Follow
Soal revisi UU KPK, Partai Demokrat ogah berpolemik
Merdeka.com - Fraksi Partai Demokrat enggan ikut berpolemik mengenai nasib revisi Undang-undang KPK yang kini dibahas di badan legislasi (Baleg) DPR. Mereka hanya mengikuti alur terhadap keputusan apapun dalam revisi ini.
"Kita enggak boleh tebak-tebal manggis ya, jadi kita ikuti saja proses yang ada, biarkan proses ini bergulir. Kita harus menghargai proses ini," kata Wakil Ketum Partai Demokrat Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/2).
Wakil Ketua DPR itu menuturkan, partainya terus memantau pelbagai proses dan keputusan atas revisi UU KPK itu. Sehingga, sampai saat ini partai besutan bekas Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu belum menentukan sikap.
-
Apa yang diputuskan PKB soal Pilkada Jakarta? Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Kenapa MK tidak langsung membahas semua sengketa? Perkara yang dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi, hanya perkara yang dinilai membutuykan pembuktian lanjutan berdasarkan rapat permusyawaratan hakim (RPH) selama sepekan terakhir.
"Rencana revisi UU KPK sedang dibahas di Baleg. Sehingga apa yang ada, apa yang dibahas itulah yang jadi pembahasan. Finalisasi belum ada karena masih pembahasan ini juga belum sampai rapat mini fraksi," jelas dia.
SBY, kata Agus, juga belum memberikan arahan apapun mengenai nasib revisi UU KPK. Bos partainya tersebut juga lebih menghargai proses yang ada.
"Sebaiknya kita menghargai proses, seluruhnya menghargai proses, sebaiknya kita tidak intervensi terhadap hal itu," pungkas Agus. (mdk/ang)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengangguk dan tersenyum saat ditanya soal isu Demokrat masuk kabinet pemerintahannya.
Baca Selengkapnya
Rapat yang digelar ini diketahui hanya beda sehari pascaputusan MK terkait Pilkada.
Baca Selengkapnya
Demokrat saat ini masih berkomitmen bersama Koalisi Perubahan. Tetapi, diakui dinamika politik terkait poros baru itu sedang berkembang.
Baca Selengkapnya
Pertemuan SBY dan Jokowi didorong oleh para partai politik yang tergabung di KIM
Baca Selengkapnya
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku tidak tahu ada pembahasan revisi UU Pilkada di Baleg DPR, Rabu (21/8) hari ini.
Baca Selengkapnya
Saat ini MK fokus pada persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan legislatif 2024.
Baca Selengkapnya
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan sikap partainya apakah akan menjadi koalisi atau oposisi akan ditentukan Majelis Syuro.
Baca Selengkapnya
Beredar susunan kabinet jika Prabowo-Gibran resmi dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.
Baca Selengkapnya
Djarot memastikan komunikasi antara Partai Demokrat dengan PDIP tetap terjalin
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK
Baca Selengkapnya
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menegaskan, perihal reshuffle menjadi kewenangan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Santoso tidak mengetahui teknis soal pertemuan Jokowi dan SBY.
Baca Selengkapnya