Soal 5.000 senjata ilegal, Panglima TNI diingatkan tentang sumpah prajurit

Merdeka.com - Pengamat Intelijen dan Militer, Connie Rahakundini Bakrie menyarankan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengingat sumpah prajurit kembali. Sebab, beberapa pernyataan yang ia lempar belakangan ini membuat rakyat bingung, terlebih soal kedatangan ribuan senjata api yang disebut ilegal.

"Jadi kembali ke sumpah prajurit saja, qualited the bester jadi panglima itu. Jadi rakyat tidak menduga-duga, tidak mengira-ngira.‎ Pusing saya rasanya, jadi kapan kerjanya,"‎ ujar Connie saat dihubungi, Senin (2/10).

Ia melihat ada semacam skenario seolah ada senjata masuk 5.000 buah senjata yang dikesankan ilegal atau unclear, tentu timbul pertanyaan apakah ini tujuannya untuk menciptakan kesan seolah ucapan Panglima TNI betul lalu ucapan Menko Polhukam Wiranto salah.

"Intinya aku pikir drama-drama menarik perhatian publik, membuat rakyat galau hanya untuk tujuan popularitas, tujuan politik atau tujuan lainnya yang hanya Tuhan tahu disetop oleh Panglima TNI," ujarnya.

Menurut dia, kalau dianalisa keberadaan materiil senjata SAGL kaliber 40mm sebanyak 280 pucuk dan amunisi granatnya sebanyak 5.932 butir‎ di Gudang Bandara Soekarno-Hatta secara jujur ini sangat rawan dan berbahaya baik politik maupun kelembagaan.

‎"Jelas karena potensi ancaman perpecahan menjadi sangat tinggi, karena terkesan kan barang ini ilegal padahal bukan," jelas dia.

Ia mengatakan TNI dan Polri merupakan lembaga yang berada dalam satu wadah yaitu NKRI, tentu ada aturan dan mekanisme yang dapat serta yang tidak dapat dilakukan ketika terjadi tumpang-tindih atau bahkan benturan dalam menjalankan tupoksinya masing-masing termasuk pengadaan barang ini.

Kemudian, kata Connie, Panglima TNI sebaiknya menyelesaikan semua secara ketatanegaraan, tidak usah disebar di ruang publik sehingga tidak menimbulkan keresahan masyarakat (polemik), apalagi sampai menimbulkan perpecahan baik antar aparutur negara maupun di masyarakat.

"Jadi maksudnya berita ini diedarkan untuk apa? Apakah rakyat mau dibuat pusing terus dan yakin para kementerian lembaga pejabat negara ini engga bisa kerja? Engga bisa koordinasi? Menurut saya, ini ada skenario drama politik tapi gagal total. Jadi bingung semuanya sekarang," jelas dia.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan informasi soal pembelian 5000 pucuk senjata ilegal di luar institusi TNI-Polri yang disampaikan saat acara silaturahmi purnawirawan bukan informasi intelijen.

Sebab, kata Gatot, informasi yang disampaikan pada acara silaturahmi baru sebatas rencana dan pembelian senjata yang belum terealisasi.

Informasi intelijen, kata Gatot, harus terpenuhi formulasi menyangkut identitas pelaku, apa yang dilakukan, kapan melakukan, dimana, bagaimana dan mengapa.

"Yang kemarin saya sampaikan hanya akan, belum terjadi kan. Maka belum terjadi," ujar Gatot usai menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Pancasila dan Integrasi Bangsa di Fraksi PKS, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/9).

Gatot mengklaim telah mengantongi data intelijen yang akurat soal pembelian senjata api tersebut. Akan tetapi, informasi itu hanya boleh disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

"Semuanya informasi hanya boleh saya sampaikan kepada atasan saya Presiden. Menko Polhukam pun tidak, Menhan pun tidak," tegasnya. (mdk/rhm)