Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Soal Laut Cina Selatan, Menhan tolak bantuan Rp 26 M dari Pentagon

Soal Laut Cina Selatan, Menhan tolak bantuan Rp 26 M dari Pentagon Menhan Ryamizard Ryacudu. ©2016 merdeka.com/andrian salam wiyono

Merdeka.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menolak bantuan Pentagon senilai USD 2 juta atau setara Rp 26,5 miliar dari Pentagon untuk Kerja sama Keamanan Maritim Asia Tenggara (MSI) di Laut Cina Selatan. Menurut Ryamizard, saat ini pemerintah masih mampu menggunakan anggaran sendiri untuk alat utama sistem pertahanan.

"Enggak usah, saya sampaikan terima kasih. Kita masih ada lah kalau buat gitu-gitu saja," kata Ryamizard di Kantornya, Jakarta, Rabu (13/4).

Namun dia mengakui bantuan program bernama Kerja Sama Keamanan Maritim Asia Tenggara juga tak hanya Amerika Serikat, tapi China dan Singapura juga ingin membantu Indonesia. Akan tetapi, pemerintah Indonesia menolak bantuan itu karena anggaran militer sudah ditentukan.

"Negara kita besar mampu. Natuna terutama, kita juga enggak perang sama siapa? Teroris? Bencana? Enggak perlu sebesar itu," kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Amerika Serikat dalam laporan yang dilansir the Diplomat, Minggu (10/4), menggelontorkan dana besar untuk peningkatan kapasitas militer negara-negara Asia Tenggara. Tujuan pemberian bantuan ini dalam rangka menghadang pengaruh China di Laut China Selatan. Anggaran ini masuk dalam program bernama Kerja sama Keamanan Maritim Asia Tenggara (MSI).

Indonesia, dalam dokumen yang sudah disetujui Kongres AS ini, turut memperoleh bantuan senilai USD 2 juta (setara Rp 26,5 miliar) dari Pentagon. Kendati Indonesia bukanlah negara yang terlibat langsung dalam sengketa wilayah Laut China Selatan, namun AS merasa armada laut Indonesia dapat berperan besar menjadi penyeimbang kekuatan di kawasan.

Saat dikonfirmasi terpisah, Ash Carter selaku Menteri Pertahanan AS, membenarkan kucuran dana tersebut. "Kami ingin negara-negara mitra AS di kawasan Asia Tenggara menjadi lebih kuat dan mandiri dalam hal pertahanan. Untuk mencapai tujuan itu, kami harus lebih aktif memberi pendampingan dan peningkatan kapasitas keamanan maritim," ujarnya.

Malaysia, dalam posisi netral seperti Indonesia untuk urusan Laut China Selatan, menerima bantuan lebih besar mencapai USD 3 juta. Dua negara ini dianggap perlu memperoleh sokongan Negeri Paman Sam, karena wilayah laut masing-masing kerap dimasuki oleh nelayan asal Tiongkok secara ilegal.

Indonesia pada 20 Maret lalu berkonflik dengan China, lantaran kapal penjaga laut Tiongkok berusaha membebaskan paksa kapal nelayan mereka yang ditangkap dekat ZEE Natuna. Malaysia pun belum lama mengalami pencurian ikan skala massif, dengan masuknya 100 kapal Tiongkok dekat perairan Sabah.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
China Geram, Amerika Serikat Beri Dana Bantuan Militer Rp8,1 Triliun ke Filipina
China Geram, Amerika Serikat Beri Dana Bantuan Militer Rp8,1 Triliun ke Filipina

Aksi Manila ini sering memicu konflik terbuka dengan penjaga pantai China.

Baca Selengkapnya
Soal Konflik Laut China Selatan, Anies Soroti Ganjar Tak Singgung ASEAN
Soal Konflik Laut China Selatan, Anies Soroti Ganjar Tak Singgung ASEAN

Tema debat berkaitan dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik.

Baca Selengkapnya
Amerika Serikat Beri Bantuan Senjata Rp5 Triliun ke Taiwan, China Marah
Amerika Serikat Beri Bantuan Senjata Rp5 Triliun ke Taiwan, China Marah

Jenderal Amerika Serikat menyebut bahwap erang dengan China bisa terjadi 2025.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kemenkeu Respons Prabowo Sebut Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui
VIDEO: Kemenkeu Respons Prabowo Sebut Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui

Staf Khusus Menkeu menjelaskan, adanya pengurangan anggaran Kementerian dan Lembaga lantaran APBN diprioritaskan untuk pandemi covid-19.

Baca Selengkapnya
Sempat Ditolak, Kini Pemerintah Jadikan APBN Sebagai Jaminan Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Sempat Ditolak, Kini Pemerintah Jadikan APBN Sebagai Jaminan Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung tetap meminta Kementerian BUMN untuk membuat skema pengawasan keuangan di tubuh PT KAI.

Baca Selengkapnya
Anggaran Kementerian Pertahanan di 2025 Rp155 Triliun
Anggaran Kementerian Pertahanan di 2025 Rp155 Triliun

Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi I Meutya Hafid itu digelar secara tertutup.

Baca Selengkapnya
Kementerian Kelautan dan Perikanan Minta Tambahan Anggaran Tahun 2025
Kementerian Kelautan dan Perikanan Minta Tambahan Anggaran Tahun 2025

Pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 turun.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Kemenkeu Respons Prabowo Sebut Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui
VIDEO: Kemenkeu Respons Prabowo Sebut Anggaran Kemhan Banyak Tak Direstui

Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo menjelaskan, sebagian anggaran Kementerian dan Lembaga diutamakan untuk penanganan pandemi covid-19

Baca Selengkapnya
BPK Temukan Kelemahan Tata Kelola Keuangan Negara di Kemhan Tahun Anggaran 2023, Ada Realisasi Belanja Barang Tak Efektif
BPK Temukan Kelemahan Tata Kelola Keuangan Negara di Kemhan Tahun Anggaran 2023, Ada Realisasi Belanja Barang Tak Efektif

BPK temukan permasalahan Laporan Keuangan tahun 2023 dalam realisasi belanja barang dan belanja modal belum sepenuhnya efektif, efisien, dan taat azas.

Baca Selengkapnya
Namanya Terseret Klaim Laut Cina Selatan AS & Tiongkok, Begini Reaksi Prabowo Subianto
Namanya Terseret Klaim Laut Cina Selatan AS & Tiongkok, Begini Reaksi Prabowo Subianto

Terkait masalah Laut China Selatan, pihak pemerintah China membantah pernyataan Kemenhan AS.

Baca Selengkapnya
Selama Jadi Menteri Pertahanan, Prabowo Diguyur Anggaran Rp859 Triliun
Selama Jadi Menteri Pertahanan, Prabowo Diguyur Anggaran Rp859 Triliun

Anggaran Kementerian Pertahanan menjadi yang terbesar di 2024.

Baca Selengkapnya
Jubir Prabowo Bantah Anggaran Kemenhan Rp700 Triliun: Anies Membohongi Publik
Jubir Prabowo Bantah Anggaran Kemenhan Rp700 Triliun: Anies Membohongi Publik

Menurut Dahnil, informasi Anies tersebut menyesatkan publik.

Baca Selengkapnya