Soal Laut Cina Selatan, Menhan tolak bantuan Rp 26 M dari Pentagon
Merdeka.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menolak bantuan Pentagon senilai USD 2 juta atau setara Rp 26,5 miliar dari Pentagon untuk Kerja sama Keamanan Maritim Asia Tenggara (MSI) di Laut Cina Selatan. Menurut Ryamizard, saat ini pemerintah masih mampu menggunakan anggaran sendiri untuk alat utama sistem pertahanan.
"Enggak usah, saya sampaikan terima kasih. Kita masih ada lah kalau buat gitu-gitu saja," kata Ryamizard di Kantornya, Jakarta, Rabu (13/4).
Namun dia mengakui bantuan program bernama Kerja Sama Keamanan Maritim Asia Tenggara juga tak hanya Amerika Serikat, tapi China dan Singapura juga ingin membantu Indonesia. Akan tetapi, pemerintah Indonesia menolak bantuan itu karena anggaran militer sudah ditentukan.
-
Mengapa alat militer China penting? Awalnya teknologi ini dianggap hanya sekedar mimpi belaka. Para ilmuwan mengatakan hal ini akan menyebabkan 'perubahan besar dalam seni perang'.
-
Bagaimana Kemenhan RI mengelola kekayaan negara? Kemudian, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.
-
Apa alat canggih militer China? Tim ilmuwan dari Beijing mengatakan untuk pertama kalinya mereka berhasil menciptakan alat dengan kemampuan pemantauan dan analisis spektrum elektromagnetik secara real-time, bandwidth lebar, dan mulus, sehingga musuh tidak bisa berada di tempat terbuka selama konflik berlangsung.
-
Bagaimana cara Bank Pemerintah mengelola keuangan negara? Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat.
-
Gimana cara negara ngatur keuangannya? APBN berfungsi sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja negara untuk tahun yang bersangkutan.
-
Mengapa fungsi pertahanan dan keamanan disatukan? Namun, pada Kabinet Pembangunan II dan seterusnya, fungsi pertahanan negara disatukan dengan fungsi keamanan.
"Negara kita besar mampu. Natuna terutama, kita juga enggak perang sama siapa? Teroris? Bencana? Enggak perlu sebesar itu," kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Amerika Serikat dalam laporan yang dilansir the Diplomat, Minggu (10/4), menggelontorkan dana besar untuk peningkatan kapasitas militer negara-negara Asia Tenggara. Tujuan pemberian bantuan ini dalam rangka menghadang pengaruh China di Laut China Selatan. Anggaran ini masuk dalam program bernama Kerja sama Keamanan Maritim Asia Tenggara (MSI).
Indonesia, dalam dokumen yang sudah disetujui Kongres AS ini, turut memperoleh bantuan senilai USD 2 juta (setara Rp 26,5 miliar) dari Pentagon. Kendati Indonesia bukanlah negara yang terlibat langsung dalam sengketa wilayah Laut China Selatan, namun AS merasa armada laut Indonesia dapat berperan besar menjadi penyeimbang kekuatan di kawasan.
Saat dikonfirmasi terpisah, Ash Carter selaku Menteri Pertahanan AS, membenarkan kucuran dana tersebut. "Kami ingin negara-negara mitra AS di kawasan Asia Tenggara menjadi lebih kuat dan mandiri dalam hal pertahanan. Untuk mencapai tujuan itu, kami harus lebih aktif memberi pendampingan dan peningkatan kapasitas keamanan maritim," ujarnya.
Malaysia, dalam posisi netral seperti Indonesia untuk urusan Laut China Selatan, menerima bantuan lebih besar mencapai USD 3 juta. Dua negara ini dianggap perlu memperoleh sokongan Negeri Paman Sam, karena wilayah laut masing-masing kerap dimasuki oleh nelayan asal Tiongkok secara ilegal.
Indonesia pada 20 Maret lalu berkonflik dengan China, lantaran kapal penjaga laut Tiongkok berusaha membebaskan paksa kapal nelayan mereka yang ditangkap dekat ZEE Natuna. Malaysia pun belum lama mengalami pencurian ikan skala massif, dengan masuknya 100 kapal Tiongkok dekat perairan Sabah.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aksi Manila ini sering memicu konflik terbuka dengan penjaga pantai China.
Baca SelengkapnyaTema debat berkaitan dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik.
Baca SelengkapnyaJenderal Amerika Serikat menyebut bahwap erang dengan China bisa terjadi 2025.
Baca SelengkapnyaStaf Khusus Menkeu menjelaskan, adanya pengurangan anggaran Kementerian dan Lembaga lantaran APBN diprioritaskan untuk pandemi covid-19.
Baca SelengkapnyaKomite Kereta Cepat Jakarta-Bandung tetap meminta Kementerian BUMN untuk membuat skema pengawasan keuangan di tubuh PT KAI.
Baca SelengkapnyaRapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi I Meutya Hafid itu digelar secara tertutup.
Baca SelengkapnyaPagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 turun.
Baca SelengkapnyaStaf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo menjelaskan, sebagian anggaran Kementerian dan Lembaga diutamakan untuk penanganan pandemi covid-19
Baca SelengkapnyaBPK temukan permasalahan Laporan Keuangan tahun 2023 dalam realisasi belanja barang dan belanja modal belum sepenuhnya efektif, efisien, dan taat azas.
Baca SelengkapnyaTerkait masalah Laut China Selatan, pihak pemerintah China membantah pernyataan Kemenhan AS.
Baca SelengkapnyaAnggaran Kementerian Pertahanan menjadi yang terbesar di 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut Dahnil, informasi Anies tersebut menyesatkan publik.
Baca Selengkapnya