Soal eks Gafatar, Gubernur Kalbar salahkan pemda lalai antisipasi
Merdeka.com - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menyatakan bila kisruh eks ormas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), di Desa Antibar, Mempawah, Kalimantan Barat merupakan kelalaian pemerintah daerah setempat.
"Tidak diserang mereka. Mereka masuk ke Kalbar. Jadi masyarakat sebenarnya sudah peringatkan, tapi kontrol pemda dari bawah juga lalai. Begini baru semua teriak," kata Cornelis di Istana, Jakarta, Rabu (20/1).
Cornelis mengklaim bila pihaknya sebelumnya telah memberikan peringatan kepada pemda setempat soal masuknya eks Gafatar ke wilayahnya.
-
Siapa yang datang ke Medan? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan.
-
Siapa yang mengusir pontianak di Pontianak? Sultan Syarif Abdurrahman Alkadrie, pendiri kota Pontianak, konon mengusir makhluk-makhluk halus tersebut dengan menembakkan meriam ke hutan.
-
Apa yang dilakukan imigrasi Denpasar terhadap WNA yang melanggar? Sampai pada bulan Agustus saja, sudah 79 orang yang dideportasi dari Bali.
-
Siapa WNA yang ditangkap Imigrasi? HBR belakangan ditangkap Imigrasi Tanjung Perak dan terancam dideportasi ke negaranya lantaran izin tinggalnya sudah tidak berlaku.
-
Siapa yang menghilang di Desa Pajajar? Berdasarkan cerita turun-temurun, Prabu Siliwangi dikabarkan menghilang di sini saat melakukan pertapaan.
-
Siapa yang melakukan pemalakan? Dijelaskan bahwa oknum di PPDS Anestesi Undip ini meminta uang senilai Rp20-40 juta. Permintaan uang ini bahkan berlangsung sejak dokter Risma masuk PPDS Anestesi sekitar bulan Juli hingga November 2022 lalu. 'Dalam proses investigasi, kami menemukan adanya dugaan permintaan uang di luar biaya pendidikan resmi yang dilakukan oleh oknum-oknum dalam program tersebut kepada almarhumah Risma. Permintaan uang ini berkisar antara Rp20-Rp40 juta per bulan,' ungkap Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril pada Minggu (1/9).
"Kita sudah ingatkan ke pemda supaya orang datang dan pergi diketahui. Kalau ada orang hilang di Jakarta kita bisa tahu. Ini termasuk lalai mengecek hal seperti itu," ucapnya.
Dia mengakui bila masuknya eks Gafatar ke wilayah Mempawah berasal dari berbagai daerah. Mereka ada yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung dan lainnya.
"Karena dia tidak resmi sebagai rakyat kita, maka kita kembalikan ke bos mereka. Saya enggak tahu mereka dapat tempat berapa hektare. Mereka datang diam-diam. Beda dengan kayak transmigrasi," jelas Cornelis.
Namun demikian, tambah Cornelis, Pemprov Kalbar telah melakukan evakuasi terhadap para mantan anggota Gafatar. Saat ini, kata dia, semua eks Gafatar terkonsentrasi di Pontianak, Kalbar.
"Supaya mereka jangan diserang, kita selamatkan nyawa mereka juga. Jangan sampai ada korban jiwa," tutup Cornelis.
Diketahui, warga Mempawah, Senin (18/1) malam, mulai hilang kesabaran untuk mendesak sekitar 700 warga eks ormas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di 2 desa di Mempawah, segera meninggalkan Mempawah. Massa merusak dan membakar kendaraan milik perwakilan warga eks Gafatar, yang terparkir di halaman kantor Bupati Mempawah.
Keterangan diperoleh merdeka.com, aksi massa itu sebagai lanjutan sore sebelumnya dengan tujuan yang sama. Meski berada dalam penjagaan aparat kepolisian dan TNI, massa nekat merusak dan membakar mobil milik perwakilan warga eks Gafatar. Amarah massa belakangan diduga dipicu penolakan warga eks Gafatar, untuk angkat kaki dari Mempawah.
"Iya, mereka menolak untuk meninggalkan Mempawah," kata salah seorang warga Mempawah, Sani, saat dihubungi merdeka.com, Senin (18/1) malam.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) Kabupaten Langkat meningkatkan pengawasan terhadap wisatawan mancanegara (Wisman) di Langkat.
Baca Selengkapnya"Emangnya Solok ini negara PKS apa. Ini negara ada aturannya," kata Epyardi
Baca SelengkapnyaDia akan berkunjung ke Aceh untuk melihat langsung kondisi pariwisata.
Baca SelengkapnyaBanyak dedengkot disindikat perdagangan orang tidak tersentuh. Jika ada penindakan hanya pekerja lapangan yang kena
Baca SelengkapnyaPj Wali Kota Tarakan, Bustan secara resmi membuka acara Sosialisasi Pengawasan dan Pemantauan Orang Asing di Kota Tarakan.
Baca SelengkapnyaBawaslu Maluku menduga Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka melakukan pelanggaran karena bertemu puluhan kepala desa dalam safari politiknya di Ambon.
Baca SelengkapnyaKomisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Gubernur Banten di Kota Serang, Rabu (13/11).
Baca SelengkapnyaRaja Juli menduga jangan-jangan ada pihak tertentu melakukan intervensi terhadap Bawaslu.
Baca SelengkapnyaGubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi merespons dengan memerintahkan seluruh personel Satpol PP berjaga di beberapa titik Kota Medan, Binjai dan sekitar.
Baca SelengkapnyaHingga akhir November 2023, tercatat 1.084 warga Rohingya yang mendarat di Aceh menggunakan 6 kapal kayu.
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum dan HAM (Menkumham), Supratman Andi Agtas menyatakan akan mengkaji visa on arrival (VoA) dari WNA yang kerap bikin masalah di Bali.
Baca SelengkapnyaKampanye Gibran di Maluku melibatkan sejumlah kepala desa.
Baca Selengkapnya