Soal Ucapan 'Yang Gaji Ibu Siapa', Menkominfo Dilaporkan ke Bawaslu
Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terkait pernyataannya pada acara Kominfo Next, yang dinilai sebagai pelanggaran pemilu.
Pelapor menilai pernyataan Rudiantara dalam acara tersebut menggiring pola pikir untuk tak mencoblos salah satu pasangan calon capres dan cawapres.
"Kami melaporkan Menkominfo atas pernyataannya dalam acara Kominfo Next," kata seorang pelapor, yakni Nurhayati yang datang bersama sejumlah pengacara dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) di Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (1/2). Seperti dilansir Antara.
-
Kenapa Cipung nolak jadi cawapres? Alih-alih menjadi Cawapres Prabowo, Cipung tampaknya lebih suka untuk menjadi Calon Presiden dalam lingkup yang jauh lebih kecil, yaitu di rumahnya sendiri. Di sana, ia memerankan peran sebagai presiden dalam permainan yang mungkin hanya dimengerti olehnya.
-
Siapa yang berpengaruh terhadap partisipasi pemilih? Partisipasi masyarakat dalam Pemilu juga dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap penyelenggara Pemilu dan kontestan.
-
Bagaimana cara agar masyarakat menilai calon presiden? 'Saya yakin bapak ibu bisa liat capres yang cuma ngomong di pidato dan mana capres yang bisa lanjutkan apa yang saya paparkan. Kalau apa yanh sampaikan benar, sampaikan ke yang lain. Saya punya keyakinan ini instrumen wujudkan Indonesia emas 2045,' papar Bahlil.
-
Bagaimana menjadi pantarlih pilkada? Dengan mematuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan, calon Pantarlih akan memenuhi kualifikasi untuk mendaftar sebagai Pantarlih pada Pilkada 2024.
-
Apa tema debat cawapres? Adapun tema debat kedua yang akan disampaikan cawapres meliputi ekonomi (ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital), keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur dan perkotaan.
-
Bagaimana Pantarlih Pilkada 2024 dipilih? Pengumuman Pendaftaran Calon Pantarlih/PPDP: Tahap ini berlangsung dari tanggal 5 Juni hingga 9 Juni 2024. Selama periode ini, informasi mengenai pendaftaran calon Pantarlih akan diumumkan kepada publik.Penerimaan Pendaftaran Calon Pantarlih/PPDP: Pendaftaran calon Pantarlih dibuka mulai dari tanggal 5 Juni hingga 12 Juni 2024. Calon yang berminat dapat mengajukan pendaftarannya selama periode ini. Penelitian Administrasi Calon Pantarlih/PPDP: Penelitian administrasi untuk calon Pantarlih dilakukan dari tanggal 6 Juni hingga 13 Juni 2024. Pada tahap ini, berkas dan kelengkapan administrasi para calon akan diperiksa untuk memastikan bahwa semua persyaratan telah terpenuhi.Pengumuman Hasil Seleksi Calon Pantarlih/PPDP: Hasil seleksi calon Pantarlih akan diumumkan pada tanggal 14 Juni hingga 16 Juni 2024. Calon yang lolos seleksi administrasi akan melanjutkan ke tahap berikutnya.Pemetaan TPS: Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dijadwalkan berlangsung dari tanggal 17 Juni hingga 22 Juni 2024. Pada tahap ini, Pantarlih akan menentukan lokasi TPS untuk memastikan kemudahan akses bagi para pemilih. Penetapan Nama Hasil Seleksi Pantarlih/PPDP: Nama-nama hasil seleksi Pantarlih akan ditetapkan pada tanggal 23 Juni 2024. Daftar final anggota Pantarlih yang telah lolos seleksi akan dipublikasikan.Pelantikan Pantarlih/PPDP: Pelantikan anggota Pantarlih akan dilakukan pada tanggal 24 Juni 2024. Setelah dilantik, Pantarlih resmi mulai menjalankan tugasnya hingga 25 Juli 2024.
Nurhayati berharap laporannya dapat segera ditindaklanjuti Bawaslu RI. Sebab Rudiantara dinilai melanggar Pasal 282, 283 dan 547 UU Pemilu, yang isinya antara lain mengatur soal larangan tindakan pejabat negara menguntungkan/merugikan pasangan calon tertentu.
Dalam pelaporan itu, Nurhayati membawa bukti rekaman suara Rudiantara dalam sebuah flashdisk disertai sejumlah berita media online yang mengutip pernyataan Rudiantara.
Sebelumnya, dalam acara Kominfo Next yang diselenggarakan di Hall Basket Senayan, Jakarta, Kamis (31/1), Menkominfo awalnya menanyakan soal desain banner sosialisasi Pemilu 2019 yang akan ditempel di Kementerian Kominfo.
Rudiantara mempersilakan peserta dalam Kominfo Next memilih apakah lebih setuju dengan desain nomor satu atau nomor dua. Dia menekankan bahwa pilihan nomor satu dan dua ini tidak terkait Pilpres.
"Ini susah-susah gampang. Tidak ada kaitannya dengan pencoblosan Pilpres nanti. Jangan dikait-kaitkan dengan pencoblosan Pilpres. Kalau dikait-kaitkan dengan pencoblosan Pilpres, saya akan ambil hak otoritas saya untuk menetapkan. Tidak ada kaitannya dengan Pilpres," ujar Rudiantara saat itu.
Kemudian, dia mempersilakan perwakilan pemilih desain nomor satu dan dua yang terdiri dari dua orang ibu-ibu, untuk naik ke atas panggung untuk menjelaskan alasan memilih desain tersebut.
Tanpa diduga pemilih desain nomor dua, justru menjelaskan alasannya memilih pasangan Pilpres nomor dua, bukan alasan memilih desain nomor dua.
"Bismillahirohmanirohim. Mungkin terkait keyakinan saja pak. Keyakinan atas visi-misi yang disampaikan oleh nomor dua," ujar ibu tersebut.
Rudiantara tampak kaget dengan jawaban ibu tersebut yang di luar konteks pemilihan desain. Ia lalu meluruskan bahwa pertanyaannya adalah tentang desain banner sosialisasi pemilu.
Rudiantara lalu mengalihkan pertanyaan kepada seorang ibu yang memilih desain nomor satu dan dijawab secara logis bahwa desain nomor satu lebih berwarna dibandingkan desain nomor dua. Kemudian Rudiantara mempersilakan kedua ibu turun dari panggung.
Namun dia memanggil lagi ibu pemilih desain nomor dua dan bertanya "Bu, bu, yang bayar gaji ibu siapa sekarang? Pemerintah atau siapa? Bukan yang keyakinan ibu? Ya sudah, makasih."
Adapun video lengkap percakapan Rudiantara soal desain banner sosialisasi pemilu di Kominfo Next, hingga saat ini masih terdapat di jejaring sosial Youtube.
Penjelasan Kominfo
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyatakan tak bermaksud mengaitkan nomor urut desain stiker sosialisasi dengan Pilpres 2019. Semuanya sama sekali murni hanya sebagai penanda. Namun demikian, banyak yang menilai pemilihan nomor itu sensitif menjelang Pilpres.
"Kami sudah menyampaikan klarifikasi kami, ya silakan kalau punya pandangan apapun. Kami clear. Pak Menkominfo tidak pernah melakukan upaya apapun terkait dengan Pilpres. Kami selaku Government Public Relation selalu mengkampanyekan agenda bangsa," kata Plt Kepala Humas Kemkominfo, Ferdinandus Setu saat ditemui di kantornya, Gedung Kemkominfo, Jakarta, Jumat (1/2).
Dilanjutkannya, menjelang pemilu selalu segala sesuatunya dikaitkan dengan Pilpres. Termasuk juga tudingan yang dialamatkan ke instansinya. Menurutnya hal itu terlalu berlebihan.
"Kita hidup ini seakan-akan segala sesuatunya dikaitkan dengan Pilpres. Pilihan itu mau satu atau dua, A atau B, X atau Y, semuanya itu sama. Kalau mau kaitkan lagi, A ya pasti 1, B ya pasti 2. X itu 1 dan Y itu 2. Menurut saya sama. Ketika kita berlebihan mengekspresikan diri ya seperti ini. Sedikit-sedikit dikaitkan dengan Pilpres," ungkap pria yang karib disapa Nando itu.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Istana memastikan Mendagri tak akan tinggal diam bila pejabat Batubara terbukti minta kepala desa menangkan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaAnggota Satpol PP di Garut yang viral mendeklarasikan dukungannya kepada Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dilaporkan ke Bawaslu Jabar, Rabu (3/1).
Baca SelengkapnyaMardiono mengaku lapor melapor merupakan hak setiap warga negara Indonesia
Baca SelengkapnyaSalah satu peserta Pilpres 2024 merupakan anak sulung dari Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaPerludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaMuannas yang juga calon anggota legislatif PSI itu mengaku khawatir masyarakat atas pernyataan Mantan Menteri Olahraga tersebut.
Baca SelengkapnyaPemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan Ketua Ormas Betawi Bangkit David Darmawan kepada Suswono atas dugaan penistaan agama.
Baca SelengkapnyaViral suara diduga Dandim, Bupati, Kapolres sampai Kajari Batubara yang mendukung Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaMahfud mengatakan, Satpol PP diangkat untuk melayani masyarakat dan membantu pemerintah.
Baca SelengkapnyaSuswono dilaporkan ke Bawaslu oleh Organisasi Masyarakat Betawi Bangkit.
Baca SelengkapnyaCawapres nomor urut 3, Mahfud Md dilaporkan ke Bawaslu, karena mengatakan Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, saat debat, Minggu (21/1), ngawur.
Baca SelengkapnyaGibran dengan santai menjawab tudingan Aiman, dan meminta dia untuk membuktikan.
Baca Selengkapnya