Soal UU Pemilu, anggota DPR Aceh kecewa dan ancam pidanakan Mendagri

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengungkapkan kekecewaannya terhadap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo terkait gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Anggota DPRA itu pun mengancam mempidanakan Tjahjo dengan alasan melakukan pembohongan publik.

Ketua Fraksi Partai Aceh DPRA, Iskandar Usman al Farlaki menceritakan, semua bermula dari pernyataan Tjahjo usai mengikuti persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) atas gugatan UU Pemilu oleh Kautsar dari Partai Aceh (PA) dan Samsul Bahri atau yang populer dengan nama Tiong dari Partai Nasional Aceh (PNA). Dia menuturkan, saat itu Tjahjo memberikan keterangan bahwa pembahasan dan pengesahan UU Pemilu, khususnya pasal 557 telah mendapat persetujuan dari legislatif di Aceh. Bahkan, kata dia Tjahjo menyebut sudah melakukan konsultasi dengan DPRA.

Iskandar langsung membantah. Dia menegaskan bahwa Mendagri belum pernah sama sekali melakukan konsultasi dengan DPRA. Menurutnya, ini merupakan bentuk pembohongan publik.

Orang lain juga bertanya?

"Saya secara pribadi, bila Mendagri terus menggulirkan bola panas ini dan tak bisa membuktikan, maka saya akan mempidanakan Mendagri atas pembohongan publik ini," kata Iskandar Usman al Farlaki di Banda Aceh, Selasa (26/9).

Iskandar melanjutkan, Mendagri harus menunjukkan bukti tertulis seperti absensi, notulensi rapat, bukti fisik lainnya dalam bentuk dokumen. Kalau tidak ada, kata dia, jelas sebagai bentuk pembohongan publik. Dia meyakini Mendagri tidak pernah melakukan konsultasi kepada lembaga DPRA terkait dengan pembahasan UU Pemilu.

Menurutnya, bila pemerintah pusat memaknai konsultasi hanya bertemu secara personal anggota dewan, maka itu keliru. Rapat konsultasi sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA), menggelar pertemuan dengan lembaga DPRA, bukan secara personal.

"Secara kelembagaan tidak pernah dikonsultasi dan dikeluarkan secara administrasi menyetujui tentang UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mencabut pasal dalam UUPA," jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, UU Nomor 7 Tahun 2017, pasal 557 yang sedang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Aturan ini dinilai dapat menggerus kekhususan Aceh dalam hal pemilihan kepala daerah dan calon legislatif Aceh.

Kekhususan itu misalnya kepala daerah dan anggota legislatif di Aceh wajib bisa membaca Alquran. Tidak cuma itu, Aceh juga memiliki aturan 125 persen calon anggota legislatif di tiap dapil, berbeda dengan daerah lainnya. Aturan ini tercantum dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). (mdk/noe)