Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Soal Pemindahan IKN, Anggota DPR Tidak Permasalahkan Kontribusi APBN Membengkak

Soal Pemindahan IKN, Anggota DPR Tidak Permasalahkan Kontribusi APBN Membengkak Anggota Komisi XI DPR Charles Meikyansah. ©2022 Merdeka.com

Merdeka.com - Anggaran infrastruktur yang terdapat di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2022, kemungkinan akan terkuras untuk pemindahan ibu kota negara (IKN) yang baru. Hal ini sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) dan disetujui oleh Komisi XI DPR.

"Kemarin kita baru selesai rapat dengan Menteri Keuangan, disampaikan bahwa dana Rp120 triliun yang ada di (Kementerian) PUPR bisa saja dialihkan ke sana. Karena, untuk langkah awal adalah infrastruktur untuk lembaga pemerintahan dan lembaga tinggi negara yang akan berkantor di sana," papar anggota Komisi XI DPR Charles Meikyansah saat ditemui merdeka.com di sela kunjungannya ke Jember, Jumat (21/1).

Kontribusi anggaran negara untuk pemindahan IKN dipastikan membengkak. Hal ini berbeda dengan komitmen yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat awal mengumumkan mega proyek tersebut.

Sebelumnya pada September 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, kontribusi APBN untuk pemindahan IKN hanya mencapai Rp89,4 triliun. Kontribusi APBN itu hanya 19,2 persen dari total anggaran yang dibutuhkan untuk pemindahan IKN. Adapun sisanya yakni Rp253,4 triliun (54,4 persen) berasal dari kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta Rp123,2 triliun (26,4 persen) dari pendanaan swasta.

Namun tiba-tiba pada awal pekan ini, pemerintah mengumumkan bahwa kontribusi APBN untuk pemindahan IKN ke Kaltim membengkak. Yakni menjadi Rp466 Triliun atau 53,5 persen kebutuhan anggaran pemindahan IKN.

Terkait hal itu, Komisi XI DPR menilainya sebagai hal yang wajar. Komitmen untuk meminimalisir penggunaan APBN dalam pemindahan IKN, menurut Charles disampaikan saat dunia belum dilanda pandemi yang memukul perekonomian berbagai sektor.

"Dinamika IKN bisa disesuaikan dengan kondisi hari ini. Sebelum tahun 2020 kemarin, segala hal menjadi mungkin. Tetapi dengan adanya Covid yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, saya pikir perubahan itu (pembengkakan kontribusi APBN) bisa saja asalkan sudah dibicarakan dengan DPR," papar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Media DPP Partai NasDem ini.

"Sumber dana apapun bisa digunakan termasuk APBN. Jadi rencana awal itu tidak rigit. Kalau pemerintah sebelumnya bilang tidak (banyak) memakai APBN tetapi kemudian butuh, tidak masalah. Asalkan harus duduk kembali antara bendahara negara (Menkeu) dengan Komisi XI," lanjut Charles.

Selain dari pengalihan anggaran infrastruktur, Charles mengungkapkan bahwa melonjaknya kontribusi APBN bisa diambil dari pos-pos anggaran yang lain.

"Kita tahu, penerimaan pemerintah dari sektor pajak dan nonpajak tahun ini kan melebihi dari sebelumnya. Ekspor nikel misalnya, meski secara kuantitas turun, tetapi nilainya bertambah seiring dengan sudah berjalannya smelter," papar Wakil Sekretaris Fraksi NasDem di DPR ini.

Diakui Charles, pemindahan IKN bisa memakan waktu beberapa tahun. Namun yang paling penting menurutnya, tahapan tersebut berjalan dengan baik sesuai rencana yang telah disusun pemerintah dan disetujui DPR.

"Asumsi bahwa pemindahan IKN ini akan berjalan, kami dari Komisi XI menekankan bahwa yang penting untuk kehati-hatian. Agar program ini membawa manfaat lebih bagi rakyat. Karena ini menjadi legacy (warisan) tidak hanya bagi pemerintahan saat ini, tetapi juga bagi bangsa dan negara di masa yang akan datang," pungkas pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD NasDem Lumajang ini.

(mdk/cob)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Anggaran Pembangunan IKN Turun Drastis di Era Prabowo, Begini Kata Gerindra
Anggaran Pembangunan IKN Turun Drastis di Era Prabowo, Begini Kata Gerindra

Anggaran pembangunan IKN yang dialokasikan pada APBN 2025 hanya sebesar Rp143,2 miliar. Turun drastis dari APBN 2024.

