Follow
Soal kenaikan BBM, Kwik Kian Gie sebut Jokowi langgar konstitusi
Merdeka.com - Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Kwik Kian Gie menyebut Presiden Joko Widodo telah melanggar konstitusi karena menaikkan harga BBM berdasarkan penyesuaian dengan harga pasar. Sebab, kebijakan Jokowi tersebut tak sesuai dengan undang-undang tentang minyak dan gas bumi tahun 2001.
"Presiden harus mempertanggungjawabkan kebijakan yang terang-terangan telah melanggar konstitusi dan bertentangan Mahkamah Konstitusi," ujar Kwik di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/3).
Lebih lanjut, jika DPR benar akan menggulirkan hak angket terkait kenaikan harga BBM, maka seharusnya lebih difokuskan pada kebijakan pemerintah yang naik turunnya harga BBM pada mekanisme pasar.
-
Kenapa pemerintah mau kurangi subsidi BBM? 'Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya,' tegasnya di Jakarta, Senin (5/8).'Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan,' kata Rachmat.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Kenapa hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Siapa yang mengapresiasi kebijakan Jokowi? Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pangan dan pertanian mendapatkan apresiasi dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
"Di luar itu semua begitu menyandarkan pada mekanisme pasar itu melanggar konstitusi," ujarnya.
Lebih dari itu, akibat kebijakan Jokowi yang ia nilai telah melanggar konstitusi itu bisa dijadikan celah bagi oposisi untuk menjatuhkannya dari kursi Presiden.
"Dua hal yang bisa jatuhkan Presiden, pertama pelanggaran berat, kedua melanggar konstitusi," katanya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Eros Djarot menilai sikap Jokowi terkait pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo melawan hukum.
Baca Selengkapnya
Hasto mengatakan, PDIP mencintai Jokowi dan keluarganya sampai memberikan privilese yang besar.
Baca Selengkapnya
Selain itu, DPR akan mempertanyakan pemberian konsesi izin pertambangan kepada ormas.
Baca Selengkapnya
Aliansi Mahasiswa Bekasi-Karawang menggelar demonstrasi di Jalan Cut Meutia, Kota Bekasi, Selasa (6/2). Mereka membakar foto Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Selengkapnya
Menurut peneliti BRIN, seharusnya Jokowi tidak mobilisasi intelijen negara untuk memata-matai partai politik.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi mendekati Mahkamah Agung untuk meloloskan Kaesang untuk bisa mengikuti Pilkada, menurutnya sudah keterlaluan
Baca Selengkapnya
Bivitri dalam diskusi ini, menyebut kecurangan Pemilu dirasakan luar biasa.
Baca Selengkapnya
Revisi UU Pilkada dinilai menguntungkan individu atau kelompok tertentu sehingga dianggap merupakan bentuk korupsi kebijakan.
Baca Selengkapnya
Namun, kemajuan tersebut berdampak pada tingginya utang negara.
Baca Selengkapnya
Cak Imin merupakan salah satu tokoh yang pernah mengusulkan Jokowi tiga periode.
Baca Selengkapnya
PDIP membocorkan sejumlah menteri telah melapor ke Megawati untuk mundur dari kabinet.
Baca Selengkapnya
Padahal Jokowi sudah menggunakan kerta besar mengenai Undang-Undang Pemilu.
Baca Selengkapnya