SMRC: Publik Puas dengan Kinerja Jokowi, Stabil 2 Tahun Terakhir

Merdeka.com - Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo mencapai 71,7 persen. Sementara yang tidak puas atau kurang puas mencapai 25,3 persen.

"Mayoritas warga, 71,7 persen, sangat atau cukup puas dengan kerja Presiden Jokowi. Yang kurang atau tidak puas hanya sekitar 25,3 persen. Sementara yang tidak menjawab masih ada sekitar 3 persen," ujar Direktur Riset SMRC Deni Irvani saat rilis survei secara daring, Minggu (26/12).

Deni menjelaskan, dilihat secara tren tingkat kepuasan Presiden Joko Widodo stabil dalam dua tahun terakhir. Terendah pada Juni 2019 yaitu hanya 62,2 persen, sementara paling tinggi mencapai 77 persen pada Maret 2021.

"Tingkat kepuasan ini stabil dalam dua tahun terakhir," kata Deni.

Tingginya tingkat kepuasan pada kinerja Presiden Jokowi sejalan dengan kepuasan publik pada kinerja pemerintah menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Mayoritas warga sebesar 75 persen merasa sangat atau cukup puas terhadap kinerja pemerintah pusat menghadapi pandemi. Yang kurang atau tidak puas sebesar 22 persen dan yang tidak menjawab 3 persen.

"Kepuasan ini, mengalami kenaikan dari 61 persen pada survei Oktober 2020 menjadi 75 persen pada Desember 2021," jelasnya.

Dilihat dari aspek penanganan ekonomi, 60,1 persen warga merasa sangat atau cukup puas terhadap kinerja pemerintah memulihkan ekonomi akibat pandemi. Masyarakat yang kurang atau tidak puas sekitar 34,7 persen dan tidak tahu atau tidak jawab 5,2 persen.

"Tingkat kepuasan ini naik dalam tiga bulan terakhir, dari 50,7 persen pada September 2021 menjadi 60,1 persen pada survei terakhir Desember 2021," kata Deni.

Survei SMRC digelar pada 8-16 Desember 2021 dengan wawancara tatap muka. Sebanyak 2420 responden dipilih secara acak (multistage random sampling). Margin of error survei diperkirakan sebesar kurang lebih 2,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Penegakan Hukum

SMRC memaparkan penilaian negatif publik terhadap kondisi penegakan hukum. Selama pandemi Covid-19, publik menilai penegakan hukum menurun.

Deni Irvani mengatakan, sebanyak 42,3 persen warga menilai kondisi penegakan hukum baik atau sangat baik. 26,6 Persen menilai buruk atau sangat buruk. 26,7 persen menjawab sedang saja.

Meski persentase positif lebih besar daripada negatif, tren persepsi dalam dua tahun terakhir cenderung menurun.

Sejak Maret 2021, tren persepsi penegakan hukum buruk selalu naik. Dari 19,4 persen pada Maret 2021, kemudian Mei 2021 19,5 persen, September 2021 24,8 persen, dan kini 26,6 persen.

"Sekalipun persentase warga yang menilai positif lebih besar dari yang negatif, tapi persepsi atas penegakan hukum cenderung memburuk dalam dua tahun terakhir," jelas Deni saat rilis survei secara daring, Minggu (26/12).

Namun, jelas Deni, warga optimis kondisi penegakan hukum ke depannya akan lebih baik. 63 Persen warga menyatakan penegakan hukum tahun 2022 akan baik atau sangat baik.

Yang menilai akan buruk atau sangat buruk hanya 10,8 persen. Ada 18,9 persen yang menilai akan sedang saja. Sementara yang tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 7,4 persen.

Pemberantasan Korupsi

SMRC juga memotret mayoritas publik menilai pemberantasan korupsi di Indonesia masih buruk. Persepsi tersebut beradarkan angka 41,5 persen yang melihat pemberantasan korupsi masih belum sesuai keinginan. 

Deni Irvani, menerangkan, hanya ada 28,8 persen publik yang menilai kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia baik atau sangat baik. Angka ini lebih rendah dibanding yang menilai buruk atau sangat buruk, yakni 41,5 persen.

Ada 25,1 persen warga yang menilai sedang saja. Sementara masih ada 4,5 persen yang tidak tahu atau tidak jawab.

Konsisten dengan penilaian negatif tersebut, ada 41,1 persen warga yang menilai korupsi di negeri ini dewasa ini semakin banyak dibanding tahun lalu. Yang menilai semakin sedikit hanya 22,1 persen. 

Sementara terdapat 31,1 publik yang menilai sama saja. Dan masih ada 5,7 persen yang tidak tahu atau tidak menjawab.

“Dalam dua tahun terakhir, warga yang menilai korupsi semakin banyak selalu lebih banyak dibanding yang menilai semakin sedikit,” kata Deni.

Publik Optimis

Namun demikian, lanjut Deni, optimisme publik terkait pemberantasan korupsi setahun ke depan masih cukup kuat. Warga yang menilai kondisi pemberantasan korupsi setahun ke depan akan baik atau sangat baik sekitar 54,8 persen. 

Angka ini lebih tinggi dibanding yang menilai akan buruk atau sangat buruk, 18,5 persen. Ada 18,5 persen yang menilai sedang saja. Yang tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 8,3 persen. 

Lebih jauh, survei ini juga menemukan bahwa lebih banyak warga (43,8 persen) yang menilai korupsi setahun ke depan akan semakin sedikit. 

Sementara yang menilai akan semakin banyak sebesar 19,3 persen. Yang menyatakan akan sama saja sebesar 26,8 persen. Masih ada 10,1 persen yang tidak tahu atau tidak menjawab. (mdk/rnd)