Baca Selengkapnya
Dikritik Capres Anies Baswedan, Proyek IKN Dijamin Tetap Lanjut
Dikritik Capres Anies Baswedan, Proyek IKN Dijamin Tetap Lanjut

Otorita IKN menyatakan keberlanjutan proyek ibu kota baru tersebut bakal tetap diteruskan.

Baca Selengkapnya
Ikut Keputusan Pemerintah, Puan Sebut DPR Siap Pindah ke IKN
Ikut Keputusan Pemerintah, Puan Sebut DPR Siap Pindah ke IKN

Menurut dia, saat ini segala keputusan yang menyangkut IKN berada di pemerintah.

Baca Selengkapnya
Dana untuk Pembangunan IKN Nusantara di APBN 2024 Naik Jadi Rp40 Triliun, Untuk Apa Saja?
Dana untuk Pembangunan IKN Nusantara di APBN 2024 Naik Jadi Rp40 Triliun, Untuk Apa Saja?

Pada tahun 2023 realisasi belanja untuk pembangunan IKN sebesar Rp26,7 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp27,4 triliun.

Baca Selengkapnya
Bakal Berkantor di IKN, Seskab Ajukan Penambahan Anggaran Rp164,31 miliar
Bakal Berkantor di IKN, Seskab Ajukan Penambahan Anggaran Rp164,31 miliar

Anggaran itu untuk kebutuhan belanja pegawai untuk rekrutmen yang akan dilakukan pada tahun 2024.

Baca Selengkapnya
Dana APBN Terpakai untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara Baru Rp4,8 Triliun dari Target Rp39,8 Triliun
Dana APBN Terpakai untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara Baru Rp4,8 Triliun dari Target Rp39,8 Triliun

Anggaran sebesar Rp2 triliun digunakan realisasi klaster non infrastruktur yaitu untuk perencanaan, koordinasi, penyiapan pemindahan, promosi, publikasi dll.

Baca Selengkapnya
Hampir Tiap Bulan Sri Mulyani Tambah Anggaran Pembangunan IKN, Totalnya Kini Rp42,5 Triliun
Hampir Tiap Bulan Sri Mulyani Tambah Anggaran Pembangunan IKN, Totalnya Kini Rp42,5 Triliun

Penambahan anggaran terkini digunakan untuk memenuhi kualitas pembangunan infrastruktur IKN.

Baca Selengkapnya
Proyek IKN Dikritisi AMIN, Jika Tidak Dilanjut Investor Bisa Rugi Rp35 Triliun
Proyek IKN Dikritisi AMIN, Jika Tidak Dilanjut Investor Bisa Rugi Rp35 Triliun

Pasangan Capres-Cawapres, Anies-Cak Imin (AMIN) mengkritisi pembangunan IKN.

Baca Selengkapnya
Hingga April 2024, Pemerintah Gelontorkan Rp4,8 Triliun untuk Bangun IKN
Hingga April 2024, Pemerintah Gelontorkan Rp4,8 Triliun untuk Bangun IKN

Dalam 3 tahun, APBN yang dialokasikan untuk pembangunan IKN tercatat mengalami kenaikan yang signifikan.

Baca Selengkapnya
Per 1 April 2024, Dana APBN Digunakan untuk Bangun IKN Nusantara Tembus Rp4,3 Triliun
Per 1 April 2024, Dana APBN Digunakan untuk Bangun IKN Nusantara Tembus Rp4,3 Triliun

Total anggaran yang dialokasi untuk pembangunan IKN dari tahun 2022 sampai dengan 2024 tercatat sebesar Rp72,1 triliun.

Baca Selengkapnya
Per Agustus 2023, Penyerapan Anggaran Pembangunan IKN Baru Rp6,4 Triliun
Per Agustus 2023, Penyerapan Anggaran Pembangunan IKN Baru Rp6,4 Triliun

Penyerapan dana pembangunan ibu kota baru ini baru 21,8 persen dari pagu anggaran Rp29,4 triliun.

Baca Selengkapnya
Per Agustus, Pembangunan IKN Sudah Habiskan APBN Rp18,9 Triliun
Per Agustus, Pembangunan IKN Sudah Habiskan APBN Rp18,9 Triliun

Pemanfaatan APBN untuk IKN diperuntukan bangun Istana Presiden, hingga rumah susun ASN.

Baca Selengkapnya