Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Soal daftar 200 mubalig, Jokowi sebut 'tanya ke Kemenag saja'

Soal daftar 200 mubalig, Jokowi sebut 'tanya ke Kemenag saja' Jokowi buka puasa bersama relawan GoJo. ©2018 Merdeka.com/Iqbal S. Nugroho

Merdeka.com - Kementerian Agama (Kemenag) merilis daftar nama mubalig atau penyiar agama Islam yang direkomendasikan. Jumlahnya mencapai 200 mubalig. Belakangan, langkah Kemenag ini menuai kontra dari sejumlah pihak.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku menyerahkan sepenuhnya masalah daftar mubalig ke Kementerian Agama.

"Ditanyakan ke Kementerian Agama saja," kata Jokowi di DPR Partai Golkar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/5).

Sebelumnya, nama-nama mubalig yang dilirilis Kemenag dinilai berkompeten dan memiliki reputasi baik ketika menyiarkan ajaran agama.

Ada kriteria yang diterapkan untuk masuk dalam deretan nama-nama itu. Sang mubalig harus memiliki kompetensi keilmuan agama yang mumpuni, reputasi baik, dan berkomitmen kebangsaan tinggi.

"Nah atas dasar itulah kami merilis 200 nama penceramah tersebut. Yang harus menjadi catatan kita semua adalah bahwa ini adalah rilis yang pertama dan bukan satu-satunya," tegas Menteri Agama Lukman, Jumat 18 Mei 2018.

Namun belakangan gelombang protes pun bermunculan. Mereka menilai kebijakan itu dapat membuat umat terpecah dan terkotak-kotak. Selain itu, masalah ini juga dianggap bukan ranahnya Kementerian Agama.

"Tugas pemerintah ini bikin infrastruktur, suruh kenyang rakyat, suruh orang berpendidikan supaya orang makin cerdas, makin rasional dan ilmiah dan yang tidak cerdas makin pintar,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Jakarta Pusat, Minggu 20 Mei 2018.

Menurut Fahri, pemerintah belum memahami sistem demokrasi yang digunakan selama ini. Ia menilai rekomendasi penceramah seharusnya dilakukan lembaga pendidikan khusus.

"Sertifikasi (penceramah) itu ada di lembaga pendidikan, kalau ulama ada di Majelis Ulama, ada serikat asosiasinya, jangan negara mau mengontrol pikiran orang," ucap Fahri dengan nada kesal.

Reporter: Hanz SalimSumber: Liputan6.com

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menteri Agama Kaji Usulan Sertifikasi Juru Dakwah Buntut Heboh Kasus Miftah Maulana
Menteri Agama Kaji Usulan Sertifikasi Juru Dakwah Buntut Heboh Kasus Miftah Maulana

Sertifikasi juru dakwah merupakan wacana lama. Sehingga, tinggal menunggu dukungan dari pemerintah.

Baca Selengkapnya
Respons Jusuf Kalla soal Gaduh Isu Pemakzulan Jokowi
Respons Jusuf Kalla soal Gaduh Isu Pemakzulan Jokowi

Dugaan adanya kecurangan pada PIlpres 2024, membuat isu pemakzulan Jokowi muncul.

Baca Selengkapnya
Petisi 100 Minta Pemakzulan Jokowi, Ini Respons Gibran
Petisi 100 Minta Pemakzulan Jokowi, Ini Respons Gibran

Gibran mempersilakan permintaan pemakzulan terhadap Presiden Joko Jokowi oleh sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100.

Baca Selengkapnya
Ternyata Ini Alasan Sebenarnya Jokowi Beri Izin Kelola Tambang untuk Ormas Keagamaan
Ternyata Ini Alasan Sebenarnya Jokowi Beri Izin Kelola Tambang untuk Ormas Keagamaan

Keputusan untuk memberikan izin pengelolaan tambang merupakan tanggapan pemerintah, setelah menerima aspirasi masyarakat.

Baca Selengkapnya
Tak Lagi Jadi Menteri, Muhadjir Effendy Dapat Tugas Khusus Ini dari Prabowo
Tak Lagi Jadi Menteri, Muhadjir Effendy Dapat Tugas Khusus Ini dari Prabowo

Muhadjir mengaku bahwa dia baru diberi tahu soal penunjukannya pada Selasa pagi sebelum pelantikan.

Baca Selengkapnya
Buntut Polemik Gus Miftah, Menag Kaji Serifikasi Juru Dakwah
Buntut Polemik Gus Miftah, Menag Kaji Serifikasi Juru Dakwah

Kemenag segera mengkaji usulan sertifikasi juru dakwah (pendakwah) oleh anggota DPR RI.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Alasan Bikin Regulasi Tambang Untuk Ormas Agama: Banyak Komplain, Kenapa Hanya Perusahaan Besar
Jokowi Ungkap Alasan Bikin Regulasi Tambang Untuk Ormas Agama: Banyak Komplain, Kenapa Hanya Perusahaan Besar

Jokowi mengatakan, izin mengelola tambang bagi organisasi keagamaan bertujuan untuk pemerataan ekonomi.

Baca Selengkapnya
Ditanya Pansus, Direktur Haji Khusus Mengaku Tak Tahu Pengusul Pembagian Kuota Tambahan
Ditanya Pansus, Direktur Haji Khusus Mengaku Tak Tahu Pengusul Pembagian Kuota Tambahan

Hal tersebut dia sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Penyelenggaraan Haji 2024 DPR

Baca Selengkapnya
Menag Yaqut Cholil Dan Wamenag Dilaporkan ke KPK
Menag Yaqut Cholil Dan Wamenag Dilaporkan ke KPK

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Staquf dan Wamenag Saiful Rahmat Dasuki dilaporkan atas dugaan kasus korupsi kuota haji ke KPK.

Baca Selengkapnya