Soal KPK-Polri, Deddy Mizwar sebut Jokowi cuma turun mulut

Merdeka.com - Kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri hingga kini belum juga mereda. Saling jerat dua pimpinan penegak hukum di Indonesia itu menunjukkan adanya perang modern. Situasi ini dianggap tak baik, sehingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya cepat turun tangan meredam cek-coknya dua lembaga itu.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar saat diminta tanggapan kisruh KPK dan Polri saat ditemui di Gedung Sate Bandung, Selasa (27/1).

"Ini proxy war. Untuk jelasnya tanya K-SAD. Seluruh elemen bangsa biar mengetahui, ini seperti perang modern, bukan senjata, atau cara militer," ungkap pria yang akrab disapa Demiz itu.

"Jokowi harus turun tangan. Kan kemarin sudah, tapi itu baru turun mulut. Itu namanya turun mulut," terangnya menambahkan.

Meski demikian dia meminta agar KPK dan Polri bisa meredam diri. Apalagi sampai disebut-sebut adanya pelemahan lembaga antirasuah. Selama ini KPK cukup mendapat kepercayaan masyarakat ihwal pemberantasan korupsi.

"Sudah lah itu, jangan saling kriminalisasi," ungkapnya.

Kisruh ini diduga bermulai ketika KPK menetapkan status tersangka Komjen Budi Gunawan. Padahal Budi saat itu tengah mengikuti pencalonan sebagai Kapolri.

Beberapa waktu kemudian Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka lantaran adanya dugaan keterlibatan keterangan palsu dalam kasus Pilkada Kota Waringin Barat pada 2010 lalu. BW sempat ditangkap meski pada akhirnya penahanannya ditangguhkan.

"Peraturan dalam Undang-undangnya kan kalau tersangka ya disidik, kalau ada berkasnya cukup ya dilanjutkan. Tapi kalau enggak ya di SP3, tapi kan kalau KPK enggak bisa SP3. Ya udah itu aja," jelasnya.