Soal Pemindahan Markas TNI ke Ibu Kota Nusantara, Kasal: Masih Rapat di Kemenhan
Merdeka.com - TNI siap mendukung pemerintah terkait pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Salah satunya yaitu dengan memindahkan sejumlah markas TNI.
"IKN sudah final dan tentunya juga kita TNI-Polri harus memberikan pemahaman khususnya di dalam sendiri maupun masyarakat tentang IKN ini," kata Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono kepada wartawan, Selasa (1/3).
Yudo memastikan TNI-Polri mendukung keputusan pemerintah memindahkan IKN dengan pemindahan dari markas-markas TNI yang berada di Jakarta.
-
Apa yang Jokowi tunggu untuk pindah ke IKN? 'Juni, Juli, saya nunggu airport-nya jadi, jalan tolnya jadi. Kalau jalan tolnya jadi, airport-nya jadi (berkantor di sini),' tutur Presiden Jokowi.
-
Siapa yang akan pindah kantor ke IKN? Presiden Jokowi akan resmi memindahkan kantornya dari Istana Kepresidenan Jakarta, ke Istana di Kalimantan Timur.
-
Kenapa IKN dipindahkan? "Kita harus berani memulainya, Jakarta sendiri sudah sangat padat, sangat macet," kata Jokowi.
-
Kapan Jokowi akan pindah ke IKN? Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah siap untuk berkantor di IKN pada Juli mendatang.
-
Kenapa IKN dipindah? Melansir dari laman webiste resmi Kementerian Keuangan RI, pemindahan IKN merupakan proyek prioritas strategis dalam RPJMN 2020-2024.
-
Siapa yang memulai ide pemindahan IKN? Ide pemindahan ibu kota pertama kali muncul pada tahun 1957 oleh Presiden Soekarno, yang memilih Palangkaraya sebagai lokasi IKN.
Masih Dibahas Kemenhan
Terkait dengan pemindahan markas-markas TNI tersebut, Yudo mengatakan bahwa hal itu masih dibicarakan atau dirapatkan di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
"Ini masih rapat di Kemenhan, ini sudah dirapatkan antara Asrena TNI maupun Asrena angkatan tentang berapa wilayah yang akan disiapkan untuk kita dan biayanya berapa, tempat di mana ini masih dirapatkan terus," ujar dia.
Yudo menambahkan, pihaknya telah menyiapkan sarana dan prasarana terkait pemindahan markas tersebut. Namun untuk target waktu pemindahan sejumlah markas ke IKN belum bisa dipastikan.
"Tentunya nanti sesuai dengan anggaran pemerintah, waktunya dari anggaran pemerintah yang diberikan, kapan waktunya sampai kapan saya kira untuk TNI tidak ada target waktu," ungkap jenderal bintang empat ini.
Markas TNI di IKN Butuh 4.500 Hektar
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan, TNI membutuhkan sekitar 4.500 hektar untuk membangun wilayah pertahanan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal ini digunakan untuk membangun kebutuhan pertahanan di ibu kota baru.
Lahan 4.500 ini di luar 300 hektar untuk membangun markas besar TNI yang berada di titik nol atau kawasan inti Ibu Kota Baru yang berdekatan dengan Istana Negara, gedung DPR. Lahan 4.500 akan berada di kawasan perluasan IKN.
"Kita perlu menghadirkan kekuatan tambahan. Nah kekuatan tambahan itu, AD, AL dan AU," ujar Andika di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/2).
Kebutuhan Tiga Matra TNI
Andika menjelaskan, angkatan darat membutuhkan tambahan kodam dan perangkatnya. Yaitu terdiri dari teritorial dan satuan tempurnya.
"Kemudian kalau satuan tempur brigade ada infanteri, ada resimen artileri pertahanan udara, resimen artileri pertahanan medan, dan alutsista," Andika.
Sementara itu, angkatan laut membutuhkan bagian armada, bagian kanal, satuan pembelian dan perbaikan. Termasuk pengamanan alutsista angkatan laut.
Sedangkan angkatan udara membutuhkan kehadiran Lanud, serta komando sektor pertahanan udara beserta alutsista.
Untuk pembangunan wilayah pertahanan angkatan darat membutuhkan sekitar 2.700 hektar dengan sekitar 2.400 hektar untuk Lanud. Angkatan laut membutuhkan sekitar 980-1000 hektar.
"Jadi total kira-kira 4.500 hektar," imbuh Andika.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal itu telah dibahas dalam Rapim TNI-Polri yang dihadiri Panglima TNI dan Kapolri Sigit.
Baca SelengkapnyaMaruli menegaskan, TNI siap membantu demi kelancaran pembangunan satuan TNI AD.
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat TNI tersebut belum bisa menjabarkan waktu pastinya untuk pemindahan prajurit.
Baca SelengkapnyaKementerian PUPR terus mengejar pembangunan IKN sebelum fasilitasnya dipakai untuk mengatur pemerintahan.
Baca SelengkapnyaHeru menjelaskan, pencabutan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) harus melewati proses yang cukup panjang.
Baca SelengkapnyaBukan cuma Monas dan GBK, hal serupa berlaku untuk kantor-kantor Pemerintah Pusat yang berada di wilayah Jakarta.
Baca SelengkapnyaUntuk kementeriannya, AHY belum bisa menyimpulkan berapa banyak ASN yang akan dipindahkan ke IKN.
Baca SelengkapnyaMohamad Sohibul Iman mengatakan bahwa partainya menolak perpindahan ibu kota ke IKN di Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaTenaga-tenaga yang diperlukan di eselon II dalam rangka percepatan, telah diantisipasi dan RUU ASN.
Baca SelengkapnyaJokowi dijadwalkan meresmikan Istana Negara yang berada di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur sebelum pensiun pada 20 Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaJumlah prajurit yang ditugaskan itu mengikuti kebutuhan dan situasi di IKN, yang saat ini masih dalam tahap pembangunan.
Baca SelengkapnyaDasco menerangkan, saat ini Prabowo masih sibuk mengkaji Keppres terkait penyusunan kementerian.
Baca Selengkapnya