Soal Honor, Sekda Jember Ungkap Beban Kerja Tim Pemakaman Saat Puncak Kasus Covid-19
Merdeka.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Jember, Mirfano menjadi salah satu dari empat pejabat yang menerima honor sebagai anggota Tim Pemakaman Pasien Covid-19. Jumlahnya, sama persis dengan yang diterima bupati dan dua pejabat lainnya, yakni Rp 70,5 juta.
Namun, baru tiga hari yang lalu menerima, honor itu harus rela untuk dikembalikan ke Kasda. Pengembalian itu berdasarkan instruksi dari bupati Hendy Siswanto, setelah pembagian itu mengundang kritik.
Saat dikonfirmasi, Mirfano menjelaskan bahwa besarnya honor itu karena tingginya beban pekerjaan yang ditanggung oleh seluruh anggota Tim Petugas Pemakaman Pasien Covid-19, termasuk tim pengarah yang beranggotakan empat pejabat tersebut.
-
Berapa honor Pantarlih Pilkada 2024? Besaran honor yang telah ditetapkan adalah sebesar Rp 1 juta per bulan.
-
Siapa yang dapat penghargaan dari BPJS Kesehatan? Penghargaan diberikan kepada jurnalis media cetak, media online, photostory jurnalistik, televisi, dan radio yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia.
-
Bagaimana menentukan gaji sekretaris PPS Pilkada 2024? Ada pula besaran gaji yang diterima oleh sekretariat PPS atau sekretaris PPS ialah senilai Rp 1.150.000 per orang.
-
Siapa yang memberikan penghargaan kepada BPJS Ketenagakerjaan? BPJS Ketenagakerjaan meraih Gold Rank untuk kesekian kalinya dalam kompetisi Asia Sustainability Report Rating (ASRRAT) 2023 yang digelar oleh National Center for Sustainability Reporting (NCSR), Jakarta (6/11).
-
Siapa yang menyerahkan penghargaan? Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni di Ballroom Bali Nusa Dua Convention Center 1 Kawasan ITDC NW/1 Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu (6/12).
-
Siapa yang mendapat penghargaan dari Jenderal Polisi? Penghargaan tersebut diberikan kepada Prada Triwandi Werfan Sentana Nababan.
"Pada bulan Juli 2021 kami harus mengurus lebih dari 1.000 jenazah yang bukan jenazah biasa tapi jenazah pasien covid. Kami harus menjamin tak boleh ada satupun jenazah yang terlantar," ujar Mirfano saat dikonfirmasi secara tertulis.
Di lapangan, menurut Mirfano, para petugas pemakaman harus bekerja dari pagi sampai pagi lagi. "Karena pada bulan juli itu kematian karena Covid rata-rata lebih dari 50 orang per hari saat puncaknya serangan pandemi. Para petugas pemakaman juga harus berhadapan dengan keluarga yang marah dan kekerasan fisik," jelas Mirfano.
Beban berat petugas pemakaman di lapangan itu, menurut Mirfano, juga berimbas pada beban yang dirasakan oleh para pejabat yang masuk sebagai tim monitoring dan evaluasi. Yakni, bupati, sekda, kepala BPBD dan kepala bidang kedaruratan BPBD.
"Kami di level manajemen harus mengurus ketersediaan sarana prasarana dalam kondisi belum ada anggaran yang tersedia karena kematian diatas 40 orang setiap hari sangat mendadak dan unpredictable," jelas pejabat berdarah Sunda ini.
Beban anggota tim pemakaman itu, menurut Mirfano melebihi jam kerja normal para PNS. "Tiap hari harus monitoring pemakaman sampai pemakaman terakhir. Tiap hari harus menjaga kecukupan tenaga pemakaman yang berhenti karena takut resiko, mencari tukang kayu yang dapat memproduksi peti jenazah yang pembayarannya belakangan," papar Mirfano.
Dalam kapasitasnya sebagai Sekda dan Penanggung Jawab Tim Petugas Pemakaman Pasien Covid, Mirfano mengaku harus terus berkoordinasi, baik dengan petugas di lapangan maupun kepada bupati.
"Setiap malam kami harus berkonsultasi dengan pak bupati menyelesaikan masalah sarana prasarana pemakaman yang kebutuhannya sangat tinggi sementara belum tersedia anggaran. Jadi pada puncak krisis pandemi bulan Juli itu kami semua bekerja penuh resiko mulai petugas pemakaman sampai dengan bapak bupati yang harus menjamin tidak boleh ada satupun jenazah yg tidak dapat dimakamkan," pungkas Mirfano.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPPS yang terdaftar kepesertaannya sehari sebelum pencoblosan Pemilu 2024 juga mendapatkan santunan
Baca Selengkapnya20 orang petugas penyelenggara Pemilu 2024 di Bali sebelumnya jatuh sakit dan satu orang petugas Satuan Perlindungan Masyarakat.
Baca SelengkapnyaPetugas yang menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan juga akan mendapat santunan lain sebagaimana porsinya.
Baca SelengkapnyaPemberian uang santunan akan diurus secepatnya dan diberikan KPU masing-masing kabupaten kota.
Baca SelengkapnyaSemua petugas pemilu meninggal disebabkan kelelahan saat proses berlangsung
Baca SelengkapnyaPenyebab meninggalnya petugas pemilu di Jatim bervariasi.
Baca SelengkapnyaPetugas yang meninggal dunia akan mendapatkan santunan sebesar Rp36.000.000
Baca Selengkapnya5 orang petani dikabarkan meninggal dunia akibat tersambar petir saat sedang berteduh di sebuah pondok.
Baca SelengkapnyaDalam proses administrasi nantinya lebih dulu akan diverifikasi ahli waris sebagai penerima santunan.
Baca SelengkapnyaMereka meninggal di saat sedang dan usai bertugas pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti jam kerja para petugas Pemilu 2024 yang sangat berat.
Baca SelengkapnyaLembaga ini diawasi langsung oleh Komite Tapera yang terdiri dari lima orang.
Baca Selengkapnya