Soal Jaksa Agung, Benny minta Jokowi tak pilih orang partai
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menunjuk Jaksa Agung sejak dilantik 20 Oktober lalu. Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman meminta agar Jokowi segera menunjuk Jaksa Agung yang kredibel dan tidak punya afiliasi terhadap partai politik.
Benny mengatakan, Jaksa Agung ke depan sebaiknya dipilih dari kalangan profesional, yang memiliki pengalaman pengetahuan yang mendalam tentang birokrasi kejaksaan. Selain itu, Jaksa Agung nanti, kata dia, harus mengetahui secara persis problem utama yang dihadapi oleh kejaksaan selama ini.
"Dia harus punya kemampuan untuk menjadikan kejaksaan sebagai institusi hukum yang paling depan dalam menghadapi problem hukum yang utama. Yaitu kasus-kasus korupsi, dan juga kasus pidana umum lain," tutur dia.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung teliti kasus? 'Tim Penyidik mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan RD selaku Direktur PT SMIP sebagai tersangka,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Kasus korupsi apa yang sedang diusut Kejagung? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022. Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus rasuah impor emas, yakni perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai dengan 2022.
-
Kenapa Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? Pemanggilan tersebut, buntut insiden personel Datasemen Khusus Antiteror (Densus 88) dikabarkan menguntit Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.
-
Kasus korupsi apa yang dilakukan menteri Jokowi? Mantan Menpora Imam Nahrawi Terbukti menerima suap penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
Oleh sebab itu, agar bisa menjadi lembaga yang kuat, lanjut Benny, Jaksa Agung nanti harus independen dan bebas dari sandera politik kepentingan kelompok tertentu.
"Jaksa Agung harus mampu menjadikan institusi ini sebagai lembaga penegak hukum yang independen yang bebas dari penyanderaan politik, bekerja bukan untuk melayani kepentingan politik kelompok tertentu tapi untuk menyelesaikan masalah hukum bangsa ini," imbuhnya.
Politikus Partai Demokrat ini mengimbau agar Jokowi nanti tak memilih Jaksa Agung yang berasal dari partai politik. Meskipun dia mengakui, orang dari non partai politik juga belum tentu bebas dari sandera kepentingan.
"Jangan orang partailah, sebaiknya jangan orang partai, walaupun juga tidak orang partai belum tentu lepas dari sandera kepentingan. Bukan orang partai bukan dalam pengertian fisik, tidak boleh menjadi alat kekuatan politik tertentu," pungkasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi ingatkan tegas para jaksa, termasuk Polri dan KPK, agar tidak ada lagi anggotanya mempermainkan hukum.
Baca SelengkapnyaBurhanuddin mengingatkan kepada seluruh jajaran Kejaksaan RI untuk menjaga netralitas.
Baca SelengkapnyaMenjelang Pemilu 2024, Burhanuddin mengungkapkan, banyak pihak merasa resah atas polarisasi yang semakin tajam di masyarakat.
Baca SelengkapnyaAmar putusan MK yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menegaskan akan mengevaluasi perwira tinggi TNI yang menduduki jabatan sipil.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menolak menanggapi soal putusan MK mengenai persyaratan baru capres dan cawapres
Baca SelengkapnyaKepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung ST Burhanuddin menyebut, hingga saat ini masih ada jaksa yang nakal meski persentasenya sudah turun.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan itu ditunda untuk mencegah black campaign dilakukan lawan politik.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/11).
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca SelengkapnyaJokowi mendorong Kejaksaan Agung memanfaatkan kewenangan tersebut secara profesional dan bertanggung jawab.
Baca Selengkapnya