Soal mutasi hakim praperadilan kasus Century, KY ingatkan tak boleh ada intervensi

Merdeka.com - Mahkamah Agung (MA) memutasikan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Effendy Muchtar, yang memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penyidikan kasus Century. Komisi Yudisial (KY) mengingatkan proses promosi dan mutasi atau demosi hakim tidak sepatutnya dipengaruhi oleh pihak atau lembaga lain.

"Proses mutasi, promosi atau demosi hakim sekalipun merupakan kewenangan Mahkamah Agung (MA), sepatutnya tidak dapat diintervensi oleh lembaga lain," kata juru bicara KY, Farid Wajdi, melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa (24/4).

Farid mengatakan, proses promosi dan mutasi ini tidak boleh dipengaruhi lembaga lain sebagai wujud eksistensi independensi lembaga peradilan. Oleh sebab itu baik proses mutasi, promosi, ataupun demosi hakim harus memiliki standar atau ukuran yang obyektif.

"Sehingga segala sesuatunya dapat dinilai dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan indikator yang ada," ujar Farid.

Dia melanjutkan kebijakan mutasi hakim harus dapat dijelaskan sebagai proses yang sudah seharusnya dilakukan sebagaimana aturan yang berlaku di lingkungan MA atau peradilan yang ada di bawahnya. Dengan kata lain, kebijakan tersebut betul-betul dieksekusi karena memang sesuai dengan kebutuhan internal lembaga peradilan.

"Harus dapat dipastikan bahwa mutasi tersebut bukan karena adanya pengaruh pihak-pihak lain," tegas Farid.

Sebelumnya, dalam putusan Nomor 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel., hakim Effendy Muchtar, memerintahkan KPK melanjutkan penyidikan kasus Century. Selain itu, KPK juga diperintahkan menetapkan mantan Gubernur BI yang juga mantan Wakil Presiden Boediono dan beberapa orang lain sebagai tersangka.

Putusan itu sempat menuai pro kontra. Tak berselang lama, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan hasil Rapimnas 23 April 2018 tentang mutasi hakim. Hakim Effendy dimutasikan ke Pengadilan Negeri Jambi.

Juru bicara MA Suhadi menuturkan, keputusan mutasi hakim berdasarkan pertimbangan Badan Pengawas MA. "Ya nanti pertimbangan di Badan Pengawas," ucap Suhadi kepada Liputan6.com, Senin (23/4).

Di singgung soal pertimbangan mutasi terkait putusan praperadilan atau berkaitan dengan Bank Century, dia mengaku tidak tahu.

"Enggak tahu itu, itu nanti Badan Pengawas. Dan itu sudah diambil putusan oleh pimpinan. Saya belum mendapat penjelasan itu," ucapnya.

Keputusan ini belum sampai ke tingkat PN Jakarta Selatan. "Saya belum lihat. Belum dikasih tahu, tadi langsung pulang," ucap juru bicara PN Jaksel Achmad Guntur saat dihubungi terpisah.

Dia hanya mengatakan, yang disampaikan melalui website MA memang mutasi. Biasanya selalu bersifat dadakan.

"Tapi biasanya kalau mau mutasi, memang masuk di web. Dan pasti mendadak," jelas Achmad.

Dia menepis anggapan perpindahan Hakim Effendy ke PN Jambi adalah demosi atau turun pangkat. PN Jaksel merupakan pengadilan Kelas IA Khusus. Sedangkan PN Jambi Kelas IA.

"Jangan bilang turun. Kalau sama-sama kelas I masih tetap berarti. Kalau turun itu kelasnya beda," ucapnya.