Follow
Soal usulan kaca anti peluru di DPR, Menteri PUPR tunggu masukan Polri & BIN
Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono enggan menanggapi usulan kaca Gedung DPR dilapisi film anti peluru. Usulan ini mencuat setelah terjadinya tembakan peluru menembus ruang kerja dua anggota DPR RI.
"Wah enggak ngerti saya itu," kata Basuki di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/10).
Pria kelahiran Surakarta ini mengatakan persoalan keamanan di gedung wakil rakyat itu merupakan domain Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN). Sehingga Kementerian PUPR tidak memiliki kewenangan untuk mengambil alih.
-
Dimana kejadian tokoh PKI kebal peluru itu terjadi? Komandan Batalyon Kala Hitam Mayor Kemal Idris dan seorang perwira peninjau dari Australia melihat langsung ada tokoh PKI tak mempan ditembak.
-
Bagaimana cara mengatasi kekebalan peluru dari tahanan PKI? Di tengah kebingungan itu Letnan Ahmad maju. Dia mengeluarkan sebutir peluru dari magasin pistolnya dan diusap-usapkan ke tanah.Peluru itu kemudian dipakai menembak tahanan tersebut. Berhasil, dia roboh di tanah dengan dada berlubang.
-
Mengapa penembakan terjadi? Serangan tersebut menyebabkan kebakaran hebat di gedung itu.
-
Apa yang membuat tahanan PKI kebal peluru? 'Dor..Dor..' senapan menyalak. Namun Sang Lurah tak roboh ke tanah. Rupanya dia kebal peluru.' Pemandangan itu Sangat Menyeramkan Darah yang mengalir dari tubuh lurah tersebut dengan tenang dia 'hirup' kembali. Kadet Suhardiman yang berada di tempat itu mengingat tak ada tanda-tanda orang tersebut merasa kesakitan terkena tembakan.
-
Siapa yang memastikan tidak akan menggusur TK Gudang Peluru? 'Enggak ada. Dari awal enggak ada niatan itu (gusur),' kata Heru Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, memastikan tidak bakal menggusur Taman Kanak-kanak (TK) Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan karena aktivitas revitalisasi taman di kawasan tersebut.
-
Mengapa tahanan PKI di Madiun kebal peluru? Benar saja, saat celana lurah itu dibuka. Dia langsung lemas, lantas meninggal. Kasus Kebal Peluru ini Bukan Satu-Satunya Dalam Pemberontakan Madiun
"Kaca antipeluru menurut saya pertimbangan security. Jadi mungkin dari polisi, dari BIN, bukan PUPR," ucapnya.
Kendati demikian, menurut Basuki, dirinya masih menunggu rekomendasi langsung dari Polri dan BIN. Jika kedua lembaga tersebut meminta PUPR melapisi kaca gedung DPR dengan film anti peluru maka pihaknya akan menjalankan.
"Saya harus nunggu rekomendasi security, Polri, BIN," pungkas dia.
Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menginginkan kaca gedung DPR dilapisi film anti peluru. Hal ini guna mencegah insiden salah tembak terulang kembali.
Dua ruangan kerja anggota DPR di Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta diduga terserang peluru nyasar. Kejadian itu berlangsung sekitar pukul sekitar pukul 14.30 WIB.
Peluru pertama bersarang di kaca ruang kerja nomor 1601 milik anggota Fraksi Gerindra Wenny Warouw yang terletak di lantai 16. Peluru tersebut menembus kaca dan tembok ruang kerja Wenny.
Sedangkan peluru kedua bersarang di ruang kerja nomor 1313 milik anggota Fraksi Golkar Bambang Heri Purnama di lantai 13. Polisi menyebut peluru yang menembus dua ruangan anggota DPR yakni Wenny Warouw dan Bambang Heri Purnama diduga milik anggota Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Indonesia (Perbakin).
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan, senjata yang digunakan I adalah senjata kaliber 9 milimeter. Senjata jenis itu sering digunakan latihan oleh anggota Perbakin.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai anggota Polri masih perlu dipersenjatai dengan senjata api
Baca Selengkapnya
IPW menilai usulan DPR agar Polri tidak lagi pakai senjata api melainkan dengan menggunakan pentungan, terlalu terburu-buru.
Baca Selengkapnya
"Enggak ada pembahasan tertutup. Jadi jangan terlalu bercuriga lah, ya,” kata Bambang
Baca Selengkapnya
Puan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.
Baca Selengkapnya
Usulan pembentukan Panja Netralitas Polri ini muncul saat rapat Komisi III DPR dengan Polri
Baca Selengkapnya
Habiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.
Baca Selengkapnya
Bima menerangkan, perlu data-data dan pendapat hukum untuk mengubah aturan mengenai posisi kepolisian.
Baca Selengkapnya
Bambang mengaku, belum mengetahui apakah revisi UU Polri akan dibahas di Komisi III DPR RI atau tidak.
Baca Selengkapnya
Penempatan Polri di bawah TNI tidak bisa karena perbedaan bidang
Baca Selengkapnya
Usulan ini muncul dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Polri
Baca Selengkapnya
Ia menilai wacana Polri berada di bawah Kemendagri adalah tak mendasar dan kontradiktif dengan amanah reformasi.
Baca Selengkapnya
DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.
Baca Selengkapnya