Soal AirAsia, Menpan RB minta Kemenhub investigasi lebih dalam

Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi meminta kementerian terkait untuk melakukan investigasi mendalam tentang masalah penerbangan AirAsia QZ8501. Bahkan Yuddy berharap pihak-pihak yang terbukti bersalah bisa langsung segera dipecat.

"Saya sangat memperhatikan aspirasi keluarga korban, dan akan berkoordinasi dengan kementerian, dalam hal ini Kemenhub, agar tidak hanya memberi sanksi terkait izin-izin di luar schedule, tapi juga melakukan investigasi," kata dia di Mapolda Jawa Timur, Kamis (8/1).

Menurut Yuddy, tidak hanya berkaitan tindakan kedisiplinan dan kepegawaian, tapi harus ada sanksi pecat. "Kalau perlu orang-orang yang bertanggung jawab memberi izin diberhentikan," ujarnya.

Untuk masalah penyelidikan terkait illegal flight (penerbangan ilegal), Yuddy menilai pihak kepolisian belum diperlukan. Sebab, hal ini masih menjadi ranah kepegawaian.

"Menurut logika saya, Polri belum perlu masuk. Karena masih dalam tahap penyelidikan KNKT (komisi nasional keselamatan transportasi). Namun, jika sudah masuk pada perkara pidana, baru Polri bisa masuk," kata dia.

Berdasarkan penyelidikan pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub), diketahui kalau penerbangan pesawat yang dipiloti Iriyanto pada 28 Desember 2014 lalu itu, ilegal. Sebab berdasarkan surat Nomor: AU.008/30/6/DRJU-DHU-2014 terkait izin penerbangan luar negeri periode winter 2014/2015, rute Surabaya-Singapura (PP) yang diberikan kepada Indonesia AirAsia, hanya boleh terbang pada hari Senin, Selasa, Kamis dan Sabtu.

Sementara pihak AirAsia sendiri, mengaku memiliki izin resmi penerbangan di hari nahas tersebut. Hal ini dibuktikan dengan dokumen izin penerbangan yang dikantonginya.

Dokumen dengan puluhan lembar berkas itu, tiga di antaranya menyebut adanya izin penerbangan dari pihak Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tertanggal 24 Oktober 2014.