Soal kantong plastik berbayar, Tangerang masih harus kompromi
Merdeka.com - Penerapan kantong plastik berbayar di jejaring ritel dan pasar swalayan disambut bakal dilakukan di Kota Tangerang. Namun menurut Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Tangerang, Ivan Yudianto mengatakan, hingga saat ini masyarakat masih sulit beralih menggunakan bahan selain plastik.
Ivan melanjutkan, kebijakan itu diharap dapat mengubah perilaku masyarakat dalam menggunakan kantong plastik saat berbelanja secara perlahan. Jika warga diharuskan membeli kantong plastik, kata dia, setidaknya mereka akan berusaha membawa sendiri kantong dari rumah.
"Sekarang ini masih disediakan kantong kardus kalau tidak mau pakai plastik. Tapi masyarakat belum beralih," kata Ivan di Tangerang, Selasa (12/1).
-
Apa yang dibuat warga Tangerang untuk raup untung? Seorang warga Kota Tangerang berhasil meraup cuan hingga belasan juta rupiah dari usaha pembuatan tas plastik rajut.
-
Bagaimana pelaku usaha Bontang bisa menang persaingan? Tidak hanya itu, penting juga untuk memenangkan persaingan usaha dengan memilih produk yang inovatif, produk yang dimodifikasi serta mempunyai nilai yang tinggi baik dalam desain warna, ukuran, kemasan, merek, dan ciri-ciri lain.
-
Apa yang dibahas DPR dengan bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Bagaimana perdagangan rempah dilakukan di Palembang? Melalui Sungai Musi inilah perdagangan mulai terjalin, bahkan hingga terjadi percampuran budaya dengan masyarakat setempat.
-
Dimana pusat perdagangan di Banten? Pelabuhan Karangantu jadi pusat perdagangan di Banten sejak abad ke-15 .
-
Dimana Pertamina menebar paket sembako? Pertamina bersama Kementerian BUMN kembali menyelenggarakan kegiatan Safari Ramadan BUMN 2024, di Yayasan Pondok Pesantren Al Wathoniyah 43, Kelurahan Rorotan, Jakarta Utara, pada Kamis, 21 Maret 2024.
Meski demikian, Ivan merasa masih perlu membahas kebijakan tersebut dengan OPD dan ritel di Kota Tangerang.
"Kan banyak ritel di sini, jadi harus dibahas dulu, harganya berapa," ucap Ivan.
Ivan berharap hal itu bisa menekan jumlah sampah di Kota Tangerang.
"Pastinya ini dapat meminimalisir sampah plastik. Sampah di Kota Tangerang itu 30 persennya plastik atau sekitar 300 ton per hari dari total 1000 ton sampah yang kita angkut. Sisanya sampah organik dan non-organik lain," lanjut Ivan.
Kebijakan dibuat oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya, akan diterapkan di 17 kota di Indonesia mulai tahun ini. Sejumlah kota akan menerapkan kebijakan tersebut adalah Jakarta, Bandung, Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, Solo, Semarang, Surabaya, Denpasar, Palembang, Medan, Balikpapan, Banjarmasin, dan Makassar, Ambon dan Papua.
Dalam surat edaran, Siti meminta pemerintah daerah (pemda) provinsi maupun kabupaten/kota termasuk produsen serta pelaku usaha melakukan langkah untuk mengurangi dan menangani permasalahan sampah plastik. Salah satunya dengan menerapkan kantong plastik berbayar. (mdk/ary)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurut RK, dalam permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya.
Baca SelengkapnyaHeru bilang, kebijakan ihwal tarif sewa antara Sarana Jaya dan pedagang merupakan proses business to business (B2B).
Baca SelengkapnyaBakal Calon Presiden (Bacapres) menemui pengusaha lokal dan UMKM se-Tasikmalaya.
Baca SelengkapnyaDirektur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, cukai plastik dan cukai minuman berpemanis baru akan diberlakukan di 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaCalon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menyambangi pasar Munjul, Cipayung, Jakarta Timur.
Baca SelengkapnyaKemendag juga menekankan pentingnya penelitian yang solid dalam mengimplementasikan aturan tersebut di Indonesia.
Baca SelengkapnyaCalon Gubernur Jakarta, Pramono Anung mengatakan akan memberikan dana hibah bagi para pedagang dan UMKM di Jakarta.
Baca SelengkapnyaSelain dicurhati sopir truk mengenai maraknya aksi premanisme, Pramono juga mengaku dikeluhkan masyarakat yang memiliki usaha UMKM katering.
Baca SelengkapnyaJuru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif menegaskan, penerbitan pertek di pihaknya tidak mengalami kendala.
Baca Selengkapnya