Soal Perpres Investasi Miras, Gubernur Sebut Warga Sumsel Tak Konsumsi Alkohol

Merdeka.com - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang salah satunya berisi membuka industri minuman keras (miras) untuk investasi, direspons dingin Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Menurut dia, warganya dikenal sejak dulu tidak mengonsumsi minuman itu.

"Kita kan terkenal tidak mengonsumsi itu," Senin (1/3).

Terlebih, kata dia, perpres tersebut berlaku tidak seluruhnya di Indonesia. Hanya provinsi bagian timur saja yang diizinkan, seperti Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua.

"Masyarakatnya sudah terbiasa mengonsumsi minuman beralkohol tertentu. Tentunya kebijakan itu tentu sudah melalui berbagai pertimbangan yang jernih," kata dia.

Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Palembang Saim Marhadan menyatakan menolak keras pemberlakuan perpres tersebut, tanpa terkecuali. Menurut dia, tanpa ada perpres saja masyarakat sudah sering meminumnya, baik secara terang-terangan maupun sembunyi, apalagi dilegalkan pemerintah yang berdampak semakin masif dan meningkatkan kriminalitas.

"Semuanya sudah tahu miras merusak dan berbahaya, terlebih kalau menjadi legal, bakal banyak lagi orang yang mengonsumsinya, makin bahaya lagi," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah mestinya tetap mengedepankan budaya Indonesia yang memegang teguh nilai-nilai ketimuran. Budaya malu bangsa ini masih sangat tinggi sehingga akan berdampak buruk dari perpres tersebut karena miras dapat bebas diperjualbelikan.

"MUI Palembang dengan tegas menolak. Perpres itu baiknya hanya berlaku bagi warga asing yang sedang berkunjung ke Indonesia," tegasnya.

Diketahui, Perpres Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang ditandatangani presiden pada 2 Februari 2021 membuka izin investasi bagi industri minuman beralkohol dari skala besar dan kecil. Perpres ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Investasi yang dimaksud hanya dilakukan di empat provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua.

Selain itu, presiden juga memberi izin investasi bagi pedagang eceran minuman beralkohol masuk daftar bidang usaha yang diperbolehkan dengan persyaratan tertentu, yakni persyaratan jaringan distribusi dan tempatnya khusus.