Soal hak cuti, Kemendagri menganggap sikap Ahok tak konsisten

Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan kesempatan kepada pihak pemerintah untuk memberikan penjelasan terkait aturan cuti petahana dalam Undang-Undang Pilkada. Pemerintah yang diwakili Kementerian Dalam Negeri menunjuk Kepala Biro Hukum Widodo Sigit Pudjianto agar hadir.

Widodo mengatakan, pernyataan seorang calon pemimpin merupakan cerminan atas perilakunya. Sebagai contoh adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang tidak konsisten. Sebab pada Pilgub DKI‎ 2012, Basuki sempat meminta Fauzi Bowo sebagai petahana agar cuti selama kampanye.

"Pemohon (Ahok) mengatakan pada Pilkada sebelumnya mendesak agar petahana cuti untuk menampilkan pilkada yang jujur dan adil. Namun kenapa pada saat ini pemohon justru menginginkan petahana tetap melaksanakan tugasnya dengan tidak melaksanakan cuti‎," katanya dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta, Senin (5/9).

Bahkan dalam persidangan, dia sempat membacakan pernyataan Basuki atau akrab disapa Ahok pada tahun 2012.

"Yang diucapkan pemohon (Ahok) pada tanggal 6 Juni 2012, saat hendak mencalonkan diri sebagai Cawagub DKI, 'Bukan soal takut, kalau tidak cuti tidak masalah. Hanya saja kami mau Jakarta sebagai contoh penegakan semua UU. Kalau sampai Gubernur DKI (Fauzi Bowo) tidak mengambil cuti, nanti seluruh daerah akan mencari cara-cara seperti ini.'‎," ujarnya mewakili pandangan Presiden Jokowi dari Mendagri Tjahjo Kumolo‎ dan Menkum HAM Yasonna Laoly.

Widodo meminta mantan Bupati Belitung Timur itu untuk mempertimbangkan kembali rencananya melakukan uji materi Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2017 tentang Pilkada itu. Mengingat pendaftaran calon Gubernur DKI Jakarta akan segera dibuka pada 19 September 2016 mendatang.

"‎Setidaknya hal itu menjadi renungan kembali bagi pemohon dalam proses pengujian UU a quo, sehingga‎ masyarakat yang mempunyai hak pilih dalam Pilkada DKI beranggapan pemohon tidak konsisten dengan ucapan yang disampaikan," tutupnya.