Soal Serangan Fajar Bowo Sidik, BPN Prabowo Minta Bawaslu Jangan Pasif

Merdeka.com - Anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso yang terjaring OTT KPK beberapa waktu lalu disebut akan menggunakan uang yang disita KPK dalam operasi itu untuk serangan fajar di daerah Jawa Tengah yang menjadi dapilnya. Persiapan serangan fajar itu pun disebut atas perintah Nusron Wahid.

Menanggapi hal ini, Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Habiburokhman meminta Bawaslu RI bertindak dan menelusuri dugaan tersebut.

"Makanya kita mendorong Bawaslu untuk tidak pasif. Kenapa? Karena ini sejak minggu lalu sudah disebutkan ada politik uang, ada serangan fajar, ada amplop 400 ribu, ada amplop berstempel katanya jam jempol. Harusnya itu sudah ditindaklanjuti sejak minggu lalu. Apalagi saat ini dikatakan diperintahkan oleh Pak Nusron Wahid," jelasnya ditemui di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/4).

"Amplopnya ada, uangnya ada, pernyataannya ada. Jadi apalagi yang ditunggu oleh Bawaslu. Harus dikejar apakah ini benar dari Pak Nusron Wahid," lanjutnya.

Habiburrahman menyampaikan, pihaknya khawatir ini dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. dia melihat, amplop sebanyak 400 ribu untuk satu dapil tidak masuk akal. Jumlah itu delapan kali lipat dari target suara normal seorang caleg.

"Kalau saya ini, untuk diri saya pribadi, saya hanya kejar sekitar 50 ribu suara untuk Habiburokhman pribadi. Tapi kalau Bowo Sidik siapkan 400 ribu, itu delapan kali lipat dari normalnya target suara yang disiapkan oleh caleg. Kalau itu benar-benar dilakukan dalam konteks terstruktur, sistematis dan masif, nah itu ada sanksinya. Sanksinya adalah pembatalan sebagai calon," kata dia.

"Jadi kita harus kejar begitu. Bawaslu harus benar-benar. Kan ini Bawaslu diberi amanah oleh rakyat untuk mengawasi proses ini," sambungnya.

BPN, kata Habiburokhman, akan bersurat ke Bawaslu terkait hal ini. Jika politik uang tersebut terbukti, maka perolehan suara untuk Bowo Sidik di dapil itu harus dibatalkan sebagai sanksi.

"Harusnya seperti itu kalau terbukti. Kita mintanya seperti itu. Kalau 400 ribu itu jelas terstruktur, sistematis. 400 ribu untuk satu dapil untuk seorang caleg itu benar-benar (tidak masuk akal)," pungkasnya.