Follow
Soal tuntutan gulingkan Ahok, Djarot tak mau ikut campur
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Syaiful Hidayat menolak berkomentar terkait aksi unjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU) yang menuntut gulingkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Dia menyerahkan sepenuhnya tuntutan AMJU kepada DPRD DKI. "Ya biarkan saja itu proses di DPRD," kata Djarot di GOR Ciracas, Jakarta, Sabtu (21/5).
Meski menyerahkan kepada anggota dewan, Djarot menolak disebut menyepakati tuntutan warga tersebut. Dia kembali menegaskan menyerahkan sepenuhnya permintaan warga itu ke anggota dewan DKI.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Kapan pelipatan surat suara DPRD DKI dimulai? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Siapa yang melipat surat suara DPRD DKI? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar.
-
Bagaimana DPR menilai proses hukum Kejagung? Semuanya berlangsung cepat, transparan, tidak gaduh, dan tidak ada upaya beking-membeking sama sekali, luar biasa.
-
Kenapa DPR RI apresiasi Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
"Sepakat? Itu proses di DPRD, biarkan berjalan," pungkas Djarot sembari meninggalkan wartawan.
Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU), menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Balaikota, Jumat (20/5), kemarin. Dalam tuntutannya, mereka meminta agar DPRD DKI Jakarta menggelar sidang hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menurunkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Sementara, M Prasetyo dan perwakilan fraksi Golkar di DPRD DKI Jakarta yang menerima para demonstran bersedia menandatangani tuntutan warga tersebut.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Hak angket ini bertujuan untuk mengungkap dugaan kecurangan di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memaklumi jika ada aspirasi pemakzulan dari masyarakat yang diterima Mahfud
Baca Selengkapnya
"Saya enggak tahu karena hak angket itu bukan urusan paslon ya, itu urusan partai," kata Mahfud
Baca Selengkapnya
Djarot belum mau bicara banyak siapa kandidat yang akan diusung PDIP di Pilgub Jakarta.
Baca Selengkapnya
PDIP belum memutuskan bakal mendukung siapa di Pilkada Sumut 2024
Baca Selengkapnya
Pengurus DPD Golkar yakin rekomendasi yang telah dikeluarkan untuk calon kepala daerah tidak akan terdampak dari keputusan Airlangga mengundurkan diri.
Baca Selengkapnya
Ahok pun meluruskan pernyataannya soal Gibran dan Jokowi tak bisa kerja jika Prabowo memenangi Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Firman menjelaskan, bahwa UU MD3 itu awalnya dimasukkan dalam Prolegnas prioritas karena mempertimbangkan UU IKN.
Baca Selengkapnya
Dia enggan menanggapi lebih lanjut polemik yang disampaikan oleh Agus. Terlebih, pada 2017 dirinya tidak mengetahui persoalan tersebut.
Baca Selengkapnya
PDIP masih belum mengambil keputusan perihal dukungan calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.
Baca Selengkapnya
Jokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menolak menanggapi soal putusan MK mengenai persyaratan baru capres dan cawapres
Baca Selengkapnya