Soal Jaksa Agung Bukan dari Nasdem, Sekjen bilang 'Itu Keputusan Presiden'
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo alias Jokowi menunjuk ST Burhanuddin sebagai Jaksa Agung. ST Burhanuddin menggantikan HM Prasetyo, Jaksa Agung sebelumnya yang juga politikus Partai Nasdem.
Sekjen Nasdem, Johnny G Plate, menepis kabar yang menyebut penunjukan ST Burhanuddin karena ada kerenggangan antara Ketum Nasdem, Surya Paloh dan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
"Ah itu mengandai-andai," kata Johnny di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (24/10).
-
Siapa yang diprioritaskan NasDem untuk Pilgub Jakarta 2024? NasDem akan mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Bahkan, Anies dianggap menjadi tokoh prioritas untuk diusung pada Pilkada yang digelar November mendatang.
-
Siapa yang diusung Partai Nasdem untuk Pilgub Jabar? Anak Presiden ke-3 ini diusung oleh Partai NasDem.
-
Kenapa DPR apresiasi Jaksa Agung? Komisi III mengapresiasi sikap tegas Jaksa Agung dalam menghadapi oknum Kajari yang ditangkap oleh KPK. Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa. Memang harus seperti ini untuk jaga marwah institusi dan kepercayaan masyarakat. Kejagung harus selalu zero tolerance terhadap oknum!
-
Bagaimana Nasdem membangun koalisi untuk Pilgub NTT? 'Saya juga menugaskan seluruh pengurus untuk membangun koordinasi dan komunikasi dengan partai lain, karena harus berkoalisi,' jelas Edistasius.
-
Kenapa Kejaksaan Agung diajak kerja sama? “IDSurvey berperan penting dalam memastikan mutu dan kuantitas barang dan jasa dalam perekonomian nasional sehingga berperan sebagai benteng ekonomi nasional. Kami turut berterima kasih atas kesediaan JAMDATUN untuk melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan pendampingan-pendampingan yang diperlukan,“
-
Apa prioritas utama NasDem dalam Pilgub Jakarta 2024? 'Ya prioritas Mas Anies, top priority. Yang kedua ada Ahmad Sahroni, ada Wibi Andrino habis itu yang lain-lain kita lihat nanti. PKS juga punya nama, PKB juga punya nama. Nanti kita duduk bareng lah,' kata Willy kepada wartawan di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (27/4).
Nasdem, katanya, tak pernah ikut campur urusan penunjukan menteri yang menjadi kewenangan Presiden Jokowi.
"Itu keputusan Presiden. Pak Surya Paloh dan keluarga besar Nasdem sudah sampaikan, kalau anggota kabinet itu putusan Bapak Presiden. Kalau Presiden sudah memilih JA, itu lah keputusan dan sudah menjadi JA," jelasnya.
Dia menambahkan, Nasdem tidak masalah kehilangan kursi jaksa agung. Dia yakin partai lain pula melakukan hal yang sama, menerima penempatan kader di sejumlah kementerian yang ditentukan Jokowi.
"Kalau di balik, PDIP marah gak kehilangan mendagri? Jangan begitu. Ini keputusan presiden, tadi disampaikan, agar tekanan utama agar goals dari pemerintahan bisa tercapai dalah kerja sama tim, tidak ada misi perseorangan," ungkap Johnny.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
NasDem merespons rencana Presiden Jokowi melakukan reshuffle.
Baca SelengkapnyaPaloh tak masalah apabila partainya kembali kehilangan jatah menteri di kabinet Jokowi.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata sempat mengobrol dengan Ketua Umum NasDem Surya Paloh sebelum melakukan reshuffle kabinet.
Baca SelengkapnyaNasDem tetap menjadi bagian dari koalisi di pemerintahan Prabowo meski kader NasDem tidak ada di kabinet.
Baca SelengkapnyaSaat ini, hanya tersisa satu menteri NasDem di Kabinet Indonesia Maju (KIM), yakni Siti Nurbaya sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
Baca SelengkapnyaApabila nantinya PSI akan ditawari untuk mengisi salah satu kursi menteri, Kaesang mengaku akan ikut keputusan.
Baca SelengkapnyaRespons Jokowi pun datar ketika ditanya komunikasinya dengan NasDem soal kursi menteri yang berkurang.
Baca SelengkapnyaSejak awal PDIP tak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi,
Baca SelengkapnyaKabar tersebut dihembuskan politikus Partai Gelora Fahri Hamzah
Baca SelengkapnyaGanjar mengaku, selalu menghormati seluruh keputusan masing-masing partai politik.
Baca SelengkapnyaNasDem mengungkapkan, Pernyataan Jokowi soal pilpres menjadi urusan partai berbeda dengan kenyataan
Baca SelengkapnyaNasDem menilai perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
Baca Selengkapnya