Soal Pengakuan Eks Kapolsek Pasir Wangi, Jokowi Bilang 'Harus Jaga Netralitas'
Merdeka.com - Capres petahana Joko Widodo membantah menggunakan Polri untuk menggalang dukungan dalam Pilpres 2019. Seperti yang dituduhkan oleh eks Kapolsek Pasir Wangi Garut AKP Sulman Ajiz, meski yang bersangkutan sudah menarik ucapannya.
Jokowi mengatakan selalu menekankan bahwa Polri, maupun TNI untuk menjaga netralitas. Dia mengaku setiap rapat pimpinan, menegaskan politik TNI Polri adalah politik negara.
"Enggak sekali dua kali saya sampaikan di Rapim TNI Polri. Di rapat-rapat TNI dan Polisi saya sampaikan bahwa politik TNI dan polri adalah politik negara," ujar Jokowi di Sorong, Papua Barat, Senin (1/4) malam.
-
Kenapa TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas selama pemilu? Mereka diharapkan tidak memberikan komentar apapun terkait calon presiden yang berkompetisi pada pemilu tahun ini.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Bagaimana TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas? Para Babinsa juga diminta untuk meningkatkan kerja sama dengan Bhabinkamtibmas Polri dan berbagai elemen masyarakat, sehingga elemen TNI hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat.
-
Kenapa Pangkoopsudnas ingatkan netralitas TNI? Hal yang harus menjadi perhatian meliputi keimanan dan ketakwaan, peningkatan kualitas SDM, kepedulian lingkungan dan alutsista, ketahanan keluarga, lambangja, dan netralitas prajurit dalam Pemilu.
-
Apa yang dilakukan TNI dan Polri di Jateng untuk menjaga netralitas? Selain antisipasi gangguan keamanan, para Babinsa juga diminta untuk bersikap netral selama pemilu pilkada hingga pilpres.
-
Dimana TNI dan Polri di Jateng berikan arahan netralitas? Sebanyak 204 Babinsa Kodim 0712 diberikan arahan di Gedung Dadali, Kompleks Pemerintah Kabupaten Tegal.
Maka itu, TNI dan Polri, lanjut Jokowi harus bisa menjaga netralitas. Mantan gubernur DKI Jakarta itu yakin hal tersebut tidak perlu diragukan lagi.
"Harus bisa menjaga netralitas. Sudah jelas sekali. Saya kira enggak perlu saya ulang-ulang," tegasnya.
Diberitakan, Mantan Kapolsek Pasir Wangi, Garut, AKP Sulman Ajiz kembali memberikan pernyataan terkait dugaan Polri tidak netral dalam Pemilu 2019. Jika sebelumnya dia mengaku diperintah menggalang dukungan untuk Jokowi-Ma'ruf, kini dia meralat pernyataannya.
Dia mengaku telah membuat kesalahan dengan mengeluarkan pernyataan tersebut. Dia mengaku pernyataannya itu dilatarbelakangi emosi dan permasalahan pribadi dengan Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna.
Perbedaan sikap dan pernyataannya pun ditunjukan saat dia menjelaskan bahwa pengumpulan Kapolsek di Wilayah Hukum Polres Garut bukan untuk kepentingan mobilisasi mengarahkan dukungan. Namun, agenda pengumpulan tersebut untuk melakukan mapping atau pendataan kekuatan untuk antisipasi keamanan.
Padahal, saat menggelar konferensi pers di Lokataru bersama Haris Azhar di Jakarta pada Minggu (31/3), Sulman mengaku beberapa kali dipanggil Kapolres Garut untuk melakukan pendataan para pendukung masing-masing calon. Dia diperintahkan melakukan penggalangan dukungan untuk Jokowi-Ma'ruf. Bahkan, dia mengklaim diancam bakal dimutasi jika paslon 01 kalah di daerahnya.
Lebih lanjut, Sulman menegaskan kehadirannya di Mapolda Jabar bukan karena penangkapan. Dia datang bersama anak istrinya untuk menghadap kepada pimpinan berkaitan tugas barunya sebagai Kanit 1 Seksi Penindakan Pelanggaran Subdit Gakkum Ditlantas Polda Jabar.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi meminta TNI memberikan pemahamam ke masyarakat bahwa beda pilihan politik dan menang kalah dalam Pemilu adalah hal yang wajar.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta TNI memberikan pemahamam ke masyarakat bahwa beda pilihan politik dan menang kalah dalam Pemilu adalah hal yang wajar.
Baca SelengkapnyaMenurut Moeldoko, pandangan JK subjektif dan tidak melihat secara utuh.
Baca SelengkapnyaJK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi juga menyinggung soal netralitas ini untuk BIN.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Widodo) menyebut, bahwa Polri harus bisa menjadi cooling system sekaligus perekat kebinekaan.
Baca SelengkapnyaMoeldoko meminta masalah netralitas tak sekedar dilihat kacamata subjektivitas.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, dalam pidatonya, kembali menyentil TNI dan Polri.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mengatakan dirinya salah satu Panglima TNI yang memperkuat netralitas prajurit setiap ada pesta demokrasi.
Baca SelengkapnyaJokowi menambahkan, di sisi lain pelaksanaan tugas Polri sangat berpengaruh terhadap ketahanan bangsa.
Baca Selengkapnya“Mengapa Bu Mega menyampaikan hal itu, sebenarnya memang karena rasa sayang terhadap institusi TNI dan Polri," kata Hasto
Baca Selengkapnya