Soal Aturan Periksa TNI Harus Izin, Ini Kata Jenderal Andika

Merdeka.com - Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengeluarkan surat telegram Panglima TNI Nomor ST/1221/2021 tertanggal 5 November 2021 tentang Prosedur Pemanggilan Prajurit TNI oleh Aparat Penegak Hukum. Surat tersebut dikeluarkan Hadi sebelum jabatannya diganti oleh Jenderal Andika Perkasa.

Dalam telegram tersebut menyatakan, seluruh prajurit TNI yang hendak diperiksa penegak hukum harus didampingi oleh atasannya di kesatuan.

Terkait hal itu, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengaku harus mempelajari terlebih dahulu surat telegram tersebut. Namun dia menegaskan, aturan pemeriksaan tersebut sudah ada dalam aturan.

“Kalau soal proses hukum itu kan memang sudah lama, sudah ada undang-undangnya. Kami juga diatur oleh UU kalau enggak salah nomor 31 ya. Jadi kami juga memiliki prosedur karena memang diatur UU, dengan peradilan umum pun juga. Saya harus cek lagi, tetapi saya harus ikuti peraturan perundangan,” jelas Andika usai pertemuan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (23/11).

Andika mengatakan, soal izin pemanggilan dan pemeriksaan hanya perkara teknis saja. Namun dia menegaskan, TNI tidak menutup pemeriksaan oleh penagak hukum jika melibatkan prajuritnya.

“Jadi mekanisme soal pemanggilan segala macam itu soal teknis saja, tetapi ya kalau diperlukan, kan selama ini sudah berlangsung. Sudah berlangsung dan ada mekanismenya. Sama sekali bukan berarti kita menutup pemeriksaan, tidak, sama sekali tidak,” kata Andika.

Dalam unggahan akun Instagram resmi milik Marinir TNI AL @marinir_tni_al yang dikutip liputan6.com, Selasa (23/11), disebutkan bahwa dasar dikeluarkannya surat telegram tersebut dikarenakan adanya beberapa kejadian pemanggilan prajurit TNI oleh kepolisian yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka untuk menghindari kesalahpahaman, meminimalkan permasalahan hukum, dan terselenggaranya ketaatan prajurit TNI.

Adapun ketentuan pemanggilan yang dipaparkan adalah sebagai berikut:1. Pemanggilan yang dilakukan kepada prajurit TNI oleh Polri, KPK, aparat penegak hukum lainnya dalam rangka untuk memberikan keterangan terkait peristiwa hukum harus melalui Komandan/Kepala Satuan.2. Pemanggilan terhadap prajurit TNI yang tidak sesuai dengan prosedur, agar Komandan atau Kepala Satuan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum yang dimaksud.3. Prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di satuannya dengan didampingi Perwira Hukum atau Perwira Satuan.4. Prajurit TNI yang memberikan keterangan terkait peristiwa hukum kepada aparat penegak hukum dapat dilakukan di kantor penegak hukum yang memanggilnya dengan didampingi Perwira Hukum.