Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Soal Uji Klinis Vaksin Nusantara, Pimpinan DPR Minta Semua Pihak Lepas Ego Sektoral

Soal Uji Klinis Vaksin Nusantara, Pimpinan DPR Minta Semua Pihak Lepas Ego Sektoral sufmi dasco disuntik vaksin nusantara. ©2021 Istimewa

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta semua pihak yang berkaitan dengan pengembangan vaksin dapat melepaskan ego sektoral. Hal ini berkaitan dengan belum adanya restu BPOM atas uji klinis fase III vaksin nusantara.

"Mari kita lepas ego sektoral. Ini kita pikirkan demi keselamatan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, saya pikir, sepanjang itu memang sudah bisa dilakukan, ya lakukan saja," kata Dasco, di Kompleks Parlemen, Kamis (17/6).

Dia menegaskan DPR tentu tidak mau disebut ikut-ikutan dalam pengembangan vaksin. Namun, ada kepentingan yang besar yang harus diutamakan, yakni keselamatan masyarakat.

"Dibilang kok DPR ikut-ikutan soal vaksin. Kan pernah begitu. Tetapi ini kan mengenai nasib masyarakat banyak. Karena itu, saya pikir dalam lonjakan Covid yang tinggi ini marilah kita sama-sama ikut berpartisipasi mengantisipasi (Covid-19)," ujar dia.

Secara pribadi, dia berpandangan yang menjadi persolan bukan soal jenis vaksin. Melainkan keamanannya untuk digunakan oleh masyarakat.

"Saya pikir tidak ada masalah mau vaksin apa, yang penting dia sudah bisa teruji, fase I, fase II, ya dilanjutkan saja," kata Ketua Harian Partai Gerindra ini.

"Saya juga dengar di beberapa negara lain juga sedang melakukan penelitian soal vaksin dengan teknologi yang sama dengan vaksin nusantara. Jangan sampai kita yang berinisiasi duluan tapi negara lain yang berhasil menerapkan setelahnya," tandas dia.

BPOM Tegaskan Tak Lagi Berwenang Soal Uji Klinis Vaksin Nusantara

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny Kusumastuti Lukito mengatakan lembaganya sudah tidak lagi memiliki kewenangan untuk menyetujui uji klinik lanjutan Vaksin Nusantara. Termasuk pemberian izin edar atau izin penggunaan vaksin yang disebut-sebut gagasan eks Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto.

"Sudah bukan melalui jalur BPOM," katanya kepada merdeka.com, Kamis (17/6).

Penny menjelaskan, pengembangan Vaksin Nusantara melalui sel dendritik sebetulnya berbasis pelayanan bukan uji klinik. Sebagaimana yang tertuang dalam nota kesepahaman antara TNI AD, BPOM dan Kemenkes pada April 2021.

"Itu pelayanan individual, berbasis pelayanan kesehatan," ujarnya.

Saat ini, kata Penny, pengawasan pengembangan sel dedintrik menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan.

"Pengawasannya oleh Kemenkes," ucap dia.

Terawan Agus Putranto meminta dukungan Komisi VII DPR untuk uji klinik fase III Vaksin Nusantara. Permintaan dukungan itu disampaikannya dalam dalam RDP dengan Komisi VII, Rabu (16/6).

"Dukungan ini bisa terwujud dengan legalitas untuk uji klinis III. Karena rasanya uji klinis kok dilarang. Itu baru terjadi di Indonesia. Mudah-mudahan rasa gamang saya bisa hilang karena teman-teman Komisi VII ini bisa support," kata pria yang kerap disapa Terawan itu.

Dia menjelaskan, Vaksin nusantara sudah menjalani uji klinis fase I oleh tim peneliti Universitas Diponegoro dan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr. Kariadi Semarang. Sedangkan uji klinis fase II dilakukan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto.

"Uji klinis dua itu nilainya mahal sekali. Kalau sudah selesai. Nilai mahal itu bukan dalam berarti uangnya. Tapi nilai ilmiahnya luar biasa. Yang orang lain tinggal mengadopsi saja langsung loncat ke Uji klinis III. Negara mana pun bisa. Tinggal minta lisensi dari kita," ujarnya.

Dasco Disuntik Vaksin Nusantara

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad disuntikan Vaksin Nusantara. Dasco disuntikkan langsung oleh Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Dalam sebuah video, Dasco tampak tidur di kursi pasien. Sebelum disuntik, dia memberikan pernyataan soal proses dan metode sebelum vaksin Nusantara.

"Hari ini saya akan disuntik dendritik imunologi Nusantara. Saat ini sedang pencocokkan pada saat saya di ambil darah setelah itu kita diberikan barcode untuk kemudian ketika disuntikkan barcode itu dicocokkan dengan darah kita yang telah di proses denditrik," kata Dasco, Kamis (22/4).

"Dan saat ini tim sedang mencocokkan antara barcode dengan darah yang sudah menjadi cairan untuk disuntikkan kepada tubuh saya," ucapnya.

Dasco mengatakan, sebelum disuntik ia menjalani proses pemeriksaan tekanan darah dan suhu darah saturasi. Darahnya pun diambil untuk pengecekan ulang sebelum disuntik.

"Saat saat yang dinantikan oleh saya sendiri terutama akan disuntik dendritik imunologi nusantara," kata politisi Gerindra itu.

"Pencocokkan antara barcode yang di ambil pada saat pengembalian darah untuk dijadikan cairan vaksin lalu kemudian ini sekarang sedang di cocokkan," sambungnya.

Kemudian, saat hendak disuntik Dasco ditunjukkan sebuah nomor oleh Terawan. Ia pun dan sempat memegang sebuah suntikan.

"Nomor 104. Cocok. Inilah saat yang ditunggu tunggu untuk memasukkan vaksin atau terapi dendritik imunologi nusantara," katanya.

Tak lama, Terawan langsung menyuntikkan vaksin Nusantara melalui lengan kanan Dasco. "Dengan mengucapkan bismillahiromanirohim. Agak tegang maklum," katanya.

"Rasa sedikit seperti digigit semut. Dan sudah selesai alhamdulillah. Sakit gak ketua?," tanya pengambil video. "Tidak sakit," ungkap Dasco.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Minta Kemenkes Tinjau Ulang Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek, Begini Alasannya
DPR Minta Kemenkes Tinjau Ulang Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek, Begini Alasannya

Desakan kepada Kemenkes ini diambil setelah adanya kekhawatiran serius tentang dampak negatif aturan itu.

Baca Selengkapnya
Forum Guru Besar Minta Pengesahan RUU Kesehatan Ditunda, Kirim Petisi ke Jokowi dan Puan
Forum Guru Besar Minta Pengesahan RUU Kesehatan Ditunda, Kirim Petisi ke Jokowi dan Puan

Petisi ini diajukan oleh 150 orang Guru Besar lintas profesi, baik dari profesi kesehatan dan non kesehatan.

Baca Selengkapnya
Kepala BPOM Taruna Ikrar Agendakan 5 Perbaikan pada Pengawasan Obat dan Makanan
Kepala BPOM Taruna Ikrar Agendakan 5 Perbaikan pada Pengawasan Obat dan Makanan

Ikrar menyataan akan menjalankan arahan yang dititipkan Presiden Jokowi dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Baca Selengkapnya
Gaduh Pengesahan UU Kesehatan, Mahfud MD Minta Pihak Tidak Puas Gugat ke Mahkamah Konstitusi
Gaduh Pengesahan UU Kesehatan, Mahfud MD Minta Pihak Tidak Puas Gugat ke Mahkamah Konstitusi

Mahfud menilai adanya riak-riak setelah pengesahaan RUU menjadi UU merupakan hal yang lumrah. Dia menyebut akan ada pihak yang setuju dan tidak.

Baca Selengkapnya
Apindo Khawatir Wacana Aturan Rokok Kemasan Polos Bikin Konsumen Beralih ke Produk Lebih Murah
Apindo Khawatir Wacana Aturan Rokok Kemasan Polos Bikin Konsumen Beralih ke Produk Lebih Murah

Sutrisno Iwantono menilai bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 maupun aturan turunannya, yakni RPMK berpotensi merugikan berbagai pihak.

Baca Selengkapnya
Menkes Budi Buka Suara Soal Somasi yang Dilayangkan Ahli Kedokteran
Menkes Budi Buka Suara Soal Somasi yang Dilayangkan Ahli Kedokteran

Budi mengaku banyak mendapat kritikan maupun celaan terkait kebijakannya.

Baca Selengkapnya
Respons Puan Maharani Soal Pengakuan Agus Rahardjo Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Korupsi e-KTP
Respons Puan Maharani Soal Pengakuan Agus Rahardjo Diperintah Jokowi Hentikan Kasus Korupsi e-KTP

Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP

Baca Selengkapnya
Menkes Tegaskan Tak Ada Lagi Diskusi soal Dokter Asing: UU Kesehatan Memperbolehkan
Menkes Tegaskan Tak Ada Lagi Diskusi soal Dokter Asing: UU Kesehatan Memperbolehkan

Budi Gunadi Sadikin menegaskan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sudah mengizinkan pemerintah untuk mendatangkan dokter asing.

Baca Selengkapnya
MKMK Sebut Baleg DPR Lakukan Pembangkangan Konstitusi Terhadap Putusan MK
MKMK Sebut Baleg DPR Lakukan Pembangkangan Konstitusi Terhadap Putusan MK

Badan legislatif (Baleg) DPR RI sepakat, Revisi Undang-undang (UU) Pilkada dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi UU

Baca Selengkapnya
IDI Berduka RUU Kesehatan Disahkan
IDI Berduka RUU Kesehatan Disahkan

Meski kecewa, IDI mengaku siap mengawal penerapan UU Kesehatan ini hingga ke tingkat cabang.

Baca Selengkapnya
Menkes Targetkan Aturan Turunan UU Kesehatan Selesai September
Menkes Targetkan Aturan Turunan UU Kesehatan Selesai September

Saat ini, aturan turunan dari UU Kesehatan masih digodok.

Baca Selengkapnya
Hati-Hati, Penerapan Kebijakan Rokok Kemasan Polos Berpotensi Timbulkan Sengketa di WTO
Hati-Hati, Penerapan Kebijakan Rokok Kemasan Polos Berpotensi Timbulkan Sengketa di WTO

Kebijakan kemasan polos ini juga dinilai dapat menciptakan kekhawatiran akan inkonsistensi dalam pandangan Indonesia.

Baca Selengkapnya