Follow
Soal megapolitan, Ahok, Deddy, Rano Karno kompak salahkan pusat
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, dan Wakil Gubernur Banten Rano Karno menggelar pertemuan dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Tiga wagub itu meragukan pembentukan undang-undang megapolitan dalam upaya pengelolaan terpadu wilayah Jabodetabekjur.
Ahok mengatakan, permasalahan megapolitan sebenarnya dapat selesai dengan cepat jika pemerintah pusat ikut andil menyelesaikannya. Sebab, ada beberapa jalan dan kali yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
"Berbicara tentang penanganan banjir dan macet, setingkat menteri juga selesai. Saya pesimis RUU ini bisa direalisasikan. Saya lebih pilih bagaimana solusinya," kata Ahok di Ruang GBHN Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).
-
Siapa yang Jokowi minta untuk segera selesaikan RUU Perampasan Aset? Jokowi menyebut, pemerintah telah mengajukan RUU perampasan aset kepada DPR. Kini tinggal DPR untuk menindaklanjuti RUU tersebut.
-
Siapa yang minta Jokowi selesaikan masalah Rempang? Hisyam melanjutkan, PP Parmusi juga memohon kepada Jokowi agar bisa menyelesaikan persoalan rempang.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana Pemprov DKI atasi macet Jakarta? Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dishub DKI Jakarta bersama Ditlantas Polda Metro Jaya tengah mengkaji pengaturan pembagian jam kerja.
-
Siapa yang optimis bisa menyelesaikan sengketa pemilu? 'Kita tetap akan optimistis sepanjang yang secara maksimal bisa kami lakukan,' kata Suhartoyo di Pusdiklat MK, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, seperti dikutip Kamis (7/3). Meski dalam batas penalaran yang wajar, Suhartoyo menjelaskan bahwa waktu 14 hari terasa tidak mungkin menyidangkan dan memutus sengketa hasil yang kompleks dengan dugaan kecurangan. Apalagi jika pihak berperkara yang mengajukan bisa lebih dari satu pihak. Namun, berkaca pada periode 2019, Suhartoyo menegaskan MK bisa bekerja sesuai waktu yang ditetapkan.
Ahok menegaskan, pemerintah pusat harusnya tidak mempersulit jika pemprov ingin melakukan pembenahan. Sebab dana milik sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) DKI Jakarta mencapai Rp 7 triliun.
"Pemerintah pusat, Kementerian PU. Mau menggali sendiri tidak boleh sama pusat. Kita ada Silpa di APBD, kenapa mesti pinjam ke Jepang? Itukan konyol. Kalau PU tidak sanggup, kasih saja ke kita," jelasnya.
Deddy Mizwar sepakat dengan apa yang disampaikan Ahok. Deddy pesimis RUU yang tengah didiskusikan ini dapat menyelesaikan permasalahan megapolitan.
"Kalau mudah mengatasi masalah dengan komunikasi. Ini kemana arahnya? Untuk apa bentuk megapolitan ini? Kami juga punya rencana di Jawa Barat, tim metropolitan," tegasnya.
Demikian pula dengan Rano juga. Pemeran si Doel Anak Sekolah itu menilai pemerintah pusat harusnya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menangani permasalahan daerahnya masing-masing.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Rano Karno mengakui masalah banjir di ibu kota tidak bisa diselesaikan oleh Pemprov DKI saja.
Baca Selengkapnya
Menurut RK, kemungkinan gaya kepimimpinan Pramono Anung-Rano Karno akan sama dengan Ahok
Baca Selengkapnya
Pramono mengatakan, safari politik akan diisi dengan berkunjung ke figur-figur yang pernah berjasa untuk Jakarta.
Baca Selengkapnya
Ahok menjelaskan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada masa yang akan datang dinilai cukup berat.
Baca Selengkapnya
Dalam pertemuan tersebut, Pramono Anung-Rano Karno membahas dinamika Jakarta bersama Ahok sebagai bekal maju pada Pemilihan Gubernur.
Baca Selengkapnya
Yunarto menekankan ada 2 hal yang bisa dipetik dari pertemuan Pramono dan Anies Baswedan.
Baca Selengkapnya
Rano juga menyayangkan dengan adanya fenomena 'coblos tiga pasangan' yang pada akhirnya menyia-nyaikan hak suaranya dalam Pilgub kali ini.
Baca Selengkapnya
Pramono dan Rano menyampaikan pidato menyala meski bersuara serak.
Baca Selengkapnya
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, membeberkan urgensi pembentukan Dewan Aglomerasi yang meliputi Jakarta dan kota sekitarnya.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, semua pihak perlu duduk bersama untuk mufakat. Dengan begitu, permasalahan menjadi selesai.
Baca Selengkapnya
Penyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Baca Selengkapnya
Ketiganya tampak berbincang dekat tulisan 'Semanggi'. Ahok terlihat menjelaskan proyek jembatan Simpang Susun Semanggi.
Baca Selengkapnya