mahasiswa) di perguruan tinggi agar kelak menjadi anggota masyarakat dengan kemampuan akademis dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan meyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta memperkaya budaya nasional.
-
Apa itu PKH? Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan yang diberikan secara reguler dalam empat tahap setiap tahunnya.
Secara nasional ada sekitar 44 persen yang memilih menjalani PPKM secara ketat meskipun penghasilan menurun. Dan ada 40 persen yang memilih menghentikan PPKM meskipun meningkatkan risiko tertular Covid-19.
Warga yang tinggal di Jawa-Bali juga terbelah. Ada sekitar 44 persen warga di Jawa-Bali yang memilih menjalani PPKM secara ketat meskipun penghasilan menurun. Dan ada 46 persen yang memilih menghentikan PPKM meskipun meningkatkan risiko tertular Covid-19.
Survei menunjukkan tidak semua warga mengetahui adanya penetapan PPKM mikro di sejumlah wilayah di Jawa dan Bali.
Ada sekitar 52 persen warga yang mengetahui bahwa pemerintah menetapkan PPKM mikro di sejumlah wilayah di Jawa dan Bali. Dari yang tahu, sekitar 68 persen setuju/sangat setuju dengan kebijakan tersebut.
Di kalangan warga yang tinggal di Jawa dan Bali sendiri, sekitar 64 persen mengetahui bahwa PPKM diberlakukan di sejumlah daerah di Jawa dan Bali. Dari yang tahu, sekitar 65 persen setuju dengan kebijakan tersebut.
"Di sisi lain, 71 persen warga yang tahu PPKM mikro menilai kebijakan tersebut sangat atau cukup berpengaruh sangat/cukup berpengaruh untuk menurunkan penularan Covid-19," ujar Deni, Selasa (23/3).
Menurut Deni, cukup tinggi persentase yang menyatakan PPKM sebaiknya dihentikan menunjukkan bahwa penilaian publik juga dipengaruhi oleh pertimbangan bahwa kebijakan PPKM berdampak pada menurunnya penghasilan.
Deni menyebut bahwa survei ini dilakukan pada 28 Februari sampai 8 Maret 2021. Survei ini memiliki populasi warga Indonesia yang berusia di atas 17 tahun.
Dari populasi ini dipilih responden secara acak sebanyak 1.220 responden. Sementara responden yang berhasil diwawancara secara valid sebanyak 1.064 responden.
SMRC mematok tingkat kesalahan atau margin of error dalam survei ini sebesar kurang lebih 3,07 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Responden, kata Deni diwawancara secara tatap muka dan sebanyak 20 persen dari total responden yang berhasil diwawancarai akan didatangi kembali guna memastikan keabsahan data yang mereka berikan. Hal itu sebagai bentuk quality control survei yang ditetapkan SMRC.
"Dan hasil tidak ditemukan kesalahan berarti," pungkasnya.
Reporter: Yopi MakdoriSumber: Liputan6.com
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jumlah penduduk kelas menengah tersebut menyumbang 21,45 persen dari proporsi penduduk.
Baca SelengkapnyaKemenkes mencatat ada 27 kasus kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPadahal, buruh menuntut kenaikan UMP hingga 15 persen di tahun depan.
Baca SelengkapnyaThomas mengakui, fenomena penurunan kelas menengah ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaPSC 119 merupakan layanan cepat tanggap darurat untuk masyarakat, termasuk anggota KPPS.
Baca SelengkapnyaPKS berikan catatan terkait perubahan peraturan soal Tapera tersebut.
Baca SelengkapnyaBPS Jakarta mencatat angka penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2024
Baca SelengkapnyaKebijakan ini memberatkan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih rentan.
Baca SelengkapnyaPKB paham pemerintah butuh penguatan APBN, namun situasi ekonomi sekarang belum tepat.
Baca SelengkapnyaKementerian Ketenagakerjaan mencatat bahwa 46.240 pekerja di Indonesia mengalami PHK selama periode Januari hingga Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaDari aspek ketenagakerjaan, industri rokok tidak sedikit menyerap tenaga kerja.
Baca SelengkapnyaDalam aturan tersebut, formulasi penghitungan upah minimum mengacu pada tiga komponen.
Baca Selengkapnya