Soal Posisi Ketua MPR, PDIP Fokus Siapkan Agenda Kelembagaan
Merdeka.com - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Basarah mengatakan masih fokus menyiapkan agenda-agenda strategis lembaga MPR untuk lima tahun ke depan. Dia mengatakan dalam hal komposisi pemilihan Pimpinan MPR ke depan, PDIP lebih fokus pada misi perjuangan agenda MPR ke depan dan bukan semata-mata perebutan jabatan.
"Yang terpenting bagi kami adalah agenda kelembagaan yang akan diperjuangkan dengan jabatan Ketua MPR tersebut. Jadi, kami lebih fokus pada kepentingan menyiapkan agenda strategis lembaga MPR," kata Basarah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (20/7).
Dia menjelaskan agenda-agenda strategis MPR tersebut antara lain, mendorong dilaksanakannya amandemen terbatas UUD NRI 1945 untuk menghadirkan kembali wewenang MPR dalam menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
-
Kenapa DPR pentingkan target RPJMN 2020-2024? 'Asumsi dan sasaran pembangunan yang kita bahas hari ini sangatlah menentukan apakah kita bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi, inflasi, target pengurangan tingkat pengangguran, hingga pengurangan kemiskinan yang ditargetkan dalam RPJMN.
-
Bagaimana DPR memastikan target RPJMN tercapai? Hal ini tentu berimplikasi pada intervensi yang perlu dilakukan, terutama indikator mana saja yang perlu extra effort untuk mencapainya,' kata Puteri.
-
Siapa yang dorong target RPJMN 2020-2024 tercapai? Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong agar asumsi dasar dan sasaran pembangunan pada RAPBN dapat mengejar target dalam RPJMN tersebut.
-
Siapa yang punya hak menentukan arah politik PDIP? Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.
-
Apa fokus gugatan PDIP ke MK? Dia mengatakan, dalam gugatan ke MK, pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstrukur sistematis masif (TSM).
-
Siapa yang meminta PPP fokus pada gugatan MK? 'Tapi saya sangat meyakini, Arsul tidak akan bisa mempengaruhi Hakim-Hakim MK yang terkenal memiliki integritas, jadi PPP jangan sampai menggantungkan nasib pada pertolongan Arsul,' lanjut Pengamat Politik yang identik sebagai Aktivis Nahdlatul Ulama tersebut.
Langkah itu menurut dia sangat penting agar arah dan perjalanan bangsa ke depan dapat disiapkan secara terencana, terukur dan sesuai dengan cita-cita negara Pancasila.
"Berikutnya, memfungsikan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara agar dapat menjadi pemandu lembaga-lembaga negara yang lain dalam mencapai tujuan bernegara," ujarnya.
Basarah menilai saat ini secara fungsional kelembagaan, MPR memang satu-satunya lembaga negara yang wewenangnya tertinggi, yakni dapat mengubah UUD serta dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden serta memilih dan mengangkat kembali di tengah masa jabatan.
Dia juga menjelaskan agenda strategis yang lain adalah MPR menjalin kemitraan strategis dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam rangka sosialisasi dan pembinaan ideologi Pancasila.
"Ini untuk memantapkan kembali sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai nilai-nilai Pancasila sebagaimana maksud para pendiri negara dahulu," katanya.
Menurut dia, saat ini sudah ada dua lembaga negara yang bertanggungjawab melaksanakan sosialisasi Pancasila, yaitu MPR dan BPIP.
Karena itu Basarah menilai, agar kedua lembaga tersebut berfungsi efektif dalam menjalankan misi dan tugasnya, maka diperlukan sinergi dan kerja sama yang konstruktif.
"PDIP siap mendukung calon Ketua dan para Wakil Ketua MPR yang memiliki kesamaan visi, misi dan agenda MPR selama lima tahun ke depan," ujarnya.
Bahkan menurut dia, jika ternyata agenda tersebut ditolak oleh calon-calon Ketua MPR dari parpol lain, maka tidak menutup kemungkinan demi kepentingan bangsa yang besar dan menjaga serta mengawal agenda strategis MPR ke depan, FPDIP juga akan siap untuk menugaskan kadernya untuk menjadi Ketua MPR. (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"menurut saya sebaiknya proses itu setelah setelah ya setelah Pemilu," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaBamsoet mengatakan PPHN akan menghasilkan penataan dan pengaturan penyelenggaraan negara yang harmonis, demokratis, dan berkualitas.
Baca SelengkapnyaPDIP tak masalah amandemen UUD 1945, akan tetapi tidak mengubah sistem Pilpres
Baca SelengkapnyaMekanisme pemilihan langsung presiden oleh rakyat dinilai masih lebih baik
Baca SelengkapnyaDalam momen tersebut, Ketua MPR Bambang Soesatyo menegaskan jika pimpinan MPR tidak mengucapkan kata untuk memutuskan amandemen UUD 1945.
Baca SelengkapnyaDPR RI mencermati berbagai pandangan atas putusan MK mengenai UU Pilkada.
Baca SelengkapnyaPersetujuan itu diambil setelah pada kesempatan sebelumnya seluruh fraksi dan kelompok DPD menyampaikan pandangannya.
Baca SelengkapnyaMenurut Mahfud, amandemen UUD sudah pernah dilakukan.
Baca SelengkapnyaMaka dalam membentuk Undang-Undang, harus dilakukan meaningful participation.
Baca SelengkapnyaRUU tersebut masih di tahap pembicaraan tingkat satu yang pembahasannya masih dilakukan oleh komisi-komisi terkait.
Baca SelengkapnyaDPR dan Pemerintah Sepakati Rencana Kerja Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaTerkait dirinya apakah akan kembali menjadi pimpinan DPR RI, Dasco menyerahkan ke partai.
Baca Selengkapnya