Soal KKB, Pimpinan DPR Minta Pemerintah Berdialog dengan Tokoh di Intan Jaya
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah, Panglima TNI dan Kapolri menentukan sikap serta langkah solutif untuk mengatasi konflik yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.
Dia menilai konflik yang dilakukan KKB tidak kunjung usai dan masih banyaknya teror yang dilakukan. KKB di Intan Jaya, Papua, dapat menyebabkan korban terus bertambah dan ratusan warga mengungsi karena ketakutan.
"Pemerintah harus membuka ruang dialog dengan pendekatan yang persuasif bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat di Intan Jaya, Papua, untuk menciptakan rekonsiliasi dan perundingan damai yang dapat menghentikan aksi KKB," kata Azis di Jakarta, dilansir Antara, Kamis (11/2).
-
Mengapa kekerasan di Papua meningkat? Sekretaris Gugus Tugas Papua UGM Arie Ruhyanto mengatakan bahwa angka kekerasan di Papua meningkat di tengah gencarnya proses pembangunan oleh pemerintah.
-
Mengapa KKB Papua menyerang Brimob dan TNI? Gerakan mereka lambat laun semakin meresahkan dan mengancam keselamatan warga Papua yang tidak tahu menahu dengan agenda aktivitas kelompok bersenjata tersebut.
-
Di mana KKB menyerang? Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kelompok Egianus Kogoya kembali buat onar di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan.
-
Apa yang menjadi masalah akar konflik Papua? Peneliti dari Yayasan Bentala Rakyat, Laksmi Adriani Savitri mengatakan bahwa salah satu akar masalah dari konflik Papua adalah dorongan modernisasi yang dipaksakan.
-
Siapa yang terlibat dalam konflik Papua? Gerakan Papua Merdeka semakin terorganisir melalui budaya, sosial, politik luar negeri, senjata, bahkan berhasil menarik perhatian aktivis NGO.
-
Siapa yang terlibat dalam kekerasan jangka panjang? Cedera akibat mata panah juga sangat terkait dengan kerangka laki-laki, menunjukkan kaum pria lebih sering terlibat dalam kekerasan jangka panjang dibandingkan perempuan.
Langkah itu, menurut dia, sangat penting karena keberadaan KKB sudah mengancam keamanan hidup masyarakat Papua. Dia juga meminta aparat keamanan pusat untuk mengoordinasikan aparat keamanan daerah Intan Jaya, Papua, untuk menambahkan jumlah personel di titik-titik rawan terjadinya tindak terorisme oleh KKB kepada masyarakat setempat.
"Kebijakan itu harus segera dilakukan agar keamanan masyarakat dapat dipastikan terjaga dengan baik," ujarnya.
Politikus Partai Golkar itu menilai pemerintah harus dapat menyiapkan tim penanganan konflik secara khusus, karena KKB juga telah menghambat dan memberhentikan sebagian jalan pemerintahan daerah setempat.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KKB terus menebar teror. Termasuk pilot Susi Air yang disandera masih mereka tawan. Penyanderaan sudah dilakukan hampir lima bulan.
Baca SelengkapnyaBerikut potret rumah yang ditembaki dan dibakar oleh KST Papua.
Baca SelengkapnyaBuntut kejadian itu, belasan prajurit dari satuan Batalion Infanteri Raider 300/Braja Wijaya jalani pemeriksaan internal
Baca SelengkapnyaKKB juga membakar bangunan pelayanan kesehatan dan tempat ibadah. Hal ini juga menambah rasa takut dan trauma warga Sugapa.
Baca SelengkapnyaTercatat sejak 19-23 Januari 2024, teror KKB menyebabkan satu anggota Polri meninggal dunia, 4 KKB meninggal dunia, dan 3 KKB luka tembak.
Baca SelengkapnyaImbauan itu sebagai bentuk antisipasi penembakan yang dilakukan KKB
Baca SelengkapnyaAksi KKB mengakibatkan aktivitas masyarakat terganggu.
Baca SelengkapnyaKKB sebelumnya telah mengancam keamanan di wilayah Intan Jaya selama tiga hari berturut-turut.
Baca SelengkapnyaUntuk lokasi aksi KKB mayoritas terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Yahukimo, Nduga, dan Pegunungan Bintang.
Baca SelengkapnyaSelain membakar rumah warga, KKB juga menembak anggota Brimob Briptu Alfando Steve Karamoy hingga gugur.
Baca SelengkapnyaHingga saat ini, Satgas Ops Damai Cartenz-2024 dan Polres Intan Jaya masih investigasi terkait dengan kejadian tersebut
Baca SelengkapnyaKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai situasi konflik dan kekerasan di Papua semakin mencederai HAM.
Baca Selengkapnya