Soal transportasi online, JK sebut 'teknologi tak bisa ditantang'
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai pemanfaatan teknologi sebagai penopang kehidupan sehari-hari sudah tidak bisa dihindari. Pun tidak bisa ditahan meski aksi demonstrasi marak dilakukan oleh ribuan sopir angkutan umum.
Meski pemanfaatan teknologi tidak bisa dibendung, kata JK, bukan berarti tidak bisa diatur pemanfaatannya.
"Teknologi tidak bisa ditantang, tinggal diatur saja, tapi tidak bisa dihilangkan karena begitu teknologi kita tantang atau tidak kita pakai, maka kita akan ketinggalan," kata JK di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Selasa (22/3).
-
Mengapa DPR RI minta perusahaan taksi online buat tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online.'Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Bagaimana DPR RI berharap perusahaan taksi online buat tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online.'Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Apa contoh aturan lalu lintas? Contoh aturan lalu lintas banyak sekali. Contohnya antara lain pengemudi kendaraan bermotor harus mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM), pengendara sepeda engine harus memakai helm, menaati lampu lalu lintas, dan menaati rambu-rambu lalu lintas. Apabila Adik akan menyeberang jalan harus melalui tempat penyeberangan jalan seperti jembatan penyeberangan dan zebra cross.
-
Bagaimana peraturan tentang APK di angkutan umum? Larangan pemasangan alat kampanye pada angkutan umum tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 15 Tahun 2023.
-
Mengapa Dishub Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
Siapa yang minta perusahaan taksi online buat tombol darurat? 'Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
Demo sopir taksi ©2016 merdeka.com/muhammad luthfi rahman
Seperti diketahui, layanan moda transportasi berbasis aplikasi online terbentur masalah aturan. Pemanfaatannya dinilai ilegal lantaran tidak memenuhi persyaratan moda transportasi umum yang ditetapkan oleh pemerintah.
Namun, moda transportasi berbasis aplikasi ini sangat digemari masyarakat lantaran mempermudah aktivitas sehari-hari. Terhadap benturan aturan ini, JK menilai, aturan bisa disesuaikan dan perlu ada perubahan.
"Tinggal bagaimana menyesuaikan aturan, atau aturannya diubah karena mustinya ada perubahan. Sama perubahan ya harus kita jalani. Nah inilah kehidupan ini," ucap JK.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Biaya ojol dan taksi online di Jawa Timur kini diatur keputusan gubernur. Begini dampaknya.
Baca SelengkapnyaKepala negara meminta apa yang dipelajari negara lain juga dipelajari Indonesia. Jokowi meminta RI bergerak adaptif guna menghadapi kompetitor.
Baca SelengkapnyaBasuki mengutarakan peralihan menuju sistem MLFF memang punya tantangan tersendiri.
Baca SelengkapnyaJokowi juga meminta ASN inovatif dan adapatif terhadap perubahan yang ada.
Baca SelengkapnyaSkema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera diberlakukan.
Baca SelengkapnyaKCIC harus menjamin keselamatan penumpang yang akan mengikuti uji coba terbatas tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Baca Selengkapnya