Soal Ancaman KKB ke Pilot Susi Air, Polri: Eggy Ini juga Manusia, Tak Sekejam Itu

Merdeka.com - Polda Papua menyakini Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya tidak akan menembak Captain Philips M. Seperti diketahui, Pilot Susi Air ini telah disandera sejak Febuari 2023 lalu.

"Memang disebutkan dalam jenjang waktu dua bulan, ancamannya Eggy itu kan menembak mati gitu. Tapi dia, Eggy ini juga manusia lah, enggak sekejam itu, itu kan ancaman saja," kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo saat dihubungi merdeka.com, Jumat (30/6).

Jika hal itu benar dilakukan, sebenarnya kelompok Egianus Kogoya juga dirugikan karena tidak memiliki sandera lagi selain Pilot Susi Air tersebut. Itu sebabnya, proses komunikasi dan negosiasi akan terus dilakukan agar pilot berkewarganegaraan Selandia Baru itu bisa segera bebas.

"Moga-moga sih jangan sampai dia melakukan tindakan itu, kalau dia lakukan itu kan tidak ada lagi sanderanya dia," tegasnya.

Uang Tebusan Urusan Pemda

Dia juga meluruskan informasi menyebut Polda Papua menyediakan uang jaminan sebagai tebusan untuk KKB pimpinan Egianus. Dipastikan, itu urusan pemda setempat.

"Itu sebenarnya bukan Polda yang akan memberikan uang jaminan itu, bukan uangnya Polda ya. Jadi intinya Pemerintah Daerah itu akan menyiapkan uang tebusan kepada kelompoknya Eggy kalau mau melepaskan pilot," ujarnya.

Saat disinggung kapan pihaknya bertemu dengan kelompok Egianus dan memberikan uang jaminan, menurutnya sedang menunggu komunikasi lanjutan dari Egianus.

Terus Komunikasi dengan KKB Eggianus

Sebab hingga kini, belum ada komunikasi lanjutan dengan KKB kapan bersedia untuk melakukan negosiasi terkait Pilot Susi Air yang disandera.

"Ya tergantung kelompoknya Eggy kalau mau membuka ruang komunikasi ya, bagaimana nanti itu pembahasan negosiasinya gimana. Kita tidak bicara waktu di sini. Sampai tanggal 1 besok dia juga enggak ada ruang komunikasi itu gimana," ucapnya.

Benny menegaskan, ruang komunikasi bukan hanya dilakukan TNI dan Polri saja. Melainkan bersama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

"Bukan hanya TNI-Polri saja, tetapi juga ada dari pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi, kami tidak bekerja sendiri di sini, jadi bukan TNI-Polri kita kerja sendiri di sini, tidak. Dengan pemerintah melalui pemerintah daerah, kita selalu mencoba membuka ruang komunikasi itu," pungkasnya. (mdk/lia)