Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Soal 6 Menteri Baru, Ganjar Nilai Jokowi Sedang Beri Sinyal Rekonsiliasi

Soal 6 Menteri Baru, Ganjar Nilai Jokowi Sedang Beri Sinyal Rekonsiliasi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menilai pergantian menteri baru di Kabinet Indonesia Maju memberikan sebuah isyarat. Pemilihan tokoh-tokoh tersebut oleh Joko Widodo dinilai memiliki nuansa tersendiri.

"Ada nuansa yang bagus. Pak Presiden sedang memberikan sinyal rekonsiliasi," kata Ganjar Pranowo, Selasa (22/12).

Dia menyebut menteri-menteri baru Kabinet Indonesia Maju itu dapat membantu Presiden dalam menjaga integritas. Berbagai kasus sudah muncul dan harus menjadi komitmen yang utama dalam rangka pemberantasan korupsi.

"Selebihnya, tentu saja ada tantangan lain karena pandemi belum selesai. Kita semua harus menyelesaikan dengan segala kreasi dan inovasi," ujarnya.

Menurutnya, Joko Widodo pasti memilih orang-orang yang dipercayanya sebagai menteri dengan segala pertimbangan. Bahkan mereka yang dipilih itu, dianggap mampu untuk mengemban tugasnya masing-masing.

"Dengan demikian, saya berharap, segala amanah kepercayaan ini mesti dilaksanakan dengan penuh integritas," tuturnya.

Terkait soal profil menteri baru Jokowi, Ganjar melihatnya adalah sosok yang tepat. Mereka dinilai pantas menduduki jabatan itu.

"Kalau kita melihatnya oke, menurut saya oke. Hanya satu saja yang para dokter langsung telpon saya, ini kenapa Menkesnya bukan dokter ya?. Saya jawab pertimbangannya kurang tahu, saya bilang begitu. Kalau yang lain menurut saya oke,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk enam menteri baru dalam reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang diumumkannya, Selasa (22/12).

Keenamnya ditugaskan mengisi sejumlah jabatan, yakni Menteri Sosial (Mensos), Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP), Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Agama (Menag), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) serta Menteri Perdagangan (Mendag).

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini ditunjuk sebagai Mensos menggantikan Juliari P Batubara yang baru saja ditangkap KPK. Sementara Sandiaga Uno didapuk menjadi Menparekraf menggantikan Whisnutama dan Budi Gunawan Sadikin sebagai Menkes menggantikan Terawan Agus Putranto.

Selain itu, ada juga tokoh muslim Gerakan Pemuda Anshor, Yaqub Cholil Qoumas menjadi Menag menggantikan Fachrul Razi, Sakti Wahyu Trenggono menjadi Menteri KKP menggantikan Edhy Prabowo dan terakhir Muhammad Lutfi menjadi Mendag menggantikan Agus Suparmanto.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ganjar Terima Ajakan Dialog KPK: 10 Tahun Saya Jadi Gubernur Tidak Korupsi dan Membohongi
Ganjar Terima Ajakan Dialog KPK: 10 Tahun Saya Jadi Gubernur Tidak Korupsi dan Membohongi

KPK bakal mengundang tiga calon presiden (capres) 2024 yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo untuk memaparkan visi misi.

Baca Selengkapnya
Adu Gagasan Antikorupsi di KPK, Ganjar Cerita Pengusaha Takut Dilibas Jika Dirinya Menang Pilpres
Adu Gagasan Antikorupsi di KPK, Ganjar Cerita Pengusaha Takut Dilibas Jika Dirinya Menang Pilpres

Ganjar juga bercerita soal adanya kekhawatiran pengusaha jika dirinya menang Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Janji Ganjar jika Terpilih Presiden: Berantas Korupsi dan Lanjutkan Program Jokowi
Janji Ganjar jika Terpilih Presiden: Berantas Korupsi dan Lanjutkan Program Jokowi

Ganjar menyampaikan, program-program Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berjalan juga harus terus dilanjutkan dan dituntaskan.

Baca Selengkapnya
FOTO: Detik-Detik Presiden Jokowi Melantik Bahlil Lahadalia hingga Rosan Roeslani Jadi Menteri Baru di Istana Negara
FOTO: Detik-Detik Presiden Jokowi Melantik Bahlil Lahadalia hingga Rosan Roeslani Jadi Menteri Baru di Istana Negara

Pelantikan ini bagian dari reshuffle kabinet yang bertujuan untuk mendukung transisi pemerintahan dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Menteri Jaga Stabilitas Politik, Ini Alasannya
Jokowi Minta Menteri Jaga Stabilitas Politik, Ini Alasannya

Stabilitas politik di tanah air selalu menjadi perhatian internasional.

Baca Selengkapnya
Ganjar-Mahfud Janji Perbaiki Hukum di Indonesia Jika Menang Pilpres 2024
Ganjar-Mahfud Janji Perbaiki Hukum di Indonesia Jika Menang Pilpres 2024

Ada persoalan serius dengan hukum di Indonesia, usai putusan MK soal batas usia capres-cawapres.

Baca Selengkapnya
Kampanye di Kupang, Ganjar Janji Tinjau Ulang Regulasi yang Berpotensi Munculkan KKN
Kampanye di Kupang, Ganjar Janji Tinjau Ulang Regulasi yang Berpotensi Munculkan KKN

Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) adalah musuh bangsa ini.

Baca Selengkapnya
VIDEO:  Ganjar Ingatkan Jokowi Punya PR Besar Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot
VIDEO: Ganjar Ingatkan Jokowi Punya PR Besar Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot

Capres PDIP Ganjar Pranowo menyoroti masalah indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang merosot di 2023.

Baca Selengkapnya
Ini Daftar Ratusan Pejabat Indonesia yang Tersandung Korupsi Periode 2004-2022
Ini Daftar Ratusan Pejabat Indonesia yang Tersandung Korupsi Periode 2004-2022

Jokowi menyebut hingga saat ini masih marak kasus korupsi ditemukan di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Jokowi Desak DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset: Ini Penting untuk Beri Efek Jera Koruptor
Jokowi Desak DPR Selesaikan RUU Perampasan Aset: Ini Penting untuk Beri Efek Jera Koruptor

Jokowi meyakini hal ini dapat memberikan efek jera untuk para koruptor dan mengembalikan kerugian negara.

Baca Selengkapnya
Komitmen Berantas KKN, Ganjar Puji Cara Mahfud Bongkar Kasus Korupsi
Komitmen Berantas KKN, Ganjar Puji Cara Mahfud Bongkar Kasus Korupsi

Ganjar bersama Mahfud tidak pandang bulu dalam menyikapi kasus korupsi di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo: Basmi Korupsi untuk Mengembalikan Kepercayaan Rakyat
Ganjar Pranowo: Basmi Korupsi untuk Mengembalikan Kepercayaan Rakyat

Sisi penegakan hukum utamanya bisa berkeadilan dan dilakukan demi meminimalisasi korupsi di Indonesia.

Baca Selengkapnya