Soal desakan pencabutan dokter Hanum Rais, Sandiaga minta semua hal tak dipolitisasi

Merdeka.com - Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno angkat bicara terkait desakan pencabutan izin dokter Hanum Salsabiela Rais atau Hanum Rais oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Syarikat 98. Sandiaga meminta semua hal tak dipolitisasi.

"Jadi tentunya kewenangan itu (pencabutan dokter Hanum Rais) ada di masing-masing organisasi. Saya enggak memiliki kompetensi. Tapi saya berharap jangan semua kegiatan itu terpolitisasi tapi move on as usual," kata Sandiaga saat safari politik di Pondok Jurang Mangu Indah, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Sabtu (20/10).

Dia berharap kegiatan kampanye mempersatukan sehingga tidak terjadi pecah belah antar pendukung pasangan calon. "Saya ingin kita punya fokus mempersatukan, kampanye ini jangan terlalu memecah-belah," kata Sandiaga.

Dia melihat kondisi Indonesia saat ini belum memiliki daya saing yang bagus di dunia internasional. Oleh sebab itu, dia berharap setiap hal disikapi secara dingin agar tak memecah belah satu sama lain dengan begitu menghasilkan orang yang berdaya saing tinggi.

"aya harapkan kita lebih dingin. Jangan sampai kita terpecah belah, bersatu aja kita belum tentu berdaya saing apalagi kalau terpecah belah," ucap dia.

Diketahui, mantan presenter salah satu televisi swasta, Hanum Salsabiela Rais atau Hanum Rais dilaporkan ke Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Syarikat 98. Pelaporan tersebut buntut postingan Hanum lewat akun media sosial twitter terkait kondisi Ratna Sarumpaet.

"Beliau menyatakan atas nama profesinya (dokter), menjustifikasi kebenaran seakan-akan beliau sudah memeriksa sendiri, meraba luka yang dialami Ratna Sarumpaet, yang dia yakinkan kepada publik melalui media sosialnya sehingga menjadi viral, bahwa itu adalah luka yang diakibatkan oleh tendangan dan pukulan. Ternyata itu dianulir sendiri oleh korban, Ratna Sarumpaet," kata Ketua Umum DPN Syarikat 98, Hengky Kurniawan di kantor PDGI, Jakarta Timur, Jumat (19/10).

Atas pernyataan Hanum itu, Hengky merasa perlu melaporkan terkait dugaan pelanggaran kode etik Hanum sebagai dokter ke PDGI. Ia pun meminta kepada PDGI untuk mencabut profesi Hanum sebagai dokter.

"Sehingga ini tentu menjadi sesuatu yg harus kita luruskan, kita laporkan. Ya itu permintaan dari kami," ucap dia.

Setelah berdiskusi dengan para pimpinan PDGI, Hengky mengatakan bahwa Hanum merupakan anggota dari PDGI cabang Yogyakarta. Ia pun mengklaim bahwa laporannya itu akan ditindaklanjuti oleh PDGI.

"Diterima dengan baik oleh Ketua Umum, Sekjen dan bidang organisasi. Ada mekanismenya, ini akan ditindaklanjuti melalui PDGI tingkat cabang, karena beliau anggotanya di cabang kota Yogyakarta. Akan ada mekanisme internal, yang disebut mekanisme mahkamah majelis penegak kode etik di internal PDGI," kata Hengky.

Sementara itu, Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) DIY berencana akan menggelar sidang tertutup untuk Hanum Rais. Hanum Rais sendiri tercatat merupakan anggota PDGI Kota Yogyakarta.

Sidang tertutup itu akan digelar berkaitan dengan pernyataan Hanum Rais di akun Twitter-nya tentang Ratna Sarumpaet. Lewat cuitannya, Hanum membawa profesinya sebagai seorang dokter.

Ketua Majelis Etik PDGI DIY, Iwan Dewanto mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi beberapa saat usai Hanum bercuit di-Twitter. Iwan mengatakan koordinasi PDGI sudah dilakukan jauh hari sebelum ada permintaan dari Kelompok Eksponen Reformasi 98, yang menuntut adanya sanksi dari PDGI untuk Hanum.

"Kemarin kami sudah koordinasi terkait ini, sebelum adanya aduan ini surat (Eksponen Reformasi 98) tadi. Kita sudah mengagendakan karena sudah mencuat, kami harus memberitahukan ini ada prosedurnya," ujar Iwan saat dihubungi wartawan, Jumat (19/10).

Iwan mengatakan, sidang tertutup untuk Hanum merupakan bagian dari tugasnya sebagai Majelis Etik. Meskipun demikian, Iwan menuturkan jika waktu pelaksanaan sidang untuk Hanum belum ditentukan.

"Nanti akan ada sidang-sidang yang akan kami lakukan. Dari sidang itu juga ada tatanannya sesuai kode etik yang kita punyai. Dari sidang itu kita akan ada Majelis kehormatan Etik Kedokteran Gigi (MKEKG). Nanti kita akan ada tiga anggota MKEKG dan 2 Anggota Badan Pembelaan dan Pembinaan Anggota (BPPA)," tutup Iwan